Jember (beritajatim.com) – Pertama kali dalam sejarah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pagar Pendapa Wahyawibawagraha jebol saat aksi unjuk rasa buruh, Rabu (18/9/2024). Kurang lebih seratus orang pekerja Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan berunjuk rasa menuntut pemecatan direksi.
Massa datang dengan menggunakan kendaraan truk, setelah sempat berunjuk rasa di kantor PDP Kahyangan, di Jalan Gajah Mada. Dari sana mereka bergerak menuju pendapa untuk menemui Bupati Hendy Siswanto.
Pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Buruh PDP Bersatu ini mempersoalkan lima hal, yakni upah pekerja yang tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten; penjualan hasil tanaman sengon yang tidak prosedural; pelanggaran hak normatif buruh seperti cuti, tunjangan, dan jaminan sosial; kesejahteraan buruh tidak meningkat; dan kebijakan direksi yang seringkali tidak tepat sasaran.
“Sementara ini upah untuk honorer Rp 1,2 juta – 1,4 juta. Itu bagian buruh harian. Kalau pekerja sadapan ada yang Rp 300 ribu, Rp 500 ribu, Rp 700 ribu. Direksi hanya mementingkan perutnya sendiri, bukan mementingkan perut karyawan,” kata Hermanto, koordinator aksi.
Hermanto menuntut pencopotan tiga orang direksi. “Kalau tidak dicopot, kami akan mogok kerja. Tiga direksi ini tidak ada terobosannya,” katanya.
Bahkan, Hermanto mengancam, karyawan akan menjual sendiri hasil perkebunan kalau tuntutan mereka tidak dikabulkan. “Kalau karyawan lapar?” katanya.
Para pengunjuk rasa tak hanya berteriak-teriak di depan Pendapa Wahyawibawagraha. Mereka menuntut bertemu Bupati Hendy Siswanto. Alhasil, dalam situasi itu, gerbang pendapa setinggi satu meter dan sepanjang kurang lebih lima meter pun terlepas dari relnya dan dibiarkan terkapar.
Berbeda dengan aksi unjuk rasa di DPRD Jember beberapa lalu yang diwarnai ketegangan antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan dan berujung kerusakan pagar gerbang, kali ini massa pengunjuk rasa dibiarkan masuk ke halaman pendapa.
Mereka dibiarkan berorasi oleh petugas keamanan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Setelah berorasi kurang lebih satu jam tanpa ditemui Bupati Hendy Siswanto, massa pun membubarkan diri.
David Handoko Seto, anggota DPRD Jember, prihatin atas kejadian tersebut. “Sedih juga rasanya melihat fasilitas publik jadi rusak seperti itu,” katanya.
“Apapun kejadian ini akan memunculkan banyak pertanyaan nantinya. Mungkin ke depan, setiap ada unjuk rasa harus diperjelas siapa koordinator lapangan dan komitmennya agar tidak terjadi lagi,” tambah David.
Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Bayu Pratama Gubunagi meminta maaf kepada Bupati Hendy atas peristiwa tersebut. “Ke depan akan saya evaluasi pola pengamanan unjuk rasa,” katanya.
“Namun kita patut bersyukur kegiatan unjuk rasa berjalan aman dan lancar. Tidak ada korban, baik dari pihak keamanan maupun masyarakat yang melaksanakan aksi unjuk rasa,” tambah Bayu. [wir]
