Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tengah bersiap menggelar proses open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Saat ini, terdapat 12 OPD yang belum memiliki pejabat eselon dua definitif, serta beberapa jabatan di eselon tiga dan kepala bagian yang masih kosong.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan asesmen terhadap pejabat eselon tiga yang berpotensi mengisi posisi tersebut.
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan merosotnya kualitas pelayanan kepada masyarakat akibat kekosongan jabatan.
“Tahun kemarin ada asesemen eselon 3. Itu masih up to date digunakan untuk penataan ASN tahun ini,” kata Fathur Rozi kepada BeritaJatim.com, Kamis (27/2/2025).
Hasil asesmen untuk jabatan setara Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Camat dan Kabid itu bisa menjadi pertimbangan dalam seleksi mendatang.
“Namun, hasil asesmen ini bukan keputusan final, melainkan menjadi prioritas utama dalam penataan jabatan,” urainya.
Selain itu, Pemkab Bondowoso juga akan menata posisi pemerintahan di eselon 2. Berdasarkan data, ada 12 OPD di Bondowoso yang tak dipimpin oleh kepala definitif.
Namun sebelum melaksanakan open bidding untuk jabatan eselon dua, Pemkab Bondowoso terlebih dahulu akan mengajukan asesmen ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Kami harus memastikan bahwa semua tahapan sesuai regulasi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri dan KASN, baru kami akan melakukan penataan dan open bidding,” ujarnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa kesiapan anggaran daerah menjadi faktor penentu dalam kelancaran proses ini.
Mengingat kondisi keuangan daerah masih dalam tahap efisiensi, Pemkab akan menyesuaikan proses seleksi dengan anggaran yang tersedia.
“Kami berharap tidak ada kendala anggaran yang bisa menghambat proses ini. Namun, tentu harus tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” harapnya.
Merujuk pada kemampuan anggaran dan dampak Efisiensi, pihaknya memprediksi tidak seluruh (12) OPD akan diterapkan open bidding.
“Kita akan selesaikan bertahap. Mungkin bisa 8 OPD dulu untuk selanjutnya nanti bisa seluruhnya selesai,” ucapnya.
Saat ini, beberapa OPD yang belum memiliki pejabat definitif masih dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).
Fathur Rozi menilai bahwa efektivitas kerja tidak akan optimal jika jabatan tersebut tidak segera diisi oleh pejabat definitif.
Oleh karena itu, Pemkab Bondowoso berkomitmen untuk segera menyelesaikan tahapan seleksi dalam waktu dekat.
“Tujuan utama dari pengisian jabatan ini adalah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Kami tidak ingin pelayanan publik terganggu hanya karena kekosongan jabatan yang berkepanjangan,” tegasnya. (awi/ted)
