Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, selalu mengawal pemutakhiran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) pupuk bersubsidi. Namun pemutakhiran tak selamanya berjalan mulus.
“Petugas penyuluh lapangan selaku pendamping kelompok tani selalu proaktif untuk terus melakukan pemutakhiran data dengan cara menginput petani yang tergabung dalam kelompok tani dan belum masuk e-RDKK,” kata Pejabat Bupati Imam Hidayat, dalam sidang paripurna pembahasan APBD 2025, di gedung DPRD Jember, Selasa (19/11/2024) malam.
Imam mengatakan, penyuluh pertanian mengalami kendala, terutama teknis, dalam memperbarui e-RDKK. “Seperti lambatnya server e-RDKK di Kementerian Pertanian RI, sering tertolaknya data petani yang diinput dan tidak penjelasan yang detail terkait masalah tertolaknya data tersebut, sehingga PPL harus menebak-nebak kesalahannya dan hal itu memakan waktu cukup banyak,” katanya.
Wahyu Prayudi Nugroho, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, berharap penambahan alokasi pupuk subsidi tersebut bisa dimanfaatkan oleh petani terdaftar atau petani yang memenuhi kriteria sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2024.
“Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2022, pemerintah telah memutuskan untuk menaikan kuantum pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton,” kata Nugroho.
Para petani yang bisa memperoleh pupuk bersibsidi ini adalah yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK). “Karenanya, maka kami meminta pemerintah daerah untuk ikut mengawasi dan mempermudah proses input e-RDKK,” kata Nugroho.
PDI Perjuangan juga mendesak pemerintah daerah untuk meretrukturisasi kelompok tani, “Dengan demikian subsidi tersebut bisa maksimal dan lebih tepat sasaran,” kata Nugroho.
Nugroho menekankan, bahwa secara teknis penebusan pupuk bersubsisi dilakukan pada kios resmi dengan menggunakan KTP. “Kami meminta pemerintah daerah untuk juga ikut mengawasi pola distribusi dan penyaluran pupuk subsidi ke kios dan distributor pupuk resmi, agar tidak terjadi penyelewengan,” katanya.
Namun, Achmad Hoirozi, juru bicara Fraksi Partai Gerindra mengingatkan, bahwa ada sejumlah persoalan sektor pertanian yang harus diatasi. “Jember adalah lumbung pangan terbesar di Jawa Timur, dan bahkan di Indonesia. Tetapi infrastruktur pertanian kita terabaikan. Infrastruktur pertanian kita tidak terurus, pupuk langka tidak terurus, harga pasca panen para petani juga tidak diperhatikan,” katanya.
Hoirozi menginginkan, melalui APBD 2025, persoalan infrastruktur pertanian, terutama irigasi, harus mendapatkan porsi yang adil. “Ini untuk mendorong kemajuan dan pembangunan menuju kesejahteraan petani,” katanya.
“Tidak hanya itu. Selain infrastruktur pertanian, keluarga petani dan buruh tani juga harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah kabupaten Jember,” kata Hoirozi.
Imam Hidayat menegaskan komitmen Pemkab Jember untuk memperbaiki infrastruktur pertanian. “Tapi dengan keterbatasan anggaran tentunya ada skala prioritas,” katanya.
“Terkait harga produk pertanian, selama ini memang masih ditentukan oleh mekanisme pasar. Tapi kami mencoba dengan memberikan pelatihan terkait pengolahan pasca panen pada komoditas pertanian. Diharapkan petani pada akhirnya memiliki pilihan dan kemampuan antara menjual produk mentah atau olahan,” kata Imam. [wir]
