Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat pendidikan Jawa Timur, Prof Warsono, menyampaikan kritik atas rencana pendidikan gratis yang diusung oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Tri Rismaharini dan KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), dalam Pemilihan Gubernur Pilgub Jatim 2024.
Menurutnya, memanfaatkan pendidikan sebagai alat politik kurang etis, terutama karena kondisi finansial daerah yang berbeda di tingkat provinsi dibandingkan dengan Kota Surabaya.
Warsono menilai, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya mencukupi untuk mendukung pendidikan gratis, situasi di Jawa Timur jauh lebih kompleks.
“PAD Surabaya mungkin cukup untuk pendidikan gratis di kota tersebut karena pendapatan besar. Sementara PAD di tingkat provinsi digunakan untuk berbagai sektor lain, bukan hanya pendidikan,” ungkapnya, Jumat (25/10/2024).
Ia juga menyoroti tingginya APBD Surabaya dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jatim, yang turut memengaruhi kesejahteraan pegawai pendidikan. Warsono menyebut menjadikan Surabaya sebagai acuan untuk seluruh provinsi adalah hal yang keliru.
Menurutnya, fokus utama seharusnya pada kualitas dan keterjangkauan pendidikan, bukan hanya soal “gratis.” Pendidikan gratis, katanya, bisa mengurangi kualitas layanan jika tidak didukung dengan anggaran memadai, apalagi mengingat Jatim memiliki penduduk dan wilayah yang lebih luas.
Warsono juga menegaskan bahwa istilah “gratis” perlu didefinisikan secara rinci. Pertanyaan tentang cakupan biaya, apakah mencakup siswa di sekolah swasta atau hanya sekolah negeri, serta biaya operasional dan transportasi, menjadi hal penting yang harus diperjelas agar masyarakat tidak dirugikan.
“Kami berharap program pendidikan gratis tidak asal diterapkan karena bisa menipu rakyat. Pada masa lalu, banyak sekolah mengeluhkan sulitnya mencukupi biaya operasional akibat kebijakan pendidikan gratis yang tidak disertai dukungan pendanaan yang memadai,” terangnya.
Pemprov Jatim sendiri, jelas Warsono, telah menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), yang menjamin SPP gratis bagi SMA/SMK negeri. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Jatim. [ipl/beq]
1 Komentar
Seharusnya yg bagus bukan pendidikan gratis.
Tapi wajib sekolah untuk anak2 usia sekolah
Apabila anak tidak sekolah orang tua yg mendapat manfaat program pemerintah (PKH. BLT dan sejenisnya) bisa dievaluasi