Ringkasan Berita:
- Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blitar menyisakan sorotan terkait kesiapan teknis layanan kesehatan.
- Pihak kecamatan disebut masih bingung terkait tenaga medis yang akan bertugas di Klinik Merah Putih.
- Dinas Koperasi menyebut layanan klinik nantinya bisa bekerja sama dengan Polindes di desa.
- Meski operasional KDMP dipercepat, kesiapan teknis di lapangan dinilai belum sepenuhnya sinkron.
Blitar (beritajatim.com) – Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blitar mulai memunculkan catatan penting terkait kesiapan teknis di lapangan. Meski ditargetkan segera beroperasi untuk melayani kebutuhan pokok hingga layanan kesehatan masyarakat, koordinasi mengenai tenaga medis di Klinik Merah Putih disebut masih belum matang.
Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni, menyatakan saat ini terdapat sekitar 85 titik KDMP yang siap operasional. Namun di balik percepatan tersebut, muncul kegamangan dari para pelaksana di tingkat kecamatan terkait teknis pelayanan kesehatan.
Dalam sesi wawancara, terungkap bahwa pihak kecamatan masih belum mendapatkan kepastian mengenai personel yang akan bertugas memberikan pelayanan di Klinik Merah Putih.
Menanggapi hal tersebut, Sri Wahyuni memberikan penjelasan bahwa layanan kesehatan nantinya dimungkinkan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan desa yang sudah ada.
“Kalau klinik itu kan tiap desa masih ada Polindes (Pondok Bersalin Desa). Nanti kan bisa kerja sama dengan Polindes,” ujar Sri Wahyuni, Rabu (20/5/2026).
Namun hingga kini belum ada penjelasan detail mengenai pola kerja sama tersebut, termasuk apakah tenaga medis dari Polindes akan diperbantukan secara penuh atau hanya sebatas koordinasi lintas layanan.
Padahal, tenaga kesehatan di Polindes selama ini juga telah memiliki beban pelayanan yang cukup padat di tingkat desa.
Selain persoalan klinik, Sri Wahyuni juga menyoroti skema harga di warung-warung KDMP. Ia memastikan harga kebutuhan pokok yang dijual akan disesuaikan dengan harga ritel modern maupun warung sekitar agar tidak mematikan usaha warga lokal.
“Kalau harga eceran ini sama dengan ritel di kanan-kiri. Nanti kalau tidak sama, kasihan warung dan kios di sekitarnya,” tambahnya.
Meski demikian, tantangan besar masih membayangi implementasi KDMP di Kabupaten Blitar. Ambisi percepatan operasional dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kesiapan teknis petugas dan sistem pelayanan di lapangan.
Masyarakat kini menunggu sejauh mana Klinik Merah Putih benar-benar mampu menjadi solusi layanan kesehatan desa, bukan sekadar bangunan fisik tanpa dukungan tenaga medis dan pelayanan yang jelas. [owi/beq]
