Bojonegoro (beritajatim.com) — Ratusan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Bojonegoro saat ini baru berdiri di atas kertas. Secara administratif sudah memiliki akta notaris, namun masih belum jelas dari mana sumber modal untuk menggerakkan roda koperasi tersebut.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan program pemerintah pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Meski sudah terbentuk di setiap desa dan kelurahan, pembiayaan untuk menjalankan kegiatan ekonomi koperasi ini masih menjadi tanda tanya.
Belum ada kepastian apakah dana akan bersumber dari APBD, keuangan desa, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), atau perbankan milik negara (Himbara).
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop UM) Bojonegoro, Retno Wulandari, membenarkan bahwa hingga kini masih belum ada kejelasan soal permodalan. “Iya, masih belum klir soal modalnya,” ujar Retno kepada beritajatim.com, Rabu (12/11/2025).
Menurutnya, petunjuk teknis mengenai skema permodalan beberapa kali mengalami perubahan sehingga pemerintah daerah masih menunggu arahan resmi dari pusat. “Masih terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian,” imbuhnya.
Meski begitu, ada satu hal yang sudah dipastikan: keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) dalam membangun infrastruktur fisik Koperasi Merah Putih di Bojonegoro. “Agrinas akan membangun kantor, gerai, dan prasarana seluruh Koperasi Merah Putih di Bojonegoro,” jelas Retno.
BUMN tersebut kini sedang menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi dengan pendampingan dari TNI dan Disdagkop UM. Lokasi yang diprioritaskan adalah tanah milik desa, dengan luas minimal 1.000 meter persegi.
“Bangunannya nanti berukuran 20×30 meter persegi, satu paket antara kantor dan gerai,” terangnya.
Retno menambahkan, pembangunan fisik ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Agrinas. Pemkab Bojonegoro tidak mengalokasikan dana untuk proyek tersebut. Targetnya, seluruh fasilitas bisa selesai pada awal 2026 dan mulai beroperasi pada Maret 2026, sesuai harapan Presiden Prabowo.
“Anggaran ditangani langsung pusat dan Agrinas. Targetnya Maret 2026 sudah bisa beroperasi,” pungkasnya.
Dari total 430 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk di Bojonegoro — masing-masing satu di setiap desa dan kelurahan — baru tiga yang sudah aktif beroperasi. Ketiganya berada di Desa Padangan (Kecamatan Padangan), Desa Campurejo (Kota Bojonegoro), dan Desa Tlogoagung (Kecamatan Baureno).
Program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di tingkat desa. Namun, tanpa kepastian modal dan skema pembiayaan yang jelas, banyak koperasi masih menunggu “nafas pertama” untuk benar-benar bergerak. [lus/but]
