Tiga tahun setelah kata-kata dan asap mesiu bertumbukan di udara, dan proklamasi, diplomasi, maupun pertempuran silih berganti menjadi bagian dari upaya menyusun mosaik sebuah bangsa yang baru merdeka, kita dihadapkan pada kemungkinan lain untuk membangun harapan dan memperoleh pengakuan: Olimpiade.
London akan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Panas pada 29 Juli-14 Agustus 1948. Ini perhelatan olahraga internasional pertama yang dilaksanakan setelah Perang Dunia II berakhir. Setelah Jerman, Italia, dan Jepang menyerah, dan Belanda tengah mengintai dan mencari jalan untuk kembali ke Indonesia.
Harian Kedaulatan Rakyat edisi 13 Desember 1946 mengumumkan pembentukan panitia persiapan menuju Olimpiade di London. ‘Sebentar lagi, (di) Yogya akan diadakan perlombaan atletik untuk menentukan juara-juara seluruh Jawa dan Madura’.
Wakil Ketua Persatuan Olahraga Republik Indonesia Martohoesodo menekankan pentingnya Olimpiade bagi bangsa ini dalam sebuah artikel di Kedaulatan Rakyat, 1 Maret 1947.
‘Seluruh dunia akan menyaksikan dengan kepala sendiri sebuah negara yang baru yang sebelum itu hanya dengar namanya saja, yang memberanikan diri turut dalam olah ketangkasan dan keuletan badan dengan negara-negara sedunia yang telah ‘geroutineerd’ dalam segala tipu muslihat keolahragaan’.
‘Timbullah di dalam angan-angan mereka sekumpulan pulau di mana penduduknya sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaannya yang diproklamirkan sendiri itu, dan setelah melihat wakil-wakil dari kepulauan itu, maka tidak lain dari simpatik yang timbul di dalam sanubari mereka, simpati terhadap orang-orang yang kecil, tetapi bersemangat itu, simpati terhadap negara yang sedang mempertahankan kemerdekaannya…’
Namun rupanya jalan menuju London tak sebanyak jalan menuju Roma. Buku berjudul Indonesia Digagalkan Ikut Olimpiade London 1948 yang ditulis Osa Kurniawan Ilham dan diterbitkan Kompas Penerbit Buku pada 2025 ini menunjukkan bagaimana Belanda dan Inggris menghambat upaya Indonesia untuk berpartisipasi.
Persiapan Indonesia menuju Olimpiade tersendat oleh agresi militer Belanda pada 1947 yang berujung pada serangkaian diplomasi. Indonesia hanya memiliki sedikit waktu untuk memilih atlet-atlet yang akan dikirim ke London.
Sementara itu dari sisi administratif, Indonesia tidak bisa mendaftarkan diri menjadi anggota federasi internasional olahraga apapun karena korespondensinya disabotase oleh Belanda yang menguasai Kantor Pos. Surat balasan dari panitia Olimpiade terhadap surat yang dilayangkan Komite Olahraga Republik Indonesia justru diterima Belanda dan kemudian disembunyikan.
Belum terdaftar dalam keanggotaan federasi olahraga di dunia membuat posisi Indonesia belum resmi diakui. Apalagi Indonesia belum terdaftar sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa. Hal ini dijadikan dalih untuk menolak keikusertaan Indonesia. Pengakuan terhadap Indonesia dari Mesir, Suriah, Irak, dan Vatikan diabaikan.
Namun, bagi Osa, kegagalan Indonesia sebenarnya juga menunjukkan sikap mendua pemerintah Inggris. “Kalau teman-teman nonton film Traitors di Netflix, itu membantu untuk memahami apa yang terjadi di Inggris,” katanya.
Masuknya Belanda yang didampingi Inggris ke Indonesia setelah 17 Agustus 1945, menurut Osa, menegaskan sikap Inggris sejak awal untuk mendukung kembali berkuasanya pemerintah sipil Belanda di Indonesia.
“Walaupun pemerintah Inggris saat itu dikuasai Partai Buruh yang memiliki ideologi sosialis, ternyata karakternya kolonialis. Tetap saja pro Belanda dan menjegal kita,” kata Osa, dalam acara bedah buku di Toko Buku Gramedia Manyar, Surabaya, Sabtu (18/10/2025).
Hipokritnya pemerintah Inggris semakin kentara dengan ditolaknya paspor Republik Indonesia yang dibawa Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Letnan Kolonel Azis Saleh, dan Mayor Maladi sebagai peninjau Olimpiade. Inggris hanya mengakui paspor Belanda.
Dalam bukunya, Osa tidak menggambarkan sikap dan perasaan para atlet Indonesia yang gagal dikirimkan ke London. Tidak cukup dokumen untuk menunjukkannya. Apalagi, menurut Ossa, pemerintah Indonesia terlalu sopan untuk menyikapi kegagalan tersebut sebagai penjegalan politik diplomasi.
Namun Brigitta Vanessa, mahasiswi Universitas Kristen Petra, bisa membayangkan kekecewaan para atlet saat itu. “Saya yang pernah jadi atlet di level lokal saja saat kalah bisa mental hancur, apalagi belum sampai di lapangan sudah dapat kabar gagal main. Ini seperti kita dikasih harapan kemudian dijatuhkan dari langit ke neraka paling bawah,” katanya.
Apalagi saat itu para atlet Indonesia sudah diagendakan mempersiapkan diri dalam pemusatan latihan di Telaga Sarangan, Jawa Timur, di bawah tempaan guru olahraga dari Jerman.
Rojil Nugroho Bayu Aji, sejarawan olahraga dari Universitas Negeri Surabaya, menduga hadirnya pelatih asal Jerman yang diberitakan koran Belanda, punya andil dalam gagalnya keikutsertaan Indonesia. Saat itu Perang Dunia II baru berakhir dan Jerman menjadi negara yang pariah di mata politik hubungan internasional/
Tentu saja itu masih spekulatif. Namun Osa melihat ‘ada upaya sistematis dari negara-negara besar dalam menyingkirkan Indonesia dari ajang internasional yang potensial menjadi panggung bagi Indonesia untuk diakui kemerdekaannya’.
Kegagalan Indonesia sebagai partisipan Olimpiade juga tidak tercantum dalam arsip pemerintah Inggris. “Artinya, pertama, mungkin dianggap enggak penting. Atau, mungkin isu ini terlalu penting, sehingga tidak perlu ditulis, atau dengan kata lain dihilangkan,” kata Osa.
Osa berharap kelak ada yang mau mengangkat kisah kegagalan tersebut ke layar lebar, sebagaimana halnya film-film biopik sejarah lainnya. “Siapapun yang tidak belajar sejarah akan dikutuk untuk selalu mengulanginya,” katanya.
Osa juga membuka ruang bagi siapapun untuk melanjutkan risetnya. “Saya memang sengaja meninggalkan lubang-lubang yang bisa diisi oleh generasi-generasi periset berikutnya kalau ketemu data-data lain,” katanya. [wir]
