Surabaya (beritajatim.com) – Para penerima beasiswa kuliah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, yaitu Beasiswa Generasi Emas, saat ini berganti nama menjadi Beasiswa Pemuda Tangguh wadul Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Lantaran, mereka tengah mencari kejelasan terkait nasib pembiayaan pendidikan mereka untuk menempuh jenjang profesi.
Kedatangan agents of change ini bermaksud memperjuangkan hak-hak mahasiswa, khususnya penerima beasiswa kuliah Pemkot yang tengah melanjutkan pendidikan profesi agar dapat terpenuhi masa studinya hingga tuntas.
Hal ini cukup beralasan pasalnya para mahasiswa yang merupakan calon-calon tenaga kesehatan ini butuh Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai syarat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Adapun untuk memenuhinya perlu menempuh pendidikan profesi dengan bekal ijazah dan lulus uji kompetensi.
Empat mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya ini lantas mempertanyakan alasan jenjang profesi tidak lagi diakomodasi biaya pendidikannya per tahun 2022. Padahal menurut Vina, mahasiswa farmasi Unair itu menyatakan bahwa mahasiswa sebelumnya yang berstatus kurang mampu dan terdata di MBR masih memperoleh bantuan pembiayaan Pemkot Surabaya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”reni-astuti”]
Selaras, Hamidah, mahasiswi kedokteran Fakultas Kedokteran Unair ini pun menyayangkan sikap dinas yang menangani beasiswa saat ini, kenapa kuliah profesi beasiswa tidak bisa dilanjutkan.
Imbasnya, para mahasiswa ini mengalami kesulitan secara finansial memenuhi biaya per semesternya. Terlebih bagi mahasiswa bidang kesehatan itu tidak hanya membutuhkan biaya akomodasi selama kuliah.
“Yang jelas, kita UKT-nya jadi bayar sendiri, sedangkan orang tua kami kan kirang mampu dan terdata MBR seperti itu, jadi kan susah, jadi saya ini ngutang-ngutang untuk bayar UKT,” ungkap sisca yang juga mahasiswa prodi kebidanan FK UNAIR di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti.
“Belum lagi pengeluarannya juga bukan hanya UKT kan ya, bukan hanya biaya akomodasi saja, karena kami (berkegiatan) di rumah sakit jadi kami harus test swab berkala itu pun ditanggung sendiri,” timpal Hamidah.
Menyikapi hal tersebut, Reni sapaan akrab legislator PKS itu memberi tanggapan bahwa Perwali tidak dapat dijadikan alasan Pemkot untuk tidak membiayai putra-putri Kota Surabaya yang membutuhkan bantuan sehingga tidak bisa melanjutkan studi hingga selesai.
“Perwali tidak banyak perubahan terkait kriteria mahasiswa penerima beasiswa, anggaran juga ada. Jangan sampai ada anak-anak surabaya yang terhalangi tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena terhambat oleh biaya,” imbuhnya menenangkan kekhawatiran para mahasiswa.
[berita-terkait number=”4″ tag=”dprd-surabaya”]
Peralihan pengelola beasiswa kuliah dari Dinas Pendidikan (Dispendik) ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbuporapar) juga dianggap para mahasiswa menimbulkan kebingungan terkait berbagai miskomunikasi hingga alasan Pemkot tidak lagi membiayai jenjang profesi.
“Adanya perpindahan OPD menyebabkan beberapa kendala yang perlu menjadi evaluasi. Meski beda dinas, harusnya tidak ada kendala karena tidak ada perbedaan, sumber pendanaan sama dari APBD Surabaya, saya minta pemkot segera mensolusi ini,” katanya.
Reni juga memberi semangat dan motivasi anak-anak muda Surabaya itu sebagai generasi penerus dan estafet kepemimpinan bangsa. Dirinya pun mendukung penuh para mahasiswa anak muda Kota Pahlawan supaya mampu menggapai cita-citanya melalui akses pendidikan. [asg/but]
