Gresik (beritajatim.com) – Ada yang baru dalam hearing yang digelar oleh Komisi IV Dewan Gresik. Dengar pendapatan yang yang melibatkan Dinas Sosial (Dinsos), BPJS, Bank BNI terkait penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) ditemukan banyak e-warung abal-abal di setiap kecamatan.
Banyaknya e-warung tersebut permasalahan sendiri. Pasalnya, unit usaha yang ditunjuk itu tidak berjualan sembako dan hanya melayani saat penyaluran BPNT.
Ketua Komisi IV Muhammad menuturkan, adanya temuan itu membuat komisinya memanggil pihak-pihak yang terkait guna membahas penertiban pendistribusian utamanya di e-warung
“Masih banyak e-warung abal-abal di masing-masing kecamatan yang belum ditertibkan. Hal ini segera diselesaikan supaya penerima bantuan sesuai dengan ketentuan,” tuturnya, Senin (27/12/2021).
Politisi asal PKB itu menambahkan, pihaknya meminta Dinsos mengevaluasi data penerima bansos baik itu BPNT, PKH, maupun lainnya yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data penerima bantuan selama ini yang belum cair bisa segera terserap. Untuk itu, Dinsos segera berkoordinasi dengan OPD yang lain.
[berita-terkait number=”4″ tag=”gresik”]
“Dinsos segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan e-warung. Termasuk juga Bank BNI. Kami akan melakukan sidak. Harapannya, penyaluran sesuai dengan aturan. Dimana, e-warung yang menyediakan sembako,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Gresik dr. Ummi Khoiroh menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera mengevaluasi terkait DTKS.
“Soal data itu segera kami dilakukan perbaikan supaya penerima bantuan bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. [dny/but]
