Malang (beritajatim.com) Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini menyentuh angka Rp16 ribu per dolar kembali menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Banyak pihak mengaitkan kondisi ini dengan krisis moneter 1998 yang mengguncang perekonomian nasional secara signifikan.
Namun, menurut Noval Adib, SE, MSi, PhD, Ak, CA, seorang pakar dan pengamat pasar modal dari Universitas Brawijaya (UB), ada perbedaan mendasar antara kondisi saat ini dengan krisis 1998.
“Perbedaan utamanya terletak pada purchasing power atau daya beli rupiah antara tahun 1998 dan sekarang,” kata Noval saat diwawancarai secara khusus, Kamis (10/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini menyentuh level yang sama seperti pada masa krisis 1998, yaitu sekitar Rp16 ribu per dolar, namun nilai riil atau bobot uang tersebut berbeda jauh.
“Sebagai gambaran, tahun 1998 harga emas per gram sekitar Rp75 ribu, sedangkan sekarang sudah mencapai Rp1.800.000 per gram. Begitu juga dengan harga beras, dari Rp3.000 per kilogram menjadi Rp12.000-an per kilogram saat ini,” ujarnya.
Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai intrinsik rupiah sudah sangat jauh menurun dibandingkan 25 tahun lalu. “Jadi meskipun secara nominal sama, Rp16 ribu sekarang dan Rp16 ribu saat krisis 1998, daya belinya sangat tidak setara,” tambahnya.
Menurut Noval, secara umum daya beli rupiah memang terus mengalami penurunan. “Itu sudah menjadi kecenderungan. Uang kita makin ke sini makin lemah daya belinya. Ini menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar tidak serta-merta identik dengan krisis seperti 1998.”
Ia mengungkapkan dua faktor besar yang menjadi pemicu utama pelemahan rupiah saat ini. Pertama, utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini cukup besar, sekitar Rp800 triliun, dan sebagian besar harus dibayar dalam dolar AS.
“Semakin besar kebutuhan dolar, maka semakin tinggi tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” jelasnya.
Faktor kedua adalah kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyebabkan potensi ekspor Indonesia ke AS menurun dan berdampak pada penerimaan dolar.
“Kebijakan tarif itu juga memperkuat dolar secara global, dan itu berdampak ganda pada Indonesia,” kata Dosen Departemen Akuntansi FEB UB ini.
Meski begitu, Noval menilai kondisi saat ini belum bisa disebut krisis. Perbedaannya, pada 1998 episentrum krisis berasal dari dalam negeri dan Asia. Sedangkan saat ini tekanan berasal dari luar negeri.
“Dulu, banyak utang jatuh tempo saat nilai tukar rupiah masih Rp2.500 per dolar, tapi harus dibayar saat kurs sudah Rp16.000. Itu yang memicu krisis besar,” katanya.
Kini, dampak pelemahan rupiah lebih terasa di dunia usaha yang bergantung pada utang dolar atau bahan baku impor. Beberapa perusahaan sudah mulai melakukan PHK karena beban produksi yang meningkat.
“Kalau sudah tidak mampu menanggung beban, PHK massal jadi tidak terhindarkan,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah segera mengambil langkah strategis melalui kebijakan fiskal dan moneter. Dari sisi fiskal, penting untuk menurunkan beban pajak agar daya beli masyarakat meningkat. Sedangkan dari sisi moneter, Bank Indonesia disarankan mempertimbangkan penurunan suku bunga untuk mendorong konsumsi.
“Suku bunga rendah mendorong masyarakat lebih konsumtif karena biaya pinjaman lebih murah,” jelasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa BI masih fokus pada stabilisasi nilai tukar lewat intervensi pasar. “Itu penting, tapi harus dibarengi dengan langkah untuk mendorong konsumsi dan investasi di dalam negeri.”
Menutup wawancara, Noval menegaskan bahwa kondisi saat ini belum bisa disebut sebagai krisis moneter, tetapi sinyal peringatannya sudah sangat jelas. “Kalau tidak segera diambil kebijakan yang tepat dan cepat, arahnya bisa menuju ke sana,” pungkasnya. [dan/beq]
1 Komentar
Dosen ini benar apa yg dia bilang daya beli sdh parah sekali