Fase pendaftaran Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur (Jatim) telah ditutup. Fase itu berlangsung sejak 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Hanya tiga hari. Ada tiga pasangan cagub dan cawagub yang mendaftar. Siapa mereka?
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak yang diusung 14 partai. Lalu, Risma Triharini dan KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang dijagokan PDIP. Kemudian duet Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim yang disokong PKB, partai pemenang pemilu di Jatim.
Dibanding Pilgub Jatim 2018, Pilgub 2024 mengalami penambahan jumlah peserta yang bertarung. Dari dua pasangan calon (paslon) menjadi tiga paslon. Di Pilgub Jatim 2018, dua paslon yang bertarung adalah Khofifah dan Emil Dardak versus Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno yang didukung PDIP, PKB, Partai Gerindra, dan PKS. Hasilnya dimenangkan duet Khofifah dan Emil Dardak.
Ada beragam pandangan politik berkembang sepanjang Pilgub Jatim di era Reformasi. Pertama, kontestasi politik ini dipandang sebagai arena untuk memperebutkan ceruk suara pemilih Nahdlatul Ulama (NU), ormas Islam Tradisional dengan identifikasi kewilayahan yang kuat dengan Jatim.
Karena itu, formula politik Nasionalis dan Religius atau sebaliknya seringkali dipakai untuk menentukan figur cagub dan cawagub yang diusung. Formula itu terbukti efektif dan presisi secara politik di tiga kali Pilgub Jatim secara langsung: 2008 yang dimenangkan duet Soekarwo (aktivis GMNI) dan Gus Ipul (aktivis NU/GP Ansor), Pilgub Jatim 2013 dimenangkan kembali duet Soekarwo dan Gus Ipul, dan Pilgub Jatim 2018 di mana Khofifah (aktivis NU/Muslimat/PMII) dan Emil Dardak (politikus muda yang dipandang punya warna ideologi Nasionalis) mengandaskan harapan politik Gus Ipul dan Puti Guntur (aktivis Nasionalis).
Poin kedua, memiliki kemiripan dengan pola kontestasi politik di Pilgub Jatim 2018, di mana model kompetisi politik di Pilgub Jatim 2024 sangat mungkin melahirkan poros-poros politik yang melibatkan kiai sepuh sebagai patron dan lokomotif politik untuk mengais dan menderek suara dari akar rumput, khususnya suara kalangan kaum santri Islam Tradisional (Nahdliyin).
Hubungan kiai dan santri berpola personal dan bersifat patron klien. Pola keterkaitan personal antara kiai dan (masyarakat) santri menciptakan rasa percaya dan ketergantungan pada mekanisme hubungan bersifat timbal balik. Hal itu bisa dilihat dari budaya penghormatan (masyarakat) santri kepada kiai yang cenderung bersifat mutlak dan langgeng. Karena itu, pengaruh kiai bakal makin meluas, fleksibel, dan tidak terbatas waktu. Sifat pengaruh itu tak hanya berkait dengan hal-hal teologis dan religius, tapi menyentuh pula aspek politik praktis.
Merujuk pada 2018, secara garis besar, Pilgub Jatim saat itu mengakibatkan munculnya dua poros besar kiai dan pondok NU terkait dengan politik dukung-mendukung cagub dan cawagub.
Ada ada dua poros politik yang terbentuk. Pertama, Poros Tebuireng, mengacu pada Pondok Tebuireng Jombang yang dipimpin KH Salahuddin Wahid (Gus Solah). Poros ini mendukung pasangan Khofifah dan Emil Dardak. Tokoh sentral poros ini di antaranya Gus Solah dan KH Asep Syaifuddin Halim (Kiai Asep), pimpinan Pondok Amanatul Ummat, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, KH Hisyam Syafaat (Pondok Darussalam Blokagung Banyuwangi), KH Afifuddin Muhajir (Pondok Salafiyah Syafi’iyah Situbondo), KH Fadhil Muzakki (Pondok Al Qodiri Jember), KH Mas Mansur (Pondok Attauhid Surabaya), KH Thoriq Bin Zaid Bin Darwis (Pondok Babussalam Malang), dan lainnya.
Kedua, Poros Lirboyo, mengacu pada Pondok Lirboyo di Kota Kediri. Ada cukup banyak kiai NU yang berada di poros ini dan para kiai NU tersebut dikenal memiliki loyalitas tinggi mendukung Gus Ipul di bursa Pilgub Jatim. Mereka bukan sekadar mendukung Gus Ipul di Pilgub Jatim 2018, tapi juga pada Pilgub Jatim 2008 dan 2013. Salah satu tokoh sentral poros ini adalah KH Anwar Manshur dari Pondok Lirboyo dan KH Anwar Iskandar, pimpinan Pondok Al Amin Jamsaren dan Ngasinan, Kota Kediri.
Sejumlah kiai sepuh NU yang tergabung dalam Poros Lirboyo, menjadi pendukung tulen Gus Ipul, antara lain, KH. Zainuddin Jazuli (Ponpes Ploso Kediri), KH Nurul Huda Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri), KH. Miftahul
Akhyar (Ponpes Miftahussunah Surabaya dan saat itu sebagai Wakil Rais Aam PBNU), KH Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri, Pasuruan), KH Agus Ali Masyhuri (Ponpes Bumi Sholawat Lebo, Sidoarjo), KH. Mutawakkil Alallah (Ponpes Zainul Hasan Genggong, Probolinggo dan Ketua NU Jatim ketika Pilgub Jatim 2018 berlangsung), KH. Fuad Nur Hasan (Ponpes Sidogiri, Pasuruan), KH. Fuad Jazuli (Ponpes Ploso, Kediri), KH. Idris Hamid (Ponpes Salafiyah, Kota Pasuruan), KH. Abdullah Kafabihi (Ponpes Lirboyo, Kediri), KH. Cholil As’ad Samsul Arifin (Ponpes Walisongo, Situbondo), KH Fakhri Aschal (Ponpes Syaichona Cholil, Bangkalan), dan KH. Ubaidilah Faqih (Ponpes Langitan Tuban).
Memperebutkan ceruk suara pemilih Nahdliyin tak hanya berlangsung di agenda Pilgub Jatim. Pilpres secara langsung (2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024) juga menjadikan suara Nahdliyin sebagai ajang pertarungan politik yang keras antarkandidat presiden dan tim suksesnya.
Maklum, suara kaum Nahdliyin itu besar secara kuantitatif, dan dalam perspektif geografis mereka berpusat di sejumlah provinsi dengan kepadatan demografi tinggi, seperti Jabar, Jateng, dan Jatim. Karena itu, usaha politik oleh tim sukses calon untuk mempersuasi dan menarik dukungan mereka bisa berlangsung cepat dan efisien.
Secara garis besar, dari tiga pasangan cagub dan cawagub Pilgub Jatim 2024, setidaknya ada empat figur berlatar belakang ‘hijau’ (baca: santri). Keempatnya adalah Khofifah, Gus Hans, Lukmanul Hakim, dan Luluk Hamidah. Risma dan Emil Dardak lebih kental tarikan warna Nasionalis. Sekalipun pembelahan itu tak bisa dinilai secara dikotomis.
Ketiga kandidat itu tentu memiliki jejaring politik dan sosial dengan komunitas santri Islam Tradisional, terutama kiai dan ulama yang menjadi rujukan dan sandaran politik mereka untuk merebut suara dari komunitas Nahdliyin.
Sepeninggal KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), pimpinan Pondok Tebuireng Jombang dan patron politik utama Khofifah dan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018, nama KH Asep Syaifuddin Chalim, pimpinan Pondok Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, terbuka peluang sebagai patron utama pasangan ini di Pilgub Jatim 2024.
Setelah Pilgub Jatim 2018, di lapangan politik praktis, nama Kiai Asep makin melambung. Kiai Asep juga punya peran penting memenangkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Relasi personal Khofifah dan Kiai Asep tetap berlangsung baik dan harmonis. Kiai Asep, mantan Ketua PCNU Kota Surabaya, ini dimungkinkan jadi figur penting dan strategis di tim pemenangan Khofifah dan Emil.
Akankah Poros Pacet Mojokerto bakal menggantikan posisi Poros Tebuireng Jombang di Pilgub Jatim 2024 dalam mengawal dan mendukung pemenangan Khofifah dan Emil Dardak? Relasi personal Khofifah dengan jejaring kiai-kiai NU yang mendukungnya di Pilgub Jatim 2018 selama ini tetap terbangun dan terpelihara baik.
Bahkan, tak menutup kemungkinan jejaring kiai NU yang merapatkan barisan ke duet Khofifah dan Emil Dardak bakal bertambah banyak di Pilgub Jatim 2024. Sebab, pola kepemimpinan yang dijalankan Khofifah selama 5 tahun di Jatim adalah merangkul semua kekuatan sosial, termasuk komunitas ulama dan kiai NU. Khofifah tak menarik garis demarkasi politik yang tegas dan bersifat dikotomis antara kiai NU yang mendukungnya di Pilgub Jatim 2018 dengan kiai NU yang merapat ke duet Gus Ipul dan Puti Guntur. Semua kekuatan di komunitas Nahdliyin disapa, disentuh, dan dirangkul. Semuanya diposisikan equal secara sosial dan politik untuk mewujudkan harmoni sosial di Jatim. [bersambung]
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
