Bayangkan seorang ibu lansia di pelosok yang jemarinya keriput susah terbaca pemindai. Atau warga yang antre di agen subuh-subuh, harus bergantian memindahkan sidik jari di tengah sinyal internet yang putus-nyambung.
LPG 3 Kg yang akrab disebut gas melon, kembali jadi perbincangan pelaku UMKM yang berjajar di bawah tenda sederhana. Topiknya, gagasan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, yang mengusulkan penggunaan teknologi biometrik –sidik jari atau retina mata– untuk pembelian LPG 3 kg. Said menolak wacana pengurangan subsidi BBM karena dianggap membebani APBN dan menyarankan realokasi anggaran daripada menaikkan harga BBM secara drastis.
Usulan penggunaan teknologi pemindaian itu memicu reaksi beragam dari publik, khususnya mengenai tingkat kerumitan dan keribetannya. Warga menilai usulan ini kian mempersulit akses warga, terutama untuk kebutuhan dasar seperti gas melon. Bahkan muncul komentar sinis di media sosial berupa candaan: “Gak sekalian test DNA, ta?!?”
Publik juga menyoroti kesiapan infrastruktur. Ini mengingat teknologi retina mata merupakan hal yang baru dan canggih untuk diterapkan dalam pembelian gas di tingkat pengecer. Buntutnya muncul kecurigaan, usulan ini hanya akan menjadi proyek pengadaan alat pemindai baru.
Kecurigaan ini bukan bertolak dari ruang kosong. Warga teringat kasus pengadaan E-KTP yang skala skandalnya lebih lebar berlipat-lipat dibanding lebar kartu tanda penduduk itu sendiri. Penggagas memang punya alasan. Pendekatan berbasis data saja belum cukup untuk menjamin akurasi distribusi. Diperlukan sistem verifikasi tambahan yang lebih ketat dan sulit dimanipulasi.
Namun penentangan publik atas usul penggunaan biometrik itu juga bukan tanpa alasan. Bukan lantaran masyarakat anti-kemajuan. Tapi karena kebijakan ini terasa seperti mempersulit orang lapar yang hanya ingin memasak. Alih-alih menyelesaikan akar masalah kelangkaan dan penyelewengan subsidi, biometrik malah menambah beban prosedur bagi warga biasa.
Bayangkan seorang ibu lansia di pelosok yang jemarinya keriput susah terbaca pemindai. Atau warga yang antre di agen subuh-subuh, harus bergantian memindahkan sidik jari di tengah sinyal internet yang putus-nyambung. Atau lansia yang jempolnya susah terbaca pemindai. Antrean juga semakin panjang karena verifikasi biometrik butuh waktu lama.
Keamanan Data
Biometrik memang hebat untuk verifikasi identitas, tapi untuk elpiji, pertanyaannya sederhana: apa gunanya tahu persis siapa pembeli, jika gasnya tak pasti datangnya? Pemerintah tampak lupa bahwa masalah utama bukanlah siapa yang membeli, melainkan mengapa distribusi selalu timpang dan pengecer nakal dengan mudah menimbun.
Yang lebih menggelisahkan adalah potensi penyalahgunaan data. Di tingkat pengecer yang pengawasannya longgar, alat baca sidik jari bisa menjadi celah baru. Data biometrik warga yang terekam di perangkat tak terjamin keamanannya. Kita belum belajar dari kebocoran data jutaan penduduk di masa lalu. Menambah lapisan risiko privasi untuk urusan membeli gas tabung adalah sebuah kegilaan prosedural.
Sistem ini seperti memasang gembok digital canggih di rumah yang pagarnya bolong. Pemerintah sibuk memastikan sidik jari cocok, tapi lalai mengawasi truk pengangkut yang bisa saja membelokkan muatan ke restoran nakal. Hasilnya, rakyat yang taat tetap susah dapat gas, sementara penyelundup tinggal mencari cara baru mengelabui alat.
Tentu, niat mengendalikan subsidi patut diapresiasi. Tapi pendekatan biometrik adalah solusi dari masalah yang salah. Mengapa tidak dilakukan cara yang lebih masuk akal. Seperti memperkuat rantai distribusi, meregistrasi ulang agen dan pengecer secara ketat, dan menggunakan subsidi tertutup berbasis domisili dengan kartu sementara yang tidak serumit biometrik. Atau jika tetap ingin teknologi, gunakanlah sistem yang sederhana, offline-friendly. Dan, tidak mengorbankan kenyamanan rakyat banyak. Kasihan warga di daerah yang internetnya putus nyambung.
Kegagalan Desain
Publik tak butuh drama sidik jari. Mereka butuh elpiji saat tabung kosong. Sebaiknya pemerintah segera mengevaluasi ulang, jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi panggung pencitraan pengawasan tanpa pernah benar-benar merasakan repotnya mengantre dalam panas terik dengan jari yang lecet.
Sudah saatnya keribetan sistem diganti dengan solusi yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar. Karena pada akhirnya, memasak tak perlu sidik jari. Lebih perlu gas yang tersedia.
Harap dipahami, publik tidak sedang anti-teknologi. Tapi anti-kerumitan yang tak sebanding dengan manfaat. Rasanya ada kegagalan desain. Biometrik memang efektif untuk identifikasi unik. Tapi untuk komoditas bersubsidi seperti elpiji, masalah utamanya bukan siapa pembeli, melainkan distribusi dan ketersediaan.
Pertanyaan yang mesti dijawab: Mengapa repot-repot memindai jempol, padahal yang dibutuhkan rakyat hanyalah gas tersedia saat kosong.
Zainal Arifin Emka,
Pengajar Jurnalistik
