Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyambut hangat langkah strategis Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam memperkuat ekosistem haji 2026 guna menekan potensi aliran dana ke luar negeri (capital outflow) sebesar Rp330 triliun per tahun.
Dukungan ini diwujudkan melalui pelepasan ekspor perdana 100 ton bumbu pasta dan makanan siap saji (Ready to Eat) untuk kebutuhan logistik jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (2/4/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kemenko Perekonomian, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi merupakan implementasi nyata dari konsep “Indonesia Incorporated”.
Sinergi antara pemerintah, BUMN seperti PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia, serta pelaku usaha domestik diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri secara signifikan.
Ferry menyampaikan komitmen lembaganya saat menghadiri kegiatan pelepasan ekspor tersebut. “Kami sangat sependapat Pak, untuk kita terus berkolaborasi kalau paket terminologinya Pak Presiden itu Indonesia Incorporated. Jadi kami di acara ini dan juga seterusnya akan sangat support untuk kita sama-sama mewujudkan sinergi tadi di antara BUMN maupun dengan kita di Kementerian dan lembaga,” tegasnya.
Penguatan ekosistem ini dipicu oleh data besarnya perputaran uang dalam penyelenggaraan haji dan umrah yang selama ini lebih banyak mengalir ke negara lain. Kemenko Perekonomian mencatat, integrasi layanan yang dilakukan oleh pihak asing menyebabkan ekonomi Indonesia kehilangan potensi devisa yang sangat besar dari sektor hotel, transportasi, hingga konsumsi.
“Kalau bahasa ekonominya, karena kita banyak menggunakan teman-teman dari negara lain, apakah Saudi Arabia, apakah Malaysia atau yang lain, itu uang keluar yang dari ekonomi kita ke negara-negara tersebut totalnya ada tiga ratus tiga puluh triliun Pak, sekitar sembilan belas delapan miliar USD. Besar banget,” kata Ferry menjelaskan urgensi program ini.
Melalui ekspor logistik secara mandiri, pemerintah berupaya memitigasi ketergantungan layanan dari negara lain. Semakin besar peran pelaku ekonomi domestik dalam melayani jemaah haji, maka semakin banyak dana yang dapat berputar dan menggerakkan roda ekonomi di dalam negeri, termasuk bagi para petani rempah dan pelaku UMKM pangan.
Sinergi dengan BUMN dipandang strategis tidak hanya untuk mengejar nilai tambah ekonomi, tetapi juga untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah tetap prima. PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola rantai pasok dan distribusi udara, yang kini diarahkan untuk mendukung kebutuhan 210 ribu jemaah haji dan 2 juta jemaah umrah setiap tahunnya.
“Makin minimal pelayanan haji itu dilakukan oleh teman-teman kita dari negara lain atau makin banyak layanan-layanan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi domestik, itu kita lakukan memitigasi tadi jumlah uang yang keluar tadi,” papar Ferry.
Pelepasan 100 ton logistik ini merupakan tahap awal dari total 230 ton yang ditargetkan tiba di Arab Saudi pada periode 2 hingga 6 April 2026. Jadwal pengiriman yang ketat ini dilakukan agar seluruh kebutuhan konsumsi jemaah sudah siap tersedia sebelum operasional keberangkatan haji dimulai.
Kemenko Perekonomian memastikan akan terus mengawal keberlanjutan sinergi ini agar memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi nasional. Kantor Menko Perekonomian siap memfasilitasi komunikasi dan perumusan langkah konkret bersama kementerian teknis serta BUMN guna menyusun jadwal pelaksanaan yang lebih mendetail di masa mendatang.
“Sekali lagi, terima kasih atas kolaborasinya. Kami dari Kantor Menko siap untuk terus bersinergi, Pak, sehingga tadi bisa memberikan dampak nyata ke ekonomi kita,” pungkas Ferry. [ian]
