Jember (beritajatim.com) – Pengurus Cabang Fatayat, sebuah organisasi sayap NU, mendesak pemerintah agar mencantumkan pembangunan sekolah-sekolah inklusi di 31 kecamatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029.
“Di Jember kita membutuhkan sekolah inklusi. Sekolah yang bisa memberikan layanan khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka juga punya hak untuk mendapat layanan pendidikan yang bagus, tapi tidak tersentuh,” kata Ketua Fatayat Jember Nurul Hidayah, dalam rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD, di gedung DPRD Jember, Rabu (16/4/2025).
Saat ini Jember baru memiliki sekolah luar biasa (SLB) yang terbatas. Berbeda dengan SLB, sekolah inklusi adalah sekolah umum yang memiliki guru dan program untuk anak berkebutuhan khusus.
Saat ini sekolah inklusi lebih banyak ditemui kawasan kota daripada perdesaan Jember. Ini menyulitkan anak berkebutuhan khusus yang pindah domisili, karena tak semua kecamatan di Jember memiliki SLB dan sekolah inklusi.
“Akhirnya mereka ada yang tidak sekolah, ada yang mencari SLB terdekat, dan itu pun jaraknya juga sangat jauh. Jadi kita sangat membutuhkan ini. Minimal di satu kecamatan ada satu sekolah yang benar-benar bisa memberikan layanan inklusi,” kata Hidayah.
Saat ini memang ada sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus. “Tapi mereka tidak memberikan layanan untuk anak berkubutuhan khusus. Tidak ada guru pendampingnya, tidak ada program individualnya. Jadi, sama saja,” katanya.
Tanpa guru pendamping dan program khusus, menurut Hidayah, perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus yang menjadi siswa di sekolah umum justru semakin buruk.
“Di sekolah inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus akan belajar hidup bersama dengan bermacam-macam orang. Jadi, di situ anak-anak akan benar-benar belajar berinteraksi dengan orang lain,” kata Hidayah.
Dengan adanya sekolah inklusi ini, Fayatat berharap akses untuk orang dengan disabilitas semakin meningkat dan terpenuhi. “Aksesnya nanti pelan-pelan pasti akan terpenuhi. Yang pertama harus kita sediakan, selain kesehatan, adalah layanan pendidikannya,” kata Hidayah.
“Percuma sudah berapa tahun kita menjalankan program Kabupaten Layak Anak dan mendengungkan sekolah ramah anak, sementara sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus saja kita tidak ada,” kata Hidayah.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto membenarkan adanya target pembangunan sebuah sekolah dasar inklusi dan sekolah menengah pertama inklusi masing-masing di 31 kecamatan dalam RPJMD Jember. “Jadi, targetnya 62 sekolah akan terbangun dalam lima tahun ke depan,” katanya. [wir]
