Dari negeri yang berpijak di daratan dan bernafas di koridor laut yang sempit, Tiongkok menata masa depan maritimnya dengan tekun. Sementara itu, Indonesia, yang justru dilahirkan dari samudra luas dan riwayat gelombang, sering lupa pada rahim laut yang membentuk jati dirinya.
Saya menulis catatan kecil ini setelah singgah di Xiamen, kota pesisir di tenggara Tiongkok yang menatap ke Laut Tiongkok Timur. Dari tepi pelabuhan, laut di Xiamen tampak tenang, seperti peziarah yang pulang dari perjalanan sejarah panjang. Di kejauhan, Taiwan tampak samar di balik kabut sore, berdiri di samping bayang-bayang Tiongkok, yang masih menyimpan “kisah yang belum selesai” dengannya. Di balik semuanya, Xiamen terasa ramah, hangat, dan terbuka, laksana kota yang telah lama berdamai dengan badai dan masa lalunya.
Dulu, Xiamen atau Amoy dalam sebutan lama, hanyalah pelabuhan kecil di provinsi Fujian. Dari dermaga ini kapal-kapal kayu berangkat membawa perantau Tionghoa ke selatan dan barat, menebar bahasa, rasa, dan cara berdagang. Mereka menyeberang ke Nusantara, meninggalkan jejak yang hingga kini masih bisa ditemukan di pasar-pasar, dapur, dan dialek kita. Di masa lalu, laut bagi mereka adalah jembatan menuju kehidupan baru.
Kini, wajah Xiamen telah berubah. Ia tidak lagi sekadar pelabuhan dagang. Xiamen menjadi ruang tempat laut dijadikan strategi, bukan sekadar nostalgia. Di sinilah Tiongkok memperlihatkan cara memuliakan laut dalam “frame” yang lengkap. Tiongkok menjadikan Xiamen “panggung” yang mempertemukan sejarah dan arah, perdagangan dan kebudayaan, serta kekuatan militer dan diplomasi. Lebih dari itu, Xiamen kini menjadi simpul penting dari Jalur Maritim Belt and Road Initiative (BRI), yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Afrika, hingga Eropa. Laut bagi kota ini menjadi ruang di mana sejarah dan strategi berpaut dalam satu narasi besar.
Namun, Xiamen hanyalah salah satu dari wajah laut Tiongkok. Ada Shanghai yang menatap Samudra Pasifik, ada Guangzhou yang membuka jalur sutra maritim sejak abad ke-9, dan ada Shenzhen yang tumbuh dari pelabuhan kecil menjadi kota teknologi dunia. Semua kota pelabuhan itu memperlihatkan bagaimana bangsa daratan bisa belajar dari laut. Bagi Tiongkok kini, dari kota-kota itu laut dipandang bukan sekadar sumber daya, melainkan bahasa kebangkitan, bahkan menjadi oksigen bagi proyeksi dan ambisi internasionalnya.
Yang menarik, Tiongkok tidak pernah menyebut dirinya bangsa maritim. Tiongkok tidak memiliki romantisme pelaut seperti Portugis atau Belanda. Namun tanpa harus mengakuinya, laut telah menjadi bagian dari denyut peradaban dan strategi nasionalnya. Tiongkok hari ini tampaknya sangat memahami bahwa laut bukan sekadar geografi dan peta, melainkan arena tempat bangsa menakar kekuatan dan harga dirinya.
Lebih jauh, keterbatasan garis pantai justru menumbuhkan pandangan yang luas. David Chang, dalam The Geopolitics of the Chinese Seas (2011), menunjukkan bahwa sebagian besar daratan Tiongkok tertutup pegunungan dan padang. Tiongkok hanya memiliki sedikit saja jendela dan akses ke laut di pesisir timur (Laut Tiongkok Timur) dan selatan (Laut Tiongkok Selatan). Keterbatasan koridor maritim itulah yang menumbuhkan rasa kepemilikan yang besar. Tiongkok kemudian bukan hanya memandang lautnya dengan “kesungguhan strategis”, tapi menjadikannya simbol kebangkitan dan instrumen bagi “proyeksi kekuatan global”. Tidak heran, garis pantai laut mereka yang terbatas tidak saja dijaga dengan radar, kapal perang, dan diplomasi, namun lebih jauh dengan universitas, festival, dan riset maritim yang serius.
Dalam banyak hal, sejarah dunia membenarkan pelajaran itu. Sempitnya garis pantai tidak serta-merta membatasi keluasan pandangan. Belanda, negeri kecil seukuran Jawa Barat di muara sungai, menulis kisah besarnya di atas ombak lautan. Inggris, gugusan pulau yang dingin, menjadikan laut bukan benteng, melainkan panggung peradaban. Spanyol dan Portugis menatap samudra untuk menemukan dunia baru. Bahkan Jepang, dengan garis pantai yang keras dan curam, menjadikan laut sebagai cermin disiplin dan kebangkitan. Semua bangsa besar pernah belajar dari kerasnya ombak dan liarnya badai di laut, bukan semata dari daratan yang tenang.
Namun, jauh sebelum semua itu, pelaut Nusantara telah lebih dulu menulis peta di cakrawala. Mereka mengembangkan layar kapal-kapal, menjelajahi bahari menuju Madagaskar, Afrika Timur, hingga Pasifik. Mereka membawa rempah, bahasa dan perdamaian, menautkan pulau dengan pulau, benua dengan benua. Di tangan pelaut Nusantara, laut bukanlah dinding, melainkan jalan pulang. Di laut lah dahulu cikal bakal bangsa, yang kemudian bernama Indonesia ini, lahir dan belajar tentang keberanian, kosmopolitanisme, dan kepercayaan diri.
Dalam konteks Tiongkok, melalui Xiamen, laut bukan sekadar ruang logistik, tetapi bagian dari kehidupan yang utuh. Kapal perang Tiongkok berlabuh di teluk yang sama dengan museum musik di pulau Gulangyu. Tak jauh dari menara pengawas, kafe kecil menjual teh melati dan roti Uyghur. Di satu kesempatan terdengar peluit kapal melengking, di kesempatan lain denting piano mengalunkan musik klasik yang lembut. Laut di sini bukan hanya dijaga, tapi dihidupkan. Ia menjadi percakapan antara strategi dan estetika, antara kedaulatan dan keseharian.
Namun di tengah keteraturan dan arah yang jelas itu, saya teringat pada laut negeri sendiri yang luas, berlimpah, dan indah, namun terkadang terasa jauh. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai lebih dari 80.000 kilometer. Di tengah dua benua dan dua samudra besar, negeri ini menjadi ‘jantung’ dunia bahari.
Sayangnya, laut yang seharusnya menjadi “halaman depan” negeri kini acap kali seperti dibiarkan menjadi “halaman belakang”. Pelabuhan-pelabuhan kita sering menatap darat lebih lama daripada menatap ombak. Bahari, yang dulu melahirkan jalur rempah dan peradaban Nusantara, kini lebih sering diukur dari tonase dan angka ekspor.
Padahal, kita memiliki hampir semua persyaratan untuk menjadi negara bahari yang kuat dan mulia. Kita pewaris sejarah pelaut ulung, pemilik seni membangun kapal yang elok, sumberdaya laut yang melimpah ruah, posisi strategis di antara dua samudra, serta warisan besar dalam hukum laut internasional (UNCLOS). Modalitas yang sebenarnya relatif penuh dan lengkap.
Perhatian Indonesia terhadap laut pernah mencapai puncaknya saat memperjuangkan UNCLOS, tetapi kemudian meredup menjadi retorika politik. Pada masa perjuangan diplomatik di PBB, Indonesia sempat menatap laut dengan kesadaran yang jernih, memperjuangkan batas dan kedaulatan lautnya dengan kecemerlangan hukum dan visi geopolitik yang jenial. Namun setelah itu, cerita samudra lebih sering muncul sebagai gema politik sesaat, menjadi “kudapan kampanye” yang begelora di podium ketika pemilu, tetapi memudar begitu kekuasaan diraih dan kebijakan tak menjangka ombak yang sesungguhnya. Kita seakan kehilangan kompas yang dulu ditinggalkan para pelaut Nusantara. Laut kita sibuk, tapi tak lagi bercerita banyak tentang peradaban. Laut kita ramai kapal, tapi terkadang sepi arah. Laut seolah menjadi jangkar kemauan politik (political will) setengah hati.
Realitas politik “setengah hati” ini dapat melemahkan kesadaran dan visi maritim bangsa. Ia mudah pudar ketika rakyat berhenti merasakan laut sebagai bagian dari dirinya. Dalam pelan, Profesor Abubakar Eby Hara (2025), pakar Non-Western International Relations dan Jalur Rempah Nusantara dari Universitas Jember, mengingatkan bahwa kesadaran dan visi maritim Indonesia kini tampak kehilangan legitimasi kulturalnya. Laut perlahan ‘meredup’ dari pendidikan, dari wacana publik, bahkan dari imajinasi kolektif. Anak-anak lebih sering menggambar gedung dan gunung daripada gelombang dan pantai, lebih mengenal batas provinsi daripada arus laut, lebih hafal nama pahlawan daripada memahami bahwa laut lah yang dahulu menyatukan perjuangan para pahlawan mereka. Tanpa pendidikan yang menanamkan pandangan bahari, laut akan tetap asing, bahkan bagi bangsa yang hidup di tengahnya.
Tentu tak salah bila negeri ini memberi perhatian besar pada gunung, gedung, dan segala yang berdiri di daratan. Di darat lah kita menegakkan kaki dan membangun kota. Namun laut seharusnya tidak dilupakan, karena di sanalah pula bangsa ini belajar menatap jauh, belajar sabar, dan belajar percaya. Pelabuhan adalah sekolah bangsa, tempat arus datang dan pergi membawa cerita tentang dunia yang lebih luas. Laut adalah guru yang mengajarkan kesabaran, keterhubungan, dan visi.
Bisa jadi, kesadaran dan visi maritim lebih penting daripada luasnya laut itu sendiri. Xiamen mengajarkan bahwa koridor laut yang sempit pun dapat melahirkan pandangan yang jauh. Dari Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol dan Jepang, kita juga belajar bahwa terbatasnya garis pantai tidak pernah menghalangi mereka memeluk luasnya cakrawala. Dari Indonesia modern, sejarah berbisik lirih bahwa kelimpahan laut dan garis pantai tanpa kesadaran yang memadai hanya akan melahirkan kehilangan yang berulang.
Pada akhirnya, yang paling menentukan, agaknya, bukan seberapa luas laut yang dimiliki, melainkan cara bangsa menatapnya. Apakah laut dilihat sebagai “batas” atau sebagai “kemungkinan”. Laut yang dipunggungi terus-menerus akan berubah menjadi “dinding”, tetapi laut yang ditatap dan direngkuh dengan cinta dan kesadaran penuh akan menjadi jendela kehidupan dan masa depan.
Dan ketika malam turun di Xiamen, jembatan Haicang menyala seperti garis cahaya di atas air. Sinar itu seolah mengingatkan bahwa kebesaran bangsa maritim, bisa jadi, tidak ditentukan oleh luasnya laut yang dimilikinya, melainkan oleh keberanian menenun cahayanya sendiri di atas ombak yang tak pernah berhenti. Bangsa yang tidak sungguh-sungguh menatap lautnya akan perlahan kehilangan cakrawalanya sendiri.
Dulu, leluhur bangsa kita telah sepenuh hati mewariskan nyali dan ilmu untuk menaklukkan luasnya bahari di bumi. Pertanyaannya apakah kini kita sampai hati untuk setengah hati menghidupkannya kembali. []
Guru Besar Diplomasi Universitas Jember. Rektor UI Cordoba Banyuwangi
