Sidoarjo (beritajatim.com) – Rapat Paripurna Pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kab. Sidoarjo terhadap Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2025-2029, digelar di gedung utama DPRD Kab. Sidoarjo Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Selasa (1/7/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi-fraksi di DPRD Sidoarjo, kompak mempertanyakan konsep penanganan banjir selama lima tahun ke depan, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Selain soal penanganan banjir, fraksi-fraksi juga menanyakan terkait program Rp 500 juta/desa, apakah jumlahnya sama untuk semua desa / kelurahan di Kabupaten Sidoarjo.
“Slogan Sidoarjo membangun sangat menarik, akan tetapi Restra terkait jalan, normalisasi sungai, perencanaan pembangunan penanggulangan banjir dalam 5 tahun ke depan, hendaknya juga disampaikan ke DPRD. Untuk bantuan sebesar Rp 500 juta per desa per tahun, fraksi kami mempertanyakan jumlahnya sama semua untuk desa lalu apa dasar dan pertimbangannya,?,” kata juru bicara Fraksi PDIP Kusumo Adi Nugroho SE, dalam membacakan pandangan umum.
Dua point sorotan RPJMD paling menonjol dari pandangan umum seluruh fraksi ini, memang menjadi hal penting yang harus jadi langkah kongkret di Sidoarjo. Seperti penanganan banjir yang hampir tiap tahun terjadi di kota delta, dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029, belum disebutkan konsep penanganannya.
“Di dalam RPJMD, tidak ada konsep penanggulangan banjir , sehingga harus diwujudkan master plan penanggulangan banjir dan segera diterapkan,” papar juru bicara Fraksi PKB M. Rojik.
Sementara itu Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya tertulis terkait 14 janji Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo berupa BKK desa sebesar Rp 500 juta, Fraksi Golkar mengamati jika uang itu nantinya tidak diberikan secara utuh namun dipotong untuk beberapa pengeluaran belanja desa.
“Seperti pembayaran insentif RT, RW, BPD, LPMD, LPMK, padahal uang BKK itu seharusnya diberikan secara utuh,” terang juru bicara Fraksi Golkar.
Dalam dokumen RPJMD 2025–2029, visi-misi kabupaten Sidoarjo yaitu Menata Desa, Membangun Kota Menuju Sidoarjo Menjadi Metropolitan Eksklusif, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Visi ini dijabarkan ke dalam lima misi strategis, delapan tujuan, 16 sasaran, 10 indikator tujuan, 27 indikator sasaran, lima strategi pembangunan, serta 14 program unggulan.
H. Subandi Bupati Sidoarjo menjelaskan, tahapan penyusunan RPJMD telah dilakukan sejak pertengahan 2024, mulai dari penyusunan teknokratik forum konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang RPJMD pada 30 April 2025.
Lebih lanjut, dijelaskan Subandi, bahwa ada berbagai indikator kinerja yang disampaikan sebagai tolok ukur keberhasilan RPJMD ini, di antaranya:
1. Pertumbuhan Ekonomi untuk mengukur kenaikan standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan secara kualitatif, yang mana ditargetkan mencapai 6,0% pada 2025 dan mengalami peningkatan menjadi 6,22% pada tahun 2029.
2. Indeks Birokrasi pemerintah daerah untuk mengukur peningkatan kapasitas dan aktualitas, organisasi serta pemerintahan yangbersih bebas dari KKN, menargetkan 86,7% di tahun awal dan 86,52% pada akhir periode.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka: ditarget turun dari 6,14–6,34% pada 2025 menjadi 5,64% pada 2029.
4. Presentasi Angka Kemiskinan untuk mengetahui jumlah penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dengan target mengalami penurunan dari 4,5%–4,12% pada 2025 menjadi 3,12% pada 2029.
5. Indeks infrastruktur untuk mengukur tingkat daya saing antar kabupaten berdasarkan nilai variabel infrastruktur dg target 0,58 persen di tahun 2025. Dan target akhir tahun 2029 mencapai 0,88 persen.
6. Indeks kualitas lingkungan hidup untuk memberikan gambaran atau indeks awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dengan target tahun 2025, adalah 6,08 point. Target akhir tahun 2029 menjadi 6,48 point.
7. Indeks Pembangunan Manusia untuk mengukur keberhasilan dlm upaya membangun kualitas hidup manusia, penduduk masyarakat yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat. Pengetahuan dan standar hidup layak dengan target peningkatan tahun 2025 yakni 82,68 point menjadi 83,8 poin di tahun 2029.
8. Indeks Kesalehan Sosial untuk mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat melalui pembangunan kreator, masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial dan Budi pekerti luhur dengan target dari 87,35 menjadi 87,4 poin. (isa/but)
