Kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan hilirisasi. Tiga program ekonomi prioritas yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Pangan, energi, serta hilirisasi produk mineral dan batubara (Minerba) menjadi pilar penting perekonomian nasional di masa depan.
Policy impor pangan, khususnya beras, masih terus berlangsung hingga sekarang. Swasembada beras di era Presiden Soeharto pada 1990-an, yang berbuah penghargaan dari FAO–Badan PBB yang mengurusi pangan, tinggal catatan sejarah.
Begitu pula dengan ekspor minyak sudah lama berhenti sejak awal 2000-an, setelah lifting minyak nasional kalah tinggi dibanding volume konsumsi minyak yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Kini, lifting minyak secara nasional berkisar 650 ribu barel per hari. Sedang tingkat konsumsi lebih dari 1,5 juta barel per hari.
Kedaulatan pangan jadi instrumen penting suatu negara. Jika pemenuhan pangannya independen, negara dimaksud makin berdaulat dalam perspektif politik pangan. Tak tergantung dari impor dan pasokan pangan dari negara lain.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan, luas panen padi di Indonesia mencapai 10,20 juta hektar, dengan tingkat produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 53,63 juta ton. Dari jumlah GKG sebesar itu, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 30,90 juta ton.
Beras merupakan komoditas ekonomi bersifat strategis dengan implikasi multiperspektif. Maklum, lebih dari 98,35 persen rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Rata-rata tingkat konsumsi beras rakyat Indonesia mencapai 0,222 kilogram per kapita per hari.
Di level Asia, beras juga jadi menu wajib untuk pemenuhan kebutuhan kalori bagi sekitar 80 persen warga benua ini. Karena itu, beras merupakan komoditas unik di pasar internasional.
Beras jadi tanaman pangan paling penting di dunia yang nilai strategisnya melebihi kentang, jagung, gandum, dan serealia lainnya. Secara faktual, beras sebagai tanaman pangan pokok (staple food) bagi sekitar 3 miliar penduduk dunia atau hampir separuh warga dunia.
Bicara tentang beras bukan sekadar bahasan dalam perspektif pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Beras menyangkut hajat hidup dan mata pencaharian ratusan juta penduduk dunia, terutama yang berdiam di Benua Asia, seperti China, India, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar, dan banyak negara lain.
Bagi negara pengekspor beras, seperti Vietnam, Thailand, China, dan India (di saat-saat tertentu), beras juga jadi sumber devisa dan gantungan hidup sebagian besar masyarakat dunia yang bergerak di sektor pertanian.
Sejak 1997-2001, bisa jadi hingga sekarang, terjadi ketidakseimbangan antara tingkat produksi dan besaran permintaan konsumsi beras. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, secara global, pertumbuhan produksi beras rata-rata mencapai 1,39 persen per tahun. Sedangkan tingkat pertumbuhan konsumsi beras secara global mencapai 1,55 persen per tahun atau 6,3 juta ton per tahun.
China dan India adalah dua negara besar yang tingkat produksi berasnya tinggi, sekali pun wilayah kedua negara itu ada yang beriklim tropis dan subtropis.
Warga China dan India tak menempatkan beras sebagai satu-satunya makanan pokok. Warga India dan China biasa mengonsumsi gandum dan produk olahannya sebagai sumber makanan pokok dan kalori mereka.
Karena itu, tingkat konsumsi beras per kapita per tahun warga China dan India itu lebih rendah dibanding warga Indonesia dan Bangladesh.
Tingkat produksi padi per hektar di China bisa mencapai 6,23 ton. Bandingkan dengan Indonesia yang tingkat produksi padi sebesar 4,43 ton per hektar dan India dengan 3,01 ton per hektar.
Indonesia dan Bangladesh adalah dua negara di Benua Asia dengan tingkat konsumsi beras terbesar di dunia. Sekitar 22 persen produk dan pasar beras internasional diimpor untuk memenuhi kebutuhan pangan warga kedua negara tersebut.
Data 2015 memperlihatkan, Thailand dan Vietnam jadi negara dengan pemasok beras terbesar ke pasar global mencapai sekitar 16,2 juta ton. Jumlah tersebut setara dengan 50 persen dari rantai pasokan besar di pasar global yang mencapai 32,81 juta ton (Khudori, 2008).
Data 2023 menunjukkan, tingkat produksi beras giling (milled rice) Indonesia tercatat sebesar 34 juta metrik ton atau turun 1,2 persen dibanding 2022 (year-on-year/yoy) dan sekaligus menjadi rekor terendah dalam empat tahun terakhir.
Sedang tingkat konsumsi pada tahun yang sama mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen (yoy) menjadi 35,7 juta metrik ton. Di sini terjadi kekurangan pasokan kebutuhan beras ke pasar sekitar 1,7 juta ton.
Tingkat kekurangan pasokan beras pada 2023 sebesar 1,7 juta ton itu merupakan angka tertinggi selama empat tahun terakhir. Di 2020, defisit beras nasional sebesar 1,3 juta metrik ton, 2021 defisit 900 ribu metrik ton, dan 2022 defisit sebesar 900 ribu metrik ton.
Tak menutup kemungkinan di tahun ini, defisit pasokan beras ke pasar makin melebar seiring dengan agenda perhelatan kontestasi politik Pileg dan Pilpres 2024. Sebab, volume beras yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah dan politikus partai makin tinggi. Sehingga hal itu mempengaruhi titik keseimbangan pasokan dengan permintaan beras di pasar nasional.
Produksi Tiga Provinsi Jawa
Data survei Kerangka Sampel Area (KSA) oleh BPS per Oktober 2023 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi penghasil padi terbesar nasional, dengan tingkat produksi mencapai 9,59 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Kabupaten Lamongan, Ngawi, dan Bojonegoro menjadi tiga wilayah dengan total produksi GKG tertinggi. Adapun tingkat produksi besar Jatim mencapai 5,5 juta ton.
Posisi kedua ditempati Provinsi Jabar dengan tingkat produksi beras sebesar 5,3 juta ton. Kabupaten Indramayu merupakan penghasil beras terbesar di Jabar, dengan tingkat produksi GKG mencapai 1,4 juta ton.
Tempat ketiga Provinsi Jateng, dengan tingkat produksi beras 5,2 juta ton atau GKG 9,06 juta ton. Ada delapan kabupaten di Jatim sebagai daerah penghasil beras, di antaranya: Sragen, Sukoharjo, Pemalang, Banyumas, dan lainnya.
Kontribusi Lamongan
Jadi backbone kebutuhan pangan di Jatim, khususnya beras, secara faktual potensi lahan pertanian di Kabupaten Lamongan terdiri dari lahan pertanian berupa sawah seluas 88.050,7 hektar (48,59 persen), lahan pertanian bukan sawah seluas 60.283,7 hektar (33,27 persen), dan lahan bukan pertanian seluas 18.638,8 hektar (10,29 persen).
Data yang ada menyebutkan, produksi padi di Lamongan pada 2023 mencapai 1,1 juta ton. Selain itu, Lamongan menjadi lumbung produksi jagung sebesar 582,6 ribu ton, kedelai 13,213 ton, sorgum 1.476 ton, tebu 249,4 ribu ton, dan komoditas pertanian lain.
Di level Jatim, capaian produksi padi Jatim 2023 sebesar 9,71 juta ton GKG atau setara dengan beras sebesar 5,6 juta ton. Jatim juga berkontribusi sebesar 17,9 persen terhadap produksi padi nasional.
Sektor pertanian Lamongan memberi kontribusi sebesar 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini. Data itu menempati urutan kelima nasional dan nomor satu di Jatim.
Data 2021, total besaran PDRB Lamongan mencapai Rp41,042 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp13,543 triliun. Di 2022, nilai PDRB Lamongan sebesar Rp45,441 triliun, dengan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai Rp14,921 triliun.
Selanjutnya, pada 2023 besaran PDRB Lamongan dengan Rp48,927 triliun. Adapun kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp15,428 triliun.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan sumbangsih ke PDRB Lamongan rerata 30 persen setiap tahun. Di luar ketiga sektor ekonomi di atas, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri manufaktur memberikan sumbangsih besar kepada total PDRB Lamongan.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yakin Lamongan memiliki potensi ekonomi besar, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga kekayaan budaya. Sektor pertanian dalam arti luas jadi backbone bagi Lamongan, Jatim, dan nasional.
“Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengoptimalkan potensi kuliner yang kita miliki, yang saat ini tersebar di seluruh Nusantara. Ini kita anggap sebagai softskill yang bisa membangkitkan potensi daerah untuk terus kita kembangkan sebagai sarana diplomasi daerah,” tegas Pak YES, panggilan akrab Yuhronur Efendi.
Di masa pemerintahan Bupati YES, perekonomian Lamongan terus mengalami pertumbuhan. Sempat terkontraksi minus 2,65 persen pada 2020 akibat Pandemi Covid-19, policy dan kepemimpinan Pak YES di Lamongan, perlahan tapi pasti, berhasil menggerakkan perekonomian Lamongan hingga mampu tumbuh 3,43 persen pada 2021.
Pada 2022 perekonomian Lamongan tumbuh sebesar 5,56 persen, yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jatim dengan 5,34 persen dan nasional 5,3 persen. Pada 2023, meski mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat El-Nino yang mempengaruhi hasil pertanian, perekonomian Lamongan tetap tumbuh di atas target, yakni sebesar 4,28 persen.
Menyadari bahwa sektor pertanian dalam arti luas jadi mata pencaharian terbesar penduduk Lamongan dan kontribusinya paling besar di PDRB, maka policy dan program pemerintah yang mengarah pada peningkatan produksi, inovasi pola tanam, teknologi baru bidang pertanian, dan improvisasi lainnya direspon positif Bupati YES.
Dia mengapresiasi dan menyambut baik program pompanisasi yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Program ini diharapkan dapat menambah musim tanam masyarakat.
“Kita sambut baik apa yang disampaikan pihak Kementan. Kita segera mencari titik-titik itu dan saya yakin disambut baik petani, di mana ada sekitar 30 ribu hektar lahan tadah hujan ini bisa meningkatkan IP-nya (Indeks Pertanaman) setidaknya menjadi dua,” kata Pak YES.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian, Ali Jamil mengingatkan, pentingnya memaksimalkan gerakan pompanisasi. Gerakan itu dinilai paling efektif untuk pengairan sawah tadah hujan di musim kemarau.
Dia bersama Bupati Lamongan dan jajaran Forkopimda berkesempatan meninjau secara langsung pompa air di Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran. Pompa tersebut mampu mengkover 224 hektar lahan di Desa Pringgoboyo dan Desa Turi. Pompa dipakai untuk menaikkan air dari Sungai Bengawan Solo ke saluran irigasi yang dialirkan ke saluran tersier untuk mengairi lahan pertanian warga.
“Semua ikhtiar kita lakukan untuk meningkatkan produksi pertanian di Lamongan,” tegas Bupati Yuhronur.
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
