Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan pemerintah daerah agar bersiap menindaklanjuti program swasembada pangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Jember diminta tidak gagap.
Achmad Dhafir Syah, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahera, mengatakan, salah satu program pertanian swasembada pangan yang telah ditargetkan pemerintah pusat adalah membuka tiga juta hektar lahan sawah. “Jangan sampai pemerintah kabupaten jember gagap atau lamban Ketika ada program dari pusat yang sudah dipersipakan dengan sedemikan rupa, tapi Pemkab Jember justru belum siap,” katanya.
Pejabat Sementara Bupati Imam Hidayat menegaskan, Pemkab Jember telah melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas lahan dalam beberapa bentuk. Penanganan kehilangan hasil dilakukan melalui pemanfaatan mekanisasi pertanian, seperti handtractor, combine, thrasher, transplanter, bed dryer.
Pemkab Jember juga memanfaatkan sumber daya alam secara terpadu, melalui budidaya organik, manajemen tanaman sehat, manajemen sumber daya air. “Untuk meningkatkan luas tanam telah dilaksanakan kegiatan peningkatan indeks pertanaman, seperti pompanisasi, jaringan irigasi, embung, dan lainnya,” kata Imam Hidayat, dalam sidang paripurna pembahasan APBD 2025, di gedung DPRD Jember, Selasa (19/11/2024) malam.
Penambahan areal tanam, lanjut Imam Hidayat, dilakukan dengan irigasi perpompaan, pipanisasi, dan kemitraan dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan. Pemkab Jember juga memfasilitasi pengolahan gabah (rice milling unit) pada tingkat kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk menciptakan daya saing dan mengatur rantai pasokan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikuktura Perkebunan Jember Imam Sudarmaji berharap target produksi 993 ribu ton padi tercapai. “Kami selalu dipacu untuk tambah tanam, karena Jember sebagai penyangga ketahanan pangan nasional,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Beritajatim.com, 21 Agustus 2024.
Tambah tanam terbanyak di Kecamatan Ambulu, Wuluhan, Tempurejo. Sementara di wilayah Jember timur dan utara, ada enam kelompok tani yang diusulkan ikut serta dalam program tambah tanam ini. “Daerah timur dan utara sebenarnya cukup air, cuma pengaturan irigasinya ini yang harus kami tertibkan,” kata Imam Sudarmaji.
Areal tanam padi pada 2023 seluas 163 ribu hektare. Imam Sudarmaji berharap hingga akhir tahun 2024, areal tanam meningkat 165 ribu hektare. “Petani harus melihat situasi klimatologi. Yang terpenting adalah, pertama, ketersediaan air. Jangan sampai tanam, airnya kurang, sehingga tanaman rusak,” katanya.
Pemerintah telah menyediakan program pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air petani. “Kami bersama TNI juga mencari sumber-sumber air yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air irigasi pertanian,” kata Imam Sudarmaji.
Dinas TPHP dan TNI sudah berkoordinasi untuk menangani program pompanisasi dan pipanisasi. “Kalau (air) dari pegunungan bisa pakai pipanisasi. Kalau mengambil air dari sungai, bisa menggunakan pompanisasi, atau kalau ada titik sumber mata air yang harus digali dengan sumur, bisa diusulkan dengan air bawah tanah,” kata Imam Sudarmaji.
“Kami sudah mengusulkan 32 pompa ditambah brigade pompa di Dinas dan TNI. Petani bisa pinjam. Totalnya di Kodim ada 60 pompa dan di Dinas 60 pompa, yang disebarkan di masing-masing lima BPP (Balai Penyuluh Pertanian) dan Koramil,” kata Imam Sudarmaji.
Pinjam pakai oleh petani ini, menurut Imam Sudarmaji, untuk tambah tanam padi. Satu pompa diharapkan bisa menambah tanam seluas 10 hektare. “Harapannya bisa meningkatkan IP (Indeks Pertanian) tanaman dari 0 ke 100, 100 ke 200, dan 200 ke 300,” katanya.
Imam Sudarmaji mengatakan, sebenarnya banyak kelompok tani yang mengusulkan program bantuan. Namun pihaknya juga melihat kesanggupan kelompok tani untuk menambah areal tanam. Tercatat ada 105 kelompok tani yang sudah mengerjakan perluasan areal tanam padi. [wir]
