Ponorogo (beritajatim.com) – Dua bulan jelang pembukaan Sekolah Rakyat (SR) rintisan di Gedung Sentra IKM, Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo belum dapat melangkah jauh. Mereka masih menanti petunjuk teknis (juknis) resmi dari Pemerintah Pusat sebagai pedoman pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Kepala Dindik Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengaku masih bersikap wait and see karena belum jelas tugas apa saja yang harus diemban. Bahkan Dindik belum mengetahui apakah perlu menyiapkan guru atau kurikulum untuk menunjang operasional SR.
“Leading sector-nya memang Dinsos PPPA. Karena ada sangkut pautnya dengan kurikulum dan peserta didik, kami juga dilibatkan agar SR berjalan baik, tapi sampai sekarang juknisnya belum kami terima,” ujar Nurhadi, Rabu (14/5/2025).
Nurhadi menyebut, pihaknya sempat berkonsultasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos), namun hasilnya belum memberikan kejelasan. Kendati demikian, Dindik Ponorogo tetap mulai menyiapkan tenaga pengajar. Fokus utama diarahkan pada guru yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Rencananya kami optimalkan guru yang sudah PPG. Tapi sekali lagi masih tunggu juknis termasuk nanti kepala sekolahnya juga bagaimana, belum ada petunjuk,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesiapan non-akademik juga tak kalah penting, khususnya untuk siswa jenjang SD kelas awal. Pendamping asrama dianggap vital, mengingat siswa usia 7 tahun masih memerlukan ruang aman dalam proses transisi dari rumah ke lingkungan sekolah.
“Kelas satu SD itu riskan sekali. Minimal ada tempat transit untuk orangtua di asramanya nanti,” ungkapnya.
Dindik Ponorogo berharap juknis dari pusat segera turun agar segala persiapan bisa dimaksimalkan sebelum SR resmi dibuka pada Juli mendatang. “Kami berharap juknis ini secepatnya bisa turun, sehingga kami bisa mempersiapkan SR sebaik mungkin,” pungkas Nurhadi. [end/beq]
