Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kangean menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Sumenep, Rabu (25/6/2025). Mereka memprotes rencana survei seismik oleh Kangean Energy Indonesia (KEI) di Kepulauan Kangean. Aksi berlangsung panas dan diwarnai dengan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan.
Para mahasiswa menilai Pemerintah Kabupaten Sumenep abai terhadap aspirasi masyarakat kepulauan, yang selama ini dinilai tidak mendapatkan manfaat nyata dari aktivitas eksplorasi migas.
“Pemkab Sumenep ini tuli. Pemkab Sumenep juga buta. Tidak mampu mendengar dan melihat jeritan masyarakat Kepulauan Kangean yang menderita karena pengeboran migas,” tegas Koordinator Lapangan, Ahmad Faiq Hasan.
Menurut Faiq, kehadiran Kangean Energy Indonesia belum memberikan dampak positif terhadap pembangunan di wilayah Kangean. Infrastruktur masih rusak dan layanan kesehatan sangat minim.
“Buktinya, jalan tetap rusak. Di Kangean juga tidak ada rumah sakit yang layak bagi masyarakat. Warga yang sakit harus dibawa ke daratan. Butuh waktu belasan jam. Nyawa taruhannya. Mana kontribusi pertambangan migas itu?” serunya.
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta pemerintah membatalkan seluruh kegiatan survei seismik migas oleh KEI di Kepulauan Kangean. Kedua, mendesak pencabutan semua bentuk persetujuan atas eksplorasi migas di wilayah tersebut. Ketiga, meminta pemerintah mengeluarkan sikap resmi penolakan terhadap survei seismik sebagai bentuk keberpihakan pada rakyat, bukan korporasi.
“Kalau Pemerintah tidak berani menyetujui tuntutan kami, maka kami tidak akan pernah berhenti melakukan aksi. Kami akan datang lagi dan lagi, dengan massa yang lebih besar,” ancam Faiq.
Sementara itu, dalam pernyataan sebelumnya, Manajer Public and Government Affairs KEI, Kampoi Naibaho, menegaskan bahwa survei seismik 3D merupakan bagian dari upaya eksplorasi migas untuk mendukung ketahanan energi nasional, di tengah tren penurunan produksi.
“Sosialisasi terkait survei seismik kami lakukan secara bertahap, mulai dari tingkat Provinsi Jawa Timur digabung dengan Kabupaten Sumenep, kemudian dilanjutkan di Kecamatan Arjasa hingga ke desa-desa. Sosialisasi itu melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan,” ujarnya.
Kampoi juga menegaskan bahwa aspek lingkungan tetap menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan survei seismik tersebut. [kun]
