Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, menyoroti tingginya angka kematian ibu dan bayi pasca proses persalinan. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama, terutama dari pemerintah daerah maupun dari berbagai fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah setempat.
Persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut, sehingga perlu dilakukan kajian secara menyeluruh terkait faktor penyebab kematian ibu dan bayi. Terlebih tercatat sebanyak 17 kasus terjadi sepanjang 2025, sementara untuk tahun ini sudah ada sekitar 5 kasus yang tersebar di sejumlah faskes.
“Kejadian ini harusnya dapat ditekan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan sistem rujukan medis. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, kita harus melakukan kajian bersama untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kematian ibu dan bayi,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, Sabtu (14/3/2026).
Selain itu, seluruh faskes mulai tingkat pertama seperti Puskemas maupun faskes rujukan atau rumah sakit, harus mengetahui secara detail tentang kondisi dan riwayat pasien, khususnya ibu hamil yang hendak menjalani persalinan. “Langkah ini kami kira dapat menjadi salah satu upaya meminimalisir angka kematian ibu dan bayi dalam proses persalinan,” ungkapnya.
“Berdasar kasus yang terjadi, penyebab kematian ibu masih didominasi hipertensi dan perdarahan. Karena itu tenaga kesehatan (nakes) diharapkan memahami secara menyeluruh riwayat kesehatan atau rekam medis pasien sebelum proses persalinan yang harus dilakukan sesuai dengan kompetensi rumah sakit dan standar ilmu kesehatan,” tegasnya.
Selain peningkatan kualitas kesehatan, juga penting memperkuat edukasi kepada masyarakat agar memahami beberapa hal selama masa kehamilan. “Oleh karena itu kami berharap seluruh pihak berperan aktif dalam menekan angka kematian ibu dan anak, mulai dari dinkes, puskesmas, rumah sakit hingga masyarakat,” harapnya.
“Sebagai langkah nyata atas kepedulian terhadap tingginya kasus ini, kami berencana memanggil seluruh pengelola faskes untuk koordinasi dan evaluasi. Harapannya, angka kematian ibu dan anak bisa ditekan, dan kesadaran terhadap kesehatan ibu hamil harus ditingkatkan,” sambung Ali Masykur.
Berdasar laporan yang diterimanya, beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab tingginya angka kasus tersebut, di antaranya keterlambatan penanganan medis, kurangnya pemantauan kesehatan ibu setelah persalinan, hingga keterbatasan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah.
“Karena itu kami meminta pemerintah kabupaten, khususnya Dinas Kesehatan agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kesehatan ibu dan anak. Langkah ini bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan di puskesmas, penguatan peran tenaga kesehatan di desa, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan selama kehamilan hingga masa setelah melahirkan,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga menilai perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap fasilitas kesehatan, termasuk kesiapan tenaga medis dan ketersediaan peralatan yang memadai untuk menangani komplikasi persalinan.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dapat segera mengambil langkah konkret agar angka kematian ibu dan bayi di Pamekasan dapat ditekan, sebab keselamatan ibu dan anak merupakan indikator penting dalam pembangunan sektor kesehatan di daerah,” pungkasnya. [pin/suf]
