Warga Bojonegoro Ungkap Adanya Dugaan Pungutan Lewat Komite Sekolah

Bojonegoro (beritajatim.com) – Salah seorang wali murid di lembaga pendidikan negeri Kabupaten Bojonegoro mengungkap bahwa masih ada uang pungutan melalui komite sekolah. Penguatan yang dilakukan satuan pendidikan itu dinilai memberatkan.

Wali murid asal Kecamatan Purwosari Amin Syarifuddin mengatakan, adanya pungutan liar itu bukan hanya pada satuan pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan. Tetapi, juga terjadi di satuan pendidikan naungan kementerian Agama.

Dia juga menyayangkan adanya pungutan liar tersebut. Apalagi, Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah dengan APBD tertinggi di Jawa Timur. “Katanya Bojonegoro ini daerah terkaya, tapi kenapa masih ada pungutan seperti ini di sekolah-sekolah?” ungkapnya.

Menurutnya, pungutan yang dilakukan pihak sekolah melalui komite itu sudah menjadi hal umum dan sudah diketahui banyak orang. “Saya sampaikan masih ada bayar-bayar melalui komite, dan ini sudah banyak yang tahu, jadi rahasia umum,” ujar Fahrudin.

Menurutnya, pungutan itu meliputi berbagai hal, mulai dari iuran masuk sekolah yang bisa mencapai Rp500 ribu di tingkat SMP maupun MTs, hingga tingkat SMA dan MA. Pungutan ini disebut terjadi setiap tahun, dengan alasan untuk keperluan komite sekolah.

Dia menyebut, pungutan itu mencakup sumbangan untuk kegiatan hingga pembangunan dan melengkapi infrastruktur sekolah. Sebagai perbandingan, Amin menuturkan bahwa salah satu anaknya yang bersekolah di luar Bojonegoro tidak dibebani pungutan serupa.

“Di sekolah anak saya yang satu lagi, yang ada di kabupaten sebelah, tidak ada biaya untuk seragam, uang masuk, atau pungutan lainnya,” tambah ayah dari empat anak itu.

Amin berharap Pemkab Bojonegoro dapat memperketat pengawasan dan memperbaiki sistem layanan pendidikan agar lebih adil dan merata. “Kami berharap pendidikan bisa diakses semua kalangan tanpa dibebani biaya tambahan yang tidak semestinya,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Bojonegoro, Zamroni, menjelaskan bahwa sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, orang tua siswa atau komite sekolah memang diberikan kewenangan untuk ikut berpartisipasi (memberi sumbangan), terutama bila dana BOS reguler dari pemerintah tidak mencukupi kebutuhan sekolah.

Namun, Zamroni menegaskan bahwa mulai tahun 2024, Dinas Pendidikan Bojonegoro telah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan keberadaan komite sekolah di seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan dinas meliputi PAUD, SD Negeri dan SMP Negeri.

Kebijakan ini diberlakukan menyusul pengangkatan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) menjadi PPPK Pemkab Bojonegoro. Dengan demikian, dana BOS yang sebelumnya banyak digunakan untuk menggaji tenaga pendidik non-ASN kini bisa dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan operasional sekolah.

“Sejak tahun 2024 kemarin, kami sudah mengeluarkan kebijakan tidak ada lagi komite sekolah dalam bentuk apa pun,” tegas Zamroni.

Ia juga memastikan bahwa tidak ada lagi penarikan iuran bulanan seperti SPP di seluruh SD dan SMP negeri di Bojonegoro. “Untuk iuran bulanan atau SPP, kami pastikan sudah tidak ada di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya.

Zamroni mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan. Jika ditemukan adanya pungutan yang tidak sesuai aturan, masyarakat diminta segera melaporkannya ke Dinas Pendidikan.

“Kalau masih ada sekolah yang menarik iuran bulanan, silakan lapor ke kami. Akan langsung kami tindaklanjuti,” tutup Zamroni. [lus/ian]