Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana Gedung Graha Dwija PGRI, dipenuhi ratusan guru berseragam batik khas Kusuma Bangsa. Sebanyak 116 orang resmi dilantik sebagai Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Ponorogo masa bakti 2025–2030.
Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, akrab disapa Kang Giri, serta Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waluyo.
Momen tersebut menjadi tonggak penting bagi dunia pendidikan di Ponorogo, mengingat PGRI dianggap sebagai wadah utama perjuangan dan pembinaan profesi guru.
Ketua PGRI Ponorogo, Ruskamto menegaskan bahwa pemilihan pengurus kali ini tidak dilakukan sembarangan. Menurutnya, ada 3 pertimbangan utama yang menjadi pijakan. Yakni kompetensi bidang, pemerataan dari semua jenjang pendidikan mulai PAUD hingga SMA, serta faktor usia.
“Kami mempertimbangkan usia, sebagai bentuk regenerasi. Kami ingin di masa bakti selanjutnya ada pengkaderan untuk yang muda-muda,” ungkap Ruskamto, Kamis (28/8/2025).
Dari total 116 pengurus yang dikukuhkan, mereka menempati 140 fungsi atau jabatan. Beberapa di antaranya harus merangkap tugas di 3 bidang: Pengurus Pleno, Perangkat Kelengkapan Organisasi (PKO), dan Badan Khusus. Usai prosesi pelantikan, seluruh pengurus juga menandatangani serta membacakan pakta integritas sebagai komitmen moral.
Ketua PGRI Jawa Timur, Djoko Adi Waluyo, memberikan pesan penting dalam arahannya. Dia menekankan bahwa PGRI Ponorogo harus mampu menjadi rumah pembinaan, sekaligus ruang kolaborasi yang produktif dengan berbagai pihak.
“Hari ini bukan lagi untuk saling berkompetisi, melainkan berkolaborasi,” tegasnya.
Pesan itu sejalan dengan apa yang disampaikan Bupati Sugiri Sancoko. Kang Giri berharap PGRI mendukung penuh program pendidikan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas guru.
“Kami berharap PGRI bisa menfasilitasi untuk menggembleng para guru. Guru harus membentuk generasi yang berkualitas, berakhlak, dan siap bertempur dalam kondisi apapun,” kata Kang Giri.
Di sisi lain, Sutejo selaku penasihat bidang media publikasi sekaligus Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo, menambahkan bahwa organisasi ini jangan hanya berhenti pada agenda seremonial.
“Selain mengabarkan kegiatan yang dilakukan oleh PGRI, sebaiknya kita bisa mengabarkan potensi guru-guru yang ada di wilayah Ponorogo. Harapannya, selain sebagai corong komunikasi publik, siapa tahu bisa menginspirasi guru yang lain,” ungkap Sutejo.
Pelantikan 116 pengurus baru PGRI Ponorogo bukan sekadar pergantian kepengurusan, tetapi juga momentum regenerasi dan penguatan peran organisasi guru di tengah tantangan zaman. Dengan semangat kolaborasi, PGRI diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus wadah bagi guru untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi diri.(end/ted)
