Probolinggo (beritajatim.com) – Seminggu di Probolinggo (Semipro) 2026 yang diharapkan menjadi panggung promosi produk lokal sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan justru memunculkan tanda tanya. Memasuki hari kelima pelaksanaan, sorotan mengarah pada komposisi peserta setelah banyak stand pasar rakyat diisi pedagang dari luar daerah, sementara sebagian pelaku UMKM Kota Probolinggo mengaku tidak ikut ambil bagian.
Kondisi tersebut memantik kritik dari Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo. Menurutnya, jika benar mayoritas ruang usaha justru dinikmati pedagang dari luar kota, maka tujuan utama Semipro sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal patut dievaluasi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pedagang yang membuka stand berasal dari Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Surabaya hingga daerah lain di Jawa Timur. Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme seleksi peserta yang diterapkan panitia maupun Event Organizer (EO).
“Saya justru bertanya balik, kenapa kok harus dari luar kota. Padahal masih banyak sekali pelaku UMKM di Kota Probolinggo sendiri yang saat ini sangat membutuhkan ruang dan perlu diberdayakan,” kata Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, DPRD tidak menolak kehadiran pelaku usaha dari luar daerah. Namun, dalam event yang menggunakan nama Kota Probolinggo dan diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat, UMKM lokal seharusnya memperoleh prioritas.
“Kalau UMKM Kota Probolinggo siap dan produknya memenuhi syarat, mereka harus didahulukan. Jangan sampai masyarakat kita menjadi penonton di rumahnya sendiri,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD meminta panitia dan EO membuka data peserta secara transparan. Mulai dari jumlah stand yang tersedia, asal daerah pedagang, hingga mekanisme penentuan peserta dinilai perlu dipublikasikan agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, dewan juga menyoroti kemungkinan biaya sewa stand menjadi salah satu penyebab minimnya partisipasi UMKM lokal. Jika persoalannya terletak pada kemampuan modal, pemerintah daerah diminta hadir melalui kebijakan afirmatif, baik berupa subsidi maupun skema dukungan lain agar pelaku usaha kecil tidak kalah bersaing sebelum memasuki arena penjualan.
“Kalau memang kendalanya biaya, pemerintah harus hadir. Jangan sampai keterbatasan modal membuat UMKM lokal kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dari event yang diselenggarakan di daerahnya sendiri,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan meminta data resmi kepada penyelenggara untuk mengetahui komposisi pedagang yang mengikuti Semipro 2026.
“Saya perlu melihat data kondisi sebenarnya di lapangan, siapa saja yang berjualan di sana. Pernyataan saya ini merupakan respons atas laporan masyarakat dan pelaku UMKM Kota Probolinggo yang merasa kecewa,” ujarnya.
Di lapangan, keberadaan pedagang luar daerah memang terlihat. Salah satunya Fairuz Abadi (29), penjual bibit parfum asal Surabaya. Ia mengaku baru membuka stand setelah lima hari pelaksanaan Semipro karena sebelumnya masih mengikuti agenda pameran di Kediri.
“Kami baru datang karena masih menghabiskan acara di Kediri,” katanya.
Fairuz mengaku sengaja menjual produknya dengan harga lebih murah dari pasaran agar dagangannya cepat habis.
“Yang penting laku dan saya dapat uang untuk memenuhi kebutuhan,” tuturnya.
Di sisi lain, tidak semua pelaku usaha lokal memilih masuk ke area Semipro. Joko, pedagang pempek yang sehari-hari berjualan di Jalan Cokroaminoto, mengaku tetap bertahan di lapaknya karena menilai berjualan di dalam area event membutuhkan biaya tambahan dan terikat aturan operasional.
“Kalau mau jualan di sana sepertinya ribet, masih harus bayar sewa dan ada jam bukanya. Biar sudah, saya tetap berjualan di tempat ini saja. Kalau memang rezeki saya di sini, insyaallah dagangan saya tetap ramai dan laku,” ungkapnya. (rap/but)
