Blitar (beritajatim.com) – Di tengah dinamika perbankan daerah yang kian kompetitif, PT BPR Penataran Kabupaten Blitar (Perseroda) tancap gas mematangkan strategi tahun 2026. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Ruang Candi Simping, Rabu (25/2/2026), bank milik daerah ini resmi memetakan jalur ganda yakni akselerasi digital dan penyehatan permodalan.
Dipimpin langsung oleh Bupati Blitar, Rijanto, rapat ini menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan visi agar BPR Penataran tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang sehat.
Direktur PT BPR Penataran, Sahrial Amri, memaparkan rencana ambisius untuk tahun 2026. Fokus utama bank kini bergeser pada kemudahan akses nasabah melalui aplikasi PASku yang kini dikembangkan untuk fitur QRIS dan withdrawal (penarikan tanpa kartu).
Selain digitalisasi, BPR Penataran juga memperkuat jangkauan fisiknya dengan rencana pembukaan Kantor Kas di Sutojayan dan Kesamben. Langkah ini dinilai strategis untuk mendekatkan layanan pada segmen UMKM yang menjadi tulang punggung nasabah di wilayah Blitar Selatan dan Timur.
“Pentingnya peningkatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, khususnya dalam penyaluran kredit, guna meminimalisir potensi kendala di masa mendatang,” ucap Rijanto.
Meskipun mencatatkan pertumbuhan, RUPS kali ini tidak menutup mata terhadap tantangan internal. Wakil Bupati Blitar, H. Beky Herdihansah, memberikan catatan tajam terkait masih adanya kredit bermasalah yang menghambat laju ekspansi modal.
“Masih terdapat beberapa kredit bermasalah yang berdampak pada permodalan. Diperlukan langkah penanganan yang lebih optimal, termasuk upaya penyelesaian melalui mekanisme lelang agar modal dapat kembali,” tegas Kaji Beky, sapaan akrab Wakil Bupati.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Pemkab Blitar mendorong BPR Penataran untuk lebih berani melakukan penagihan dan likuidasi aset macet demi menjaga likuiditas tetap segar. Tanpa penyelesaian kredit macet yang tuntas, suntikan modal dan rencana digitalisasi dikhawatirkan tidak akan memberikan imbal hasil (PAD) yang maksimal.
Bupati Blitar, Rijanto, memberikan apresiasi atas kinerja jajaran direksi, namun ia tetap menyisipkan warning keras terkait tata kelola (Good Corporate Governance).
“Pentingnya peningkatan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, khususnya dalam penyaluran kredit. Kita harus meminimalisir potensi kendala di masa mendatang agar bank ini tetap sehat dan terpercaya,” ucap Bupati Rijanto.
RUPS 2026 menjadi sinyal bahwa PT BPR Penataran sedang berusaha keluar dari zona nyaman perbankan konvensional. Tantangannya kini adalah bagaimana aplikasi PASku bisa bersaing dengan ekosistem dompet digital raksasa, sembari tim internal membersihkan rapor merah kredit masa lalu.
Jika sinkronisasi antara ekspansi digital dan penyehatan kredit ini berjalan mulus, BPR Penataran diproyeksikan bakal menjadi kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan sekaligus benteng finansial bagi UMKM Blitar. [owi/beq]
1 Komentar
Wes Dijoki modal uakeh, ket jamane rini. Sukses penjarakan mantan dirut, mantan karyawan, Mantan nasabah .
Ditunggu prestasi selanjutnya. Soale modale pemkab wes uakehh polll. Ojok gur prestasi ecek ecek