Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menagih perubahan Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah kepada DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perubahan itu diharapkan memperkuat ketahanan pangan.
“Tergantung Ketua DPRD dan Ketua Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) kapan Perda BUMD kita direvisi menjadi BUMD Pangan,” kata Fawait, saat pelantikan pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Jember, Jumat (13/3/2026).
Bupati Fawait ingin BUMD Pangan di Jember bisa bermitra dengan koperasi untuk mengoptimalkan perputaran uang Rp 4 triliun program Makan Bergizi Gratis. “Di situlah saya yakin pertumbuhan ekonomi di Jember akan melesat,” katanya.
Menurut Fawait, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jember terbesar kedua di Jawa Timur. “Bayangkan APBD kita Rp 4,3 triliun, program MBG Rp 4 triliun. Maka ke depan kami siap mengeluarkan surat edaran di mana SPPG tidak boleh membeli produk di luar Jember, ketika koperasi-koperasi, terutama Koperasi Merah Putih, sudah siap menjadi supplier bersama BUMD,” katanya.
Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto menyambut baik keinginan Bupati Fawait untuk membentuk BUMD Pangan. “Kami mengapresiasi BUMD yang tidak hanya menyusu pada APBD, tapi bisa mandiri dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta menyediakan lapangan kerja, termasuk mendukung program presiden dan bupati untuk kedaulatan pangan,” katanya, Rabu (25/3/2026).
Namun, menurut Candra, ada beberapa hal harus diperhatikan. “BUMD jangan dipersepsikan sebagai obyek bancakan kelompok atau elite tertentu,” katanya.
“Selain itu, peralihan fungsi PD Perkebunan Kahyangan menjadi BUMD Pangan harus memperhatikan reguilasi dan perundangan yang berlaku, asas manfaat, dan bisa menjadi sentra pembelian komoditas petani, serta peternakan,” katanya.
Ke depan, Candra mengingatkan, BUMD Pangan tak boleh mematikan usaha-usaha kecil, termasuk pedagang, yang selama ini membeli komoditas dari petani.
“Salah satu tantangan yang harus diatasi adalah jalinan komunikasi dan perbaikan rantai pasar agar menguntungkan BUMD dan petani, serta bisa meningkatkan lapangan pekerjaan di sektor pertanian,” kata politisi PDI Perjuangan ini. [wir]
