Akademisi Unej: Bupati dan Wabup Jember Memang Seperti Pengantin, Tapi…

Jember (beritajatim.com) – Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Universitas Jember, mengkritik buruknya relasi Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, 20 Februari 2025.

“Kondisi disharmonis ini harus sesegera mungkin diakhiri dan dicari solusi. Bila tidak, kasihan masyarakat yang bakal jadi korban dan dikorbankan. Dampak ketidakharmonisan kepemimpinan niscaya membawa petaka bagi tata kelola warga,” kata Iqbal, Senin (17/3/2025).

Tidak harmonisnya Bupati Fawait dan Wabup Djoko sudah menjadi rahasia umum. Gelagat ketidakharmonisan ini sudah terlihat saat hari pertama Fawait masuk kerja, 3 Maret 2025.

Saat itu Djoko tidak hadir dalam acara apel perdana bersama aparatur sipil negara di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember. Sore harinya, dia juga tak terlihat mendampingi Fawait saat menemui Forkopimda dan sejumlah tokoh masyarakat untuk pertama kalinya di Pendapa Wahyawibawagraha.

Padahal pada masa pemerintahan sebelumnya, bupati dan wakil bupati Jember yang baru saja dilantik selalu kompak mengikuti apel perdana dan acara di pendapa. Menjawab pertanyaan atas ketidakhadirannya, Djoko mengaku tidak pernah diajak bicara soal acara di pendapa. Bahkan dia mempertanyakan sumber anggaran acara tersebut.

Djoko kembali tidak hadir dalam acara konferensi pers sosialisasi seratus hari kerja di kantor Pemkab Jember, 10 Maret 2025. “Saya tidak tahu,” katanya.

Ketidakharmonisan semakin terlihat setelah Bupati Fawait mengangkat 17 pelaksana tugas. Djoko pun kecewa karena kali ini kembali tidak diajak bicara sebelumnya. Dia juga tidak tahu alasan di balik pemilihan 17 pejabat yang jadi pelaksana tugas itu.

Ingin ada transparansi, Djoko menerbitkan nota dinas yang memerintahkan Inspektorat untuk mengaudit surat pengangkatan 17 pelaksana tugas tersebut. “Saya akan surati lagi untuk tanya hasilnya,” katanya.

Hubungan yang koyak semakin terlihat, setelah Fawait dan Djoko memilih menunggu dimulainya sidang paripurna di dua lokasi berbeda di DPRD Jember, Kamis (13/3/2025) malam. Fawait menunggu di ruang sidang dan Djoko di ruang VVIP. Biasanya bupati dan wakil bupati sama-sama menunggu di ruang VVIP.

Terakhir, Bupati Fawait lebih memilih Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Arief Tjahjono daripada Djoko untuk mewakilinya hadir dalam sidang paripurna membahas revisi peraturan daerah soal perangkat daerah di DPRD Jember, Jumat (14/3/2025) malam.

Sementara Djoko sendiri mengaku tidak tahu apa-apa soal revisi perda ini. “Saya tidak pernah diajak bicara soal itu,” katanya.

Fawait sempat membantah anggapan adanya persoalan antara dirinya dengan Djoko. “Namanya bupati dan wakil saling mengisi. Kami bukan manten (pengantin) yang harus bareng-bareng terus, bergandengan tangan. Jelas ya?” katanya.

Rumah Tangga Harus Diurus Bersama
Muhammad Iqbal setuju dengan pernyataan Fawait bahwa sebagaimana pengantin, bupati dan wabup tak selalu harus bersama dalam setiap urusan. “Tapi harus bersama dalam satu atau beberapa hal yang terkait urusan penting dan mendasar,” katanya.

Sebagaimana dalam rumah tangga, menurut Iqbal, perlu ada pembagian dan pengisian ruang kamar. “Perencanaan dan realisasi penggunaan keuangan rumah tangga juga harus diambil keputusan bersama, demi harmoni pasangan manten dan keluarga besarnya. Bahkan bila terjadi sengketa hingga harus berpisah pun harus bersama terkait keputusan pembagian gono-gini-nya,” katanya.

Dengan pengibaratan tersebut, maka Iqbal memandang urusan tata kelola pemerintahan dan anggaran rumah tangga pemerintah daerah tidak bisa sepihak ditentukan sewenang-wenang oleh bupati sebagai kepala keluarga.

“Apalagi didelegasikan kepada tim sukses, tim ahli atau apapun namanya, yang tidak diatur dalam regulasi hirarki birokrasi. Justru pasangan pengantin itulah yang berwenang merencanakan dan mengelola bersama,” kata Iqbal.

Iqbal menyebut dalam semua relasi, termasuk relasi keluarga atau sosial, perlu ada pembagian kerja dan urusan, sesuai kodrat atau hasil konstruksi sosial maupun kemanusiaan. “Tak heran bila untuk urusan menghadiri kondangan, kadang bisa bersama namun tak jarang juga tak bersama,” katanya.

“Namun sudah seharusnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dituntut dan diatur oleh regulasi untuk bersama bekerja merancang, merencanakan, membahas, dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan tata kelola anggaran, kebijakan program pemerintahan,” kata Iqbal.

Jika hal ini tidak dilakukan, maka Iqbal menyebut pernyataan ‘kami bukan manten’ hanyalah retorika belaka. “Penutur sejatinya bermaksud untuk mengalihkan substansi persoalan dengan bermain retorika, tapi menghindari polemik substansi persoalan yang sebenarnya,” katanya.

Melihat situasi saat ini, Iqbal menduga sejatinya hubungan Fawait dan Djoko memang sudah tidak harmonis sejak awal setelah dilantik.

“Mungkin terlalu banyak kerumitan mencari titik temu aneka motif dan kepentingan ketika sudah meraih kekuasaan. Terlebih lagi bila satu sama lain merasa ‘paling berkontribusi’ dalam memenangkan kontestasi,” kata alumnus Universitas Airlangga ini. [wir]