Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
“Tanpa dukungan anggaran yang cukup, program- program tersebut tidak akan dapat dilaksanakan secara optimal,” kata Susmiati, juru bicara Fraksi PPP, dalam sidang paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).
PPP akan memastikan, anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Jember digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung program tersebut. Susmiati berjanji, PPP akan mendukung penuh upaya penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan.
Komitmen ini yang mendasari dukungan PPP terhadap pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
“Raperda ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan menurunnya semangat kebangsaan dan nasionalisme di tengah masyarakat,” kata Susmiati.
PPP sepakat, Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan harus menjadi prioritas, terutama dalam menguatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
PPP bahkan menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. “Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan agama akan membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki moral dan akhlak yang baik,” kata Susmiati.
Fraksi PPP akan mendorong agar pendidikan karakter menjadi fokus utama dalam implementasi Raperda ini. “Sebagai partai yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, PPP memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Susmiati.
Susmiati menegaskan, Pancasila harus terus dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Kami akan mendorong agar pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini tidak hanya menjadi kurikulum formal di sekolah, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Lebih jauh PPP menekankan menekankan pentingnya integrasi antara pendidikan agama dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
“Nilai-nilai keislaman yang diajarkan dalam agama Islam, seperti toleransi, keadilan, dan persaudaraan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Susmiati.
Fraksi PPP mengusulkan agar pendidikan agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan wawasan kebangsaan. “Hal ini penting untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cinta tanah air, tetapi juga memiliki akhlak mulia sesuai dengan ajaran agama,” kata Susmiati.
Dalam konteks ini, pesantren dan lembaga keagamaan akan berperan penting untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. “Pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang religius dan nasionalis,” kata Susmiati.
“Kami akan mendorong agar pesantren dan lembaga keagamaan lainnya dilibatkan secara aktif dalam program-program pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, baik melalui kurikulum formal maupun kegiatan non-formal,” tambah Susmiati.
Ada beberapa hal yang ditekankan Fraksi PPP dalam pembentukan rancangan perda ini.Salah satunya adalah sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam implementasi raperda ini. “Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak akan efektif jika hanya dilakukan melalui jalur formal di sekolah,” kata Susmiati.
Fraksi PPP akan mendorong pemerintah daerah untuk aktif melibatkan masyarakat melalui berbagai program sosialisasi, seperti seminar, workshop, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
“Partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, sangat penting untuk menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan,” kata Susmiati.
Hal lain yang ditekankan Fraksi PPP adalah penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam konteks pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. “Kami memahami bahwa keragaman agama dan keyakinan di Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga,” kata Susmiati.
Maka, Fraksi PPP mendorong raperda ini juga memuat program-program yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. “Dengan demikian tercipta kehidupan yang harmonis di masyarakat,” kata Susmiati.
Hal yang tak kalah penting adalah mekanisme pengawasan dan evaluasi implementasi raperda. “Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terukur,” kata Susmiati.
Fraksi PPP mengusulkan pembentukan tim pengawas oleh pemerintah daerah, yang bertugas memantau pelaksanaan program- program pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.
“Evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program-program tersebut mencapai tujuan yang diharapkan,” kata Susmiati. [wir]
