Jakarta (beritajatim.com) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, menegaskan perlunya reformasi dalam kebijakan subsidi energi untuk membuka peluang lebih besar bagi investasi di sektor energi terbarukan. Saat ini, subsidi energi masih didominasi oleh bahan bakar fosil, yang dinilai menghambat insentif bagi pengembangan energi hijau.
“Sebagian besar subsidi energi masih mengalir ke bahan bakar fosil seperti BBM dan LPG 3 kg. Jika sebagian dari anggaran ini dialihkan ke energi terbarukan, kita bisa memberikan dorongan yang lebih kuat kepada investor di sektor hijau,” ujar Bambang dalam diskusi KabarBursa Economic Insight (KEI) 2025 di Jakarta, Rabu (26/2).
Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), alokasi subsidi listrik pada tahun 2025 mencapai Rp90,22 triliun, meningkat dari Rp73,24 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penerima subsidi listrik, dari 40,89 juta pelanggan pada 2024 menjadi 42,08 juta pada 2025.
Laporan Bank Dunia tahun 2023 juga mencatat bahwa Indonesia menghabiskan sekitar USD11,9 miliar (sekitar Rp170,6 triliun) untuk subsidi energi fosil pada tahun 2021, menjadikannya negara dengan subsidi energi fosil terbesar di ASEAN.
Bambang mengusulkan pendekatan bertahap dalam alokasi subsidi, seperti mengalokasikan 30 persen untuk energi terbarukan dan 70 persen untuk energi fosil sebelum secara progresif mengarah pada subsidi penuh bagi energi hijau.
Meskipun ekonomi global tengah menghadapi tantangan seperti ketegangan geopolitik dan perlambatan pertumbuhan, prospek investasi hijau di Indonesia tetap menjanjikan. Bambang mengungkapkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi dunia stagnan di angka 3 persen, minat terhadap ekonomi hijau terus meningkat.
Ia menyoroti faktor-faktor global yang mempengaruhi dinamika investasi hijau, termasuk ketegangan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, konflik di Timur Tengah, serta perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap perjanjian lingkungan.
Namun, di tengah kondisi ini, komitmen negara-negara Eropa terhadap investasi hijau tetap kuat. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya transisi menuju ekonomi berkelanjutan.
Seiring meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi hijau, perdagangan karbon di Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), Ignatius Denny Wicaksono, mengungkapkan bahwa sistem perdagangan karbon kini memberikan peluang tambahan bagi proyek-proyek hijau untuk mendapatkan pendapatan melalui penghematan emisi.
Harga karbon di Indonesia saat ini ditaksir sekitar Rp58.000 per ton CO2. Dengan skema ini, proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin dan air dapat memperoleh keuntungan dari penjualan kredit karbon.
Sejak diluncurkan pada 2013, perdagangan karbon di Indonesia terus berkembang, dengan total kredit karbon yang diterbitkan mencapai 3,1 juta ton, di mana 1,5 juta ton telah terjual. Hingga kini, sekitar 107 perusahaan jasa dan lebih dari 1.100 entitas telah berpartisipasi dalam perdagangan karbon, mencerminkan minat yang tinggi terhadap skema ini.
Denny menambahkan bahwa BEI telah memfasilitasi dua mekanisme perdagangan karbon, yakni perdagangan sektor spesifik dan lintas sektor, yang dirancang sesuai standar internasional guna menarik lebih banyak investor global.
Dalam sesi diskusi “Alternative Vehicles for a Zero Emission Future” di Jakarta, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sebagai bagian dari target Net Zero Emission (NZE) 2060. Wakil Ketua Tim Non-KBLBB Kementerian Perindustrian, Kemal Rasyad, menyatakan bahwa regulasi terkait percepatan kendaraan listrik telah diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2023.
Selain kendaraan listrik, pemerintah juga mendorong penggunaan energi terbarukan dan pengembangan infrastruktur pendukungnya guna mempercepat transisi energi yang berkelanjutan.
Bambang Brodjonegoro menekankan bahwa ekonomi hijau bukan sekadar isu jangka panjang yang bisa ditunda. Menurutnya, jika langkah mitigasi perubahan iklim diabaikan, dampaknya bisa jauh lebih besar dan lebih mahal di masa mendatang.
Ia juga mengapresiasi upaya KabarBursa dalam mengangkat isu ekonomi hijau dalam forum diskusi ekonomi tahunan. “Ini adalah langkah penting karena banyak yang masih menganggap ekonomi hijau sebagai isu jangka panjang, padahal dampaknya sudah mulai terasa saat ini,” tutupnya.
KEI 2025 adalah forum diskusi tahunan yang mempertemukan pemangku kepentingan di sektor energi, keuangan, dan industri untuk membahas tantangan serta peluang dalam transisi menuju ekonomi hijau. Tahun ini, KEI mengangkat tema “Greenomic Indonesia: Challenges in Banking, Energy Transition, and Net Zero Emission,” dengan menghadirkan berbagai panel diskusi dari para pakar dan praktisi industri.
Acara ini juga didukung oleh berbagai sponsor, termasuk Astra, Telkom Indonesia, Wuling Motors, BNI, Mind ID, Harita Nickel, BRI, dan BEI, yang turut berkontribusi dalam upaya mewujudkan transformasi energi berkelanjutan di Indonesia.
