Jakarta (beritajatim.com) – Pemberitaan mengenai tambang dan industri ekstraktif selama ini lebih banyak menyoroti keberadaan proyek dan dampak langsung yang ditimbulkan, mulai dari hak hidup, hak ekonomi, hingga kerusakan lingkungan. Namun di balik sorotan tersebut, terdapat problem besar yang jarang terungkap: pendanaan. Di mana uang berasal, kepada siapa mengalir, dan aktor mana saja yang menopang industri tambang yang berkembang pesat di Indonesia.
Persoalan ini menjadi fokus puluhan jurnalis dari berbagai wilayah Indonesia dalam workshop “Reportase Keuangan Berkelanjutan dan Transisi Energi di Indonesia”, sebuah kolaborasi antara Ekuatorial.com, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), dan Responsibank dengan dukungan Yayasan Cerah dan Fair Finance Asia. Selama dua hari pada Sabtu-Minggu (29–30/11/2025), para jurnalis mempertajam kemampuan untuk menelusuri salah satu dimensi paling krusial dalam transisi energi: aliran uang.
Dalam sesi pemaparan kebijakan, Dwi Rahayu Ningrum dari The PRAKARSA hadir bukan untuk membawa kabar gembira mengenai hilirisasi nikel yang kerap digembar-gemborkan pemerintah, melainkan menyingkap sisi gelap dari komponen utama baterai kendaraan listrik tersebut.
“Negara wajib memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil. Penggunaan royalti nikel tidak boleh hanya untuk mensubsidi industri, tetapi harus diprioritaskan untuk memulihkan kerugian ekonomi warga,” tegas Dwi.
Ia menjelaskan bahwa dekarbonisasi industri nikel seringkali tidak memerhatikan prinsip keadilan. Kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan penyandang disabilitas kerap menjadi pihak yang paling terdampak, tetapi suaranya jarang didengarkan. FPIC atau Free, Prior, and Informed Consent, menurutnya, menjadi elemen penting agar proyek-proyek nikel tetap menghormati hak masyarakat lokal.
Perspektif makro itu dilengkapi oleh Rani Septyarini dari CELIOS, yang membedah peta jalan transisi energi Indonesia serta konsep keuangan berkelanjutan yang seharusnya menjadi fondasi pengembangan energi bersih.
“Uang tetap bekerja seperti biasa, tapi diarahkan ke hal-hal yang tidak merusak masa depan,” ujar Rani.
Ia mengenalkan instrumen-instrumen pembiayaan seperti Green Bonds dan Sustainability-Linked Loans, namun juga mengingatkan para jurnalis untuk tetap kritis pada kemungkinan greenwashing di balik label “hijau”.
Sesi semakin teknis saat Zakki Amali, Research Manager Trend Asia, mengulas metode investigasi Follow the Money yang ia sebut sebagai salah satu senjata paling efektif dalam liputan industri ekstraktif.
“Siapa pelanggan atau pembeli utama? Apa ada kontrak besar jangka panjang? Lebih banyak uang yang terlibat, berarti lebih banyak leverage untuk advokasi,” papar Zakki.
Ia mendemonstrasikan cara membongkar struktur perusahaan dan rantai pendanaan yang kerap dibuat kompleks, sekaligus memetakan aktor utama di balik proyek-proyek energi dan tambang, mulai dari Bank Pembangunan (DFI), bank komersial, hingga Sovereign Wealth Fund (SWF). Teknik penelusuran seperti Google Dorking dan pembacaan dokumen bursa juga menjadi alat penting untuk menemukan hubungan tersembunyi antara korporasi dan lembaga keuangan yang menyokong mereka.
Dari sudut pandang advokasi keuangan, Linda Rosalina dari TuK Indonesia memberikan penegasan lantang bahwa independensi lembaga keuangan dalam isu lingkungan adalah ilusi.
“Netral adalah mitos,” serunya.
“Bank di Indonesia, utamanya Bank BUMN, menjadi kreditor terbesar dalam memfasilitasi kerusakan lingkungan. Ironinya, keuntungan dari kerusakan itu justru kembali ke pemegang saham di negeri asalnya, bukan di Indonesia,” ungkap Linda, menyinggung sejumlah kasus pembiayaan yang dinilai memberi ruang pada perusahaan-perusahaan bermasalah.
Bagi jurnalis peserta workshop, seluruh materi tersebut bukan sekadar pemahaman teknis, melainkan jawaban atas fenomena yang mereka temui sehari-hari. Rabul Sawal, jurnalis dari Halmahera Timur—wilayah episentrum tambang nikel—menyebut materi yang disampaikan membuka perspektif yang selama ini tidak terpetakan.
“Materi dari Mbak Dwi tentang dampak industri nikel benar-benar ‘menampar’ realitas kami di Halmahera. Selama ini kami melihat lubang tambang dan sungai yang keruh, tapi workshop ini memberi kami kacamata baru untuk melihat siapa sebenarnya yang membiayai kerusakan di halaman rumah kami. Isu keadilan gender dan hak masyarakat adat yang dibahas sangat relevan,” ungkapnya.
Rosniawanti Fikry dari BentaraTimur.ID menilai pendekatan Follow the Money memberi terobosan penting dalam peliputan isu-isu ekstraktif di wilayah timur Indonesia yang minim transparansi data.
“Tantangan terbesar meliput di wilayah timur adalah data yang tertutup. Sesi ‘Follow The Money’ dan pemetaan aktor pembiayaan dari Mas Zakki sangat membuka wawasan. Kini saya tahu bahwa di balik satu perusahaan sawit atau tambang yang berkonflik dengan warga, ada jejaring lembaga keuangan yang juga harus dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Hendra dari Bangka Pos, yang sehari-hari meliput pertambangan timah serta dinamika transisi energi di Kepulauan Bangka Belitung, menegaskan pentingnya memahami konteks nasional.
“Transisi energi seringkali hanya terdengar sebagai jargon elit di Jakarta. Namun penjelasan Mbak Rani dan Mbak Linda tentang taksonomi hijau dan tanggung jawab perbankan membuat saya paham bagaimana mendudukkan isu lokal kami dalam konteks kebijakan nasional. Ini bekal penting untuk membuat liputan yang lebih berdampak,” ujarnya.
Dari Jawa Barat, Octa Haerawati Nur Fauziah dari sukabumiupdate.com melihat relevansi besar isu pendanaan dalam berbagai proyek energi hijau di Sukabumi.
“Sukabumi memiliki banyak potensi proyek energi hijau, mulai dari panas bumi hingga mikrohidro. Workshop ini membuka wawasan saya bahwa meliput transisi energi tidak cukup hanya melihat fisiknya, tetapi harus menelusuri aliran dananya. Apakah investasi hijau ini benar-benar menyejahterakan warga lokal atau justru meminggirkan mereka? Bekal ‘follow the money’ hari ini sangat krusial untuk menjawab itu,” ujarnya.
CEO Ekuatorial.com, Asep Saefullah, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki misi lebih besar daripada sekadar pelatihan teknis.
“Ini bukan sekadar workshop, melainkan sebuah ruang belajar bersama dan ruang kolaborasi antar jurnalis untuk membedah transisi energi dari aspek keuangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa workshop ini akan ditindaklanjuti dengan reportase kolaboratif. “Setelah workshop ini, 20 jurnalis dari berbagai wilayah di Indonesia akan berkolaborasi melakukan reportase mendalam dengan bekal fenomena dan kasus dari daerah masing-masing. Sehingga, kita punya gambaran utuh tentang bagaimana sektor keuangan memasuki sektor transisi energi di berbagai wilayah, serta dampaknya bagi masyarakat dan perempuan di berbagai daerah,” jelasnya. [beq]
