Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah proaktif dalam memerangi korupsi dengan memperkuat sistem pencegahan melalui sosialisasi nilai-nilai integritas kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kegiatan ini menargetkan para pemimpin dan staf, termasuk eselon II dan III, serta mitra kerja pemerintah.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, birokrasi di Jatim sudah menunjukkan performa yang baik. Ini dibuktikan dengan capaian 94 persen pada pendekatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), yang mencakup layanan publik dan transformasi digital.
Namun, ia menyoroti perlunya peningkatan pada integritas internal.
”Sistem MCSP kita sudah sangat baik, mencapai 94 persen. Ini artinya birokrasi layanan publik dan digitalisasi kita sudah optimal. Namun, nilai integritas internal kita masih tertinggal dibandingkan eksternal karena kurangnya edukasi,” jelas Adhy kepada media di Kantor Inspektorat Provinsi Jatim pada Kamis (25/9/2025).
Adhy berharap sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran ASN dan mendorong mereka untuk berkolaborasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Di kesempatan yang sama, Inspektur Provinsi Jatim, Hendro Gunawan, menekankan pentingnya pencegahan dini. “Pemerintah dan masyarakat harus proaktif dalam mencegah korupsi. Kita diingatkan dan diberi contoh praktik terbaik agar semua pihak bisa berpartisipasi aktif ke depannya,” kata Hendro.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, mengapresiasi inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa kegiatan serupa telah dilakukan beberapa kali dalam setahun terakhir. “Ini sudah yang ketiga kalinya dalam tahun ini. Kami mendorong Inspektorat untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan korupsi, karena banyak kasus muncul hanya karena ketidaktahuan,” pungkasnya. [tok/beq]
