Ada pernyataan awam di media sosial. Terdengar sederhana, namun mantul: Jika alasan membeli mobil mahal karena kondisi infrastruktur yang sangat buruk, mestinya uang untuk beli mobil digunakan dulu untuk memperbaiki infrastruktur supaya jadi baik.
Surabaya (beritajatim.com) – Ternyata bukan cuma suara knalpot mobil balap yang terdengar bising. Mobil dinas pun bisa menimbulkan kebisingan. Adalah soal mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur yang memekakkan telinga rakyat. Bukan suara knalpotnya, tapi nilai miliarnya.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud tahu kebisingan di masyarakat itu. Ia sudah angkat bicara. Pengadaan mobil dinas itu, katanya, sudah sesuai aturan serta mempertimbangkan kebutuhan operasional di wilayah dengan geografis ekstrem.
Rudy menilai kendaraan dinas yang representatif penting untuk menjaga citra atau marwah Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga dan bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). “Masak iya kepala daerah pakai mobil ada kadarnya. Jaga dong marwah Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Persoalan harga, ada rupa ada harga. Ada mutu, ada harganya,” katanya.
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus menilai pembelian kendaraan mewah tersebut tak tepat dan melawan semangat Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah menggaungkan efisiensi anggaran.
Marwah Masyarakat
Supaya tidak salah baca, saya ulang pernyataan sang gubernur: “Masak iya kepala daerah pakai mobil ada kadarnya. Jaga dong marwah Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur.”
Orang awam yang belum pernah menjadi gubernur, serta merta menilai alasan itu bermasalah secara etika publik dan empati sosial.
Konsep “martabat jabatan” disalahartikan. Martabat jabatan publik tidak ditentukan oleh harga mobil, melainkan oleh integritas, keberpihakan pada rakyat, dan kepekaan terhadap kondisi sosial.
Dalam konteks ketimpangan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat yang belum tuntas, klaim bahwa mobil Rp8,5 miliar diperlukan demi martabat, justru mereduksi makna martabat itu sendiri.
Di sisi lain, menyebut pembelian itu demi “martabat masyarakat” adalah logika yang terbalik. Masyarakat merasa bermartabat ketika: pelayanan publik membaik, infrastruktur merata, pendidikan dan kesehatan terjamin. Samasekali bukan ketika pejabatnya memakai kendaraan supermahal. Mengatasnamakan rakyat untuk membenarkan kemewahan elit adalah retorika yang tidak peka.
Pernyataan itu gagal membaca situasi psikologis publik. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan keadilan sosial, yang dibutuhkan dari seorang gubernur adalah kesederhanaan simbolik. Simbol itu penting. Dan, justru karena penting, ia harus sejalan dengan realitas rakyat. Bukan justru berjarak.
Kakek juga tahu: Mobil mewah tidak mengangkat martabat jabatan. Yang menjatuhkan martabat jabatan adalah ketika kekuasaan kehilangan rasa ukur dan empati.
Jika alasan soal keamanan atau fungsi teknis yang tak bisa dipenuhi kendaraan lain, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi ketika yang dikedepankan adalah “martabat”, sementara rakyat diminta memahami kemewahan, di situlah publik wajar merasa aneh dan tersinggung secara moral.
Ini bukan soal iri atau anti-kemajuan. Ini soal kepekaan, simbol, dan tanggung jawab etis seorang pemimpin.
Dalam isu-isu publik seperti ini, yang sering luput bukan datanya, melainkan rasa ukur etis: kapan sebuah alasan masih wajar, dan kapan ia berubah menjadi pembenaran.
Membeli Martabat
Dalam kepemimpinan publik, martabat bukanlah benda yang dapat diadakan melalui anggaran. Apalagi dilekatkan pada simbol kemewahan. Martabat lahir dari kesadaran posisi: bahwa seorang pemimpin berdiri lebih tinggi bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk lebih dulu menunduk pada kepentingan orang banyak.
Di sinilah etika kepemimpinan diuji. Ketika kekuasaan mulai membutuhkan pembenaran simbolik—mobil, fasilitas, atau gaya hidup—kita patut bertanya: apakah jabatan sedang dijaga, atau justru sedang ditutupi? Sebab jabatan yang kokoh secara moral tidak perlu dilindungi oleh kemewahan; ia dilindungi oleh kepercayaan.
Kepemimpinan yang etis memahami satu hal penting: simbol bukan sekadar tampilan, tetapi pesan. Pesan tentang jarak atau kedekatan. Tentang empati atau keasingan. Tentang apakah seorang pemimpin masih berjalan bersama rakyatnya, atau telah melaju terlalu jauh di depan mereka.
Martabat masyarakat tidak terangkat ketika pemimpinnya tampil megah. Martabat masyarakat terangkat ketika mereka merasa diperhitungkan, dilibatkan, dan tidak disederhanakan menjadi alasan. Dalam etika publik, niat baik tidak cukup; ia harus tampak dalam pilihan yang selaras dengan rasa keadilan.
Pada akhirnya, kepemimpinan bukan soal apa yang layak diterima oleh jabatan, melainkan apa yang pantas dirasakan oleh rakyat.
Godaan Simbol
Dalam setiap jabatan publik, selalu ada godaan lama yang berulang dengan wajah baru. Apa itu? Keyakinan bahwa wibawa harus ditopang oleh simbol, dan martabat perlu dilindungi oleh kemewahan.
Godaan ini tidak selalu lahir dari niat buruk. Ia sering muncul dari rasa takut: takut dianggap remeh, takut jabatan kehilangan daya, takut kekuasaan tampak biasa. Namun justru di situlah etika kepemimpinan diuji—bukan pada niat, melainkan pada kepekaan.
Martabat, dalam pengertian etis, bukanlah sesuatu yang melekat pada benda atau fasilitas. Ia tidak berpindah dari harga barang ke harga diri. Martabat adalah kualitas relasional: ia hidup dalam cara seorang pemimpin menempatkan diri di hadapan rakyatnya.
Ketika martabat didefinisikan melalui kemewahan, maka yang terjadi bukan penguatan wibawa, melainkan pergeseran makna. Jabatan yang semestinya menjadi amanah berubah menjadi identitas yang harus dipertontonkan.
Dalam kepemimpinan publik, simbol memang tidak bisa dihindari. Namun simbol selalu membawa pesan. Ia berbicara diam-diam kepada publik: tentang jarak sosial, tentang rasa empati, tentang apakah seorang pemimpin masih membaca denyut kehidupan masyarakatnya. Ketika simbol yang dipilih terlalu mewah, pesan yang sampai bukan keagungan, melainkan keterpisahan. Bukan kepercayaan, melainkan kejanggalan.
Sering kali, kemewahan dibenarkan atas nama “martabat jabatan” atau bahkan “martabat masyarakat”. Di titik ini, etika publik menuntut kehati-hatian ekstra. Mengatasnamakan masyarakat untuk membela pilihan elite adalah wilayah abu-abu yang rawan disalahgunakan. Masyarakat tidak merasa bermartabat karena simbol kekuasaan yang mahal, melainkan karena pengalaman hidup yang adil.
Etika kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan membaca suasana. Ada masa ketika simbol kemegahan mungkin tidak menimbulkan soal. Namun ada pula masa ketika kesederhanaan justru menjadi bahasa yang paling fasih.
Kepemimpinan yang matang tahu bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat keputusan, tetapi juga lewat isyarat. Apa yang dipilih untuk ditampilkan sama pentingnya dengan apa yang dipilih untuk dikerjakan.
Pada akhirnya, martabat jabatan tidak runtuh karena kesederhanaan, dan tidak terangkat oleh kemewahan. Ia runtuh ketika kekuasaan kehilangan rasa ukur—ketika pemimpin berhenti bertanya apakah pilihannya masih selaras dengan rasa keadilan publik. Kepemimpinan yang etis tidak sibuk menjaga citra jabatan, melainkan menjaga hubungan kepercayaan dengan rakyat.
Dan kepercayaan, seperti martabat, adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa dibangun—pelan, konsisten, dan dengan kesediaan untuk menahan diri.
Saya ingin menutup perbincangan ini dengan mengutip pernyataan awam di media sosial. Terdengar sederhana, namun mantul: Jika membeli mobil mahal alasannya karena kondisi jalan yang sangat buruk, mestinya uang untuk beli mobil digunakan dulu untuk memperbaiki jalannya supaya jadi baik. []
Zainal Arifin Emka – Pengajar Jurnalistik
