Bangkalan (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut dan sedih setelah melihat berbagai data terkait kebocoran kekayaan negara selama puluhan tahun terakhir.
Menurutnya, banyak sumber daya nasional yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi rakyat karena terjadi berbagai penyimpangan.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Madura, Selasa (23/6/2026).
Presiden menegaskan dirinya dilantik dengan sumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala perundang-undangan yang berlaku,” kata Prabowo.
Ia menilai sudah saatnya pemerintah dan masyarakat berbicara secara terbuka mengenai berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, setelah mempelajari berbagai data selama memimpin pemerintahan, dirinya menemukan banyak penyimpangan yang selama ini dibiarkan.
“Saya sendiri syok, terkejut, sedih melihat betapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini,” ujarnya.
Prabowo mengatakan kondisi tersebut bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan menjadi evaluasi bersama agar kekayaan nasional dapat dinikmati rakyat Indonesia.
“Ini bukan kita cari kesalahan. Kita anggaplah ini suatu kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang menurutnya dapat dilakukan lebih masif apabila kebocoran anggaran dapat ditekan.
Ia menyebut pembangunan sekitar 1.000 kilometer jalan desa dan jalan daerah membutuhkan anggaran sekitar Rp5,4 triliun.
“Bayangkan kalau Rp20 triliun, berapa ribu jalan yang bisa kita bangun. Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita,” katanya.
Presiden juga mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah penertiban terhadap berbagai aktivitas yang dinilai melanggar aturan. Di antaranya penguasaan kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang bermasalah serta penutupan ratusan tambang tanpa izin.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari lima juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, masih banyak aktivitas pertambangan ilegal dan penyelundupan sumber daya alam yang terus terjadi meski aparat telah melakukan berbagai upaya pengawasan.
“Sudah kita kerahkan angkatan laut, sudah kita kerahkan bea cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit. Masih saja,” katanya.
Ia menilai Indonesia sebagai negara besar dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah membutuhkan tata kelola pemerintahan yang bersih agar kekayaan tersebut dapat dinikmati masyarakat.
Karena itu, Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi menjadi salah satu prioritas pemerintahannya.
“Kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di Pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.
Menurut Presiden, upaya tersebut memang tidak mudah, namun harus dilakukan demi menyelamatkan masa depan bangsa.
“Tidak ada negara yang bisa selamat kalau sumber-sumber dayanya diambil terus sementara rakyatnya banyak yang miskin,” kata Presiden Prabowo.
Munas dan Konbes PBNU Untuk diketahui, kegiatan Konbes-Munas merupakan ajang musyawarah tertinggi kedua setelah Muktamar NU.
Berlangsung di Pondok Ploso mulai 20-23 Juni 2026 dengan jumlah peserta maupun penggembira mencapai 1.000 orang yang datang dari segenap penjuru Indonesia.(ted)
