“Sudah dicek tanya aja Projo mana yang ikut? Udah jelas Projo itu Pro Jokowi. Kalau Projo bukan Pro Jokowi, bukan Projo itu berarti.” Kalimat itu terlontar secara tegas dari mulut Budi Arie Setiadi medio 2018 lalu. Kala itu, Budi Arie memang menjabat sebagai Ketua Umum Projo, komunitas yang dengan bangga mendeklarasikan diri sebagai pendukung Joko Widodo, yang lantas menjadi motor pemenangan tokoh politik asal Surakarta, Jawa Tengah itu dalam kontestasi Pilpres 2019.
Tujuh tahun kemudian, Budi Arie membuat manuver tajam. Dia membuat pernyataan yang sangat jauh berbeda. Ibarat pengemudi, Budi Arie memutar setir hingga mobil putar arah 180 derajat. Bahkan akibat ucapannya, sangat memungkinkan Projo berubah haluan. Dan semuanya terekam rapi di dunia maya. Jejak digital memang kejam.
Di tahun ini, Budi Arie menegaskan organisasi relawan yang pernah menjadi pendukung utama Joko Widodo (Jokowi) itu bukan singkatan dari ‘Pro Jokowi’. Mau tertawa, tapi ini Budi Arie. Politisi yang memang jago dalam berbicara. Seperti kancil yang memang cerdik mengecoh lawan-lawannya.
Pernyataan bahwa Projo bukan Pro Jokowi tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Kongres III Projo di Jakarta, Sabtu (1/11/2025) kemarin. Masih hangat kalimatnya, seperti pisang goreng yang baru mentas dari wajan, cocok disantap bersama secangkir kopi hitam pagi hari.
“Memang enggak ada singkatan. Teman-teman media saja yang menyingkat Projo sebagai ‘Pro Jokowi’ karena gampang diucapkan,” ucapnya akhir pekan lalu, yang lantas muncul di sejumlah halaman media.
Mungkin ia sudah lupa pernyataannya pada 2018 lalu. Menurutnya, kata Projo berasal dari bahasa Sanskerta artinya ‘negeri’ dan dalam Jawa Kawi yang berarti ‘rakyat’.
“Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya,” jelasnya.
Budi Arie pun menyatakan bakal ada transformasi besar dalam tubuh Projo, termasuk mengubah logo komunitas itu yang selama ini menampilkan siluet wajah Jokowi. Perubahan itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat dukungan terhadap agenda politik Presiden Prabowo Subianto.
“Kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Dalam rangka itu, Projo akan melakukan transformasi organisasi, salah satunya kemungkinan mengubah logo,” ujar Budi Arie.
“Logo Projo akan kita ubah supaya tidak terkesan kultus individu,” katanya.
Budi Arie juga menyebut bahwa Jokowi telah menyetujui rencana transformasi tersebut. Ia menilai Projo perlu menyesuaikan diri dengan dinamika politik baru setelah mengawal pemerintahan Jokowi selama dua periode.
“(Jokowi) sepakat. Tugas Projo dulu sudah mengawal pemerintahan Pak Jokowi, dan kini kita menghadapi tantangan baru. Tantangan global tidak mudah, maka persatuan nasional menjadi penting,” ujar mantan Menteri Koperasi itu.
Kongres III Projo yang digelar pada 1-2 November 2025 di Jakarta, menetapkan Budi Arie Setiadi kembali menjadi Ketua Umum untuk periode 2025-2030.
“Hasil kesepakatan bersama atau aklamasi seluruh peserta seluruh kongres Projo ke-3 memutuskan, menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai Ketum DPP Projo periode 2025 sampai 2030 dan sebagai ketua formatur mengatur kepengurusan DPP Projo,” kata pimpinan sidang Freddy Damanik.
Kita tahu bersama Projo merupakan elemen relawan pendukung Presiden ke-7 RI Jokowi sejak Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Kompensasinya, Budi Arie duduk di kursi empuk jajaran kabinet, mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) hingga Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo, sekarang Menteri Komunikasi dan Digital/Menkomdigi).
Dia lalu mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan menduduki posisi Menteri Koperasi, namun dia sudah resmi diberhentikan dan diganti Ferry Juliantono, yang dilantik pada 8 September 2025. Ferry sebelumnya adalah Wakil Menteri Koperasi.
Dalam Kongres teranyar, Budi Arie mengajak para anggota Projo mendukung program-program pada pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pidatonya di depan peserta kongres, Budi Arie menyerukan agar relawan Projo memperkuat partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto guna mendukung seluruh agenda pemerintahannya.
“Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan beliau lebih kuat dan solid. Karena itu, kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden,” kata Budi Arie.
Ia juga mengisyaratkan kemungkinan dirinya akan bergabung dengan partai politik, meski belum menyebut secara resmi partai apa.
“Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya partainya apa,” ujarnya.
Namun saat ditemui usai pembukaan kongres, Budi Arie akhirnya menyebut partai yang dimaksud.
“Iyalah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di kongres ketiga ini,” tuturnya.
Melihat pernyataan dan sikap politik yang diambil Ketum Projo Budi Arie ini kita jadi ingat kepada satu orang yang kontroversial dalam jagat politik.
Siapa lagi kalau bukan Niccolo Machiavelli, penganjur realisme politik. Politik yang mendasarkan diri pada bagaimana merebut, mempertahankan, dan mengakumulasikan kekuasaan.
Bahasa sederhananya, Machiavelli merupakan bapak politik kekuasaan. Nasihat-nasihatnya dalam buku Il Principe (Sang Penguasa) dijadikan rujukan bagaimana realisme dan anarkhisme politik kekuasaan harus dihadapi oleh seorang raja.
“Seorang penguasa harus secerdik kancil dan seganas singa dalam menghadapi musuhnya. Jika tidak bisa secerdik kancil, dia harus seganas singa”. Itulah sepotong nasihatnya kepada sang raja ketika kekuasaannya hendak dirongrong musuh. Artinya, Machiavelli menyarankan agar sang penguasa memilih ditakuti daripada dicintai demi mempertahankan kekuasaan yang ada dalam genggamannya.
Dari sini, antara tokoh pewayangan Sengkuni dan Machiavelli tampak tak ada bedanya. Keduanya mengusung pendekatan kekuasaan dengan segala cara dalam meraih tujuan masing-masing.
Sengkuni dan Machiavelli bak pinang dibelah dua. Keras, licin, dan ambisius. Namun, meski tampak sama, di antara keduanya memunyai perbedaan mencolok, bahkan saling bertolak belakang, yakni sikap terhadap penjilat.
Sengkuni, jelas seorang penjilat sejati. Bagaimana dengan Machiavelli? Dalam bukunya Il Principe Bab XIII, Machiavelli tegas menyatakan, “Para Penjilat Harus Dihindari.” Bab ini jarang disinggung ketika sedang mempreteli nasihat politik Machiavelli. Bagi Machiavelli, penjilat merupakan benalu yang harus disingkirkan dari lingkaran kekuasaan.
Keberadaan penjilat hanya akan memperlemah sang penguasa karena apa yang diutarakannya pada dasarnya kepalsuan.
Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Sengkuni dan Machiavelli ini. Sengkuni terang-terangan merupakan gambaran tokoh antagonis yang penuh dengan kepicikan dalam meraih sesuatu. Seorang penjilat ulung, pengadu domba, dan penjual harga diri. Ia akan memperdayai siapa pun yang lengah.
Machiavelli meski mengajarkan tentang realisme politik yang ada, nasihatnya dalam hal ini masih menyisakan masalah ‘etika’. Seorang penguasa hendaknya percaya kepada orang-orang yang berani mengutarakan fakta, bukan penjilat bak Sengkuni. Para penjilat merupakan duri dalam suatu sistem politik. Keberadaannya hanya akan memperparah situasi.
Apa yang diutarakan oleh Machiavelli terkait penjilat ini sangat relevan dengan situasi politik kontemporer, bahkan sejak dulu. Kekuasaan cenderung atau banyak diisi para penjilat yang memanipulasi kabar dengan semangat Asal Bapak Senang (ABS) atau melakoni hal-hal yang tak patut demi sebuah kedekatan dalam lingkaran kekuasaan.
Keluar dari lingkaran kekuasaan seperti Budi Arie yang ‘ditendang’ dari Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan bencana baginya. Sehingga, dengan segala upaya akan dipertahankan kedekatan tersebut.
Inilah kontradiksi Machiavelli. Di satu sisi ia dianggap sebagai ‘penggagas’ kepemimpinan diktatorial nan bengis. Namun, di sisi lain, ia memperingatkan para penguasa atau pemimpin atas bahaya para penjilat yang bergentayangan dalam struktur maupun pinggiran kekuasaan. Kalau penjilat harus disingkirkan, maka dia harus dibuang pada tempatnya.
Rahardi J Soekarno,
Jurnalis Senior.
