Namanya sempat diperbincangkan banyak kalangan menjelang pemilihan umum presiden-wakil presiden (Pilpres) 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) memberhentikan jabatannya sebagai Ketua PWNU Jatim. Dia adalah KH Marzuqi Mustamar. Akrab disapa Kiai Marzuqi.
Kiai kelahiran Kabupaten Blitar, 22 September 1966, cukup lama menjabat sebagai Ketua NU Jatim (2018-2023). Posisi struktural sosiologis yang sangat strategis dalam lingkungan sosial politik kekinian.
Maklum, komunitas Nahdliyyin (sebutan bagi warga NU) merupakan kelompok sosial keagamaan terbesar di Jatim. Di provinsi berpenduduk 34 juta jiwa inilah NU lahir dan memulai perkembangannya sejak 31 Januari 1926.
Kiai Marzuqi, figur lengkap pimpinan NU. Waktunya dihabiskan banyak untuk belajar di lembaga pencerahan keagamaan. Tak puas sekadar gelar sosial kiai yang disandangnya, Kiai Marzuqi juga menyabet gelar magister (S2) dan doktor (S3).
Pimpinan dan pemangku Pondok Pesantren Sabilul Rosyad, Kota Malang, Jawa Timur ini menyelesaikan pendidikan program magister (S2) di Universitas Islam Lamongan (UNISLA) pada 2004 dan S3 di Universitas Islam Malang (UNISMA) di 2023. Sedangkan pendidikan non-formal dia lalui dengan berguru ke berbagai pondok dan para kiai. Salah satu gurunya adalah K. H. A. Masduqi Machfudz, ulama Kota Malang, mantan Rais Syuriah NU Jatim.
Kiai Masduqi menduduki posisi itu di era kepemimpinan NU Jatim di bawah kendali KH A Hasyim Muzadi. Itu di era rezim Orde Baru. Saat ormas Islam ini berjarak dengan kekuasaan yang dipimpin Soeharto. Di akhir rezim Orde Baru, NU di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada level nasional dan Kiai Hasyim di tingkat Jatim, Kiai Masduqi dikenal memiliki pemikiran kritis dan bersuara lantang terhadap policy dan perilaku politik rezim Orba Soeharto.
Relasi sosial politik antara NU dengan kekuasaan bersifat pasang-surut. Ormas komunitas Islam Tradisional ini menjadi sayap penting kekuatan civil society di Indonesia dari dulu hingga sekarang.
Kiai Marzuqi memimpin NU Jatim di era demokrasi dan transparansi politik. Tantangannya tak seberat di era otoritarian rezim Orba Soeharto. Ormas Islam ini punya kedekatan relasi sosial dan kultural yang baik dengan kekuasaan. Kendati sebagai kekuatan civil society, NU merupakan representasi komunitas Islam Tradisional di Indonesia dengan basis massa di level akar rumput yang kuat.
Menjelang Pilgub Jatim 27 Nopember 2024, nama Kiai Marzuqi muncul sebagai kandidat gubernur. Realitas ini cukup mengejutkan. Karirnya selama ini lempeng di jalur pencerahan dan pencerdasan umat akar rumput terkait problema keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Dalam diri Kiai Marzuqi mengalir karir struktural dan kultural sekaligus. Dia pernah duduk di sejumlah posisi struktural NU di Jatim. Dia juga sekaligus sebagai guru, kiai, dan pimpinan pondok yang tugas utamanya memberikan bekal pendidikan mental dan pengetahuan keagamaan kepada santrinya. Warna NU Kiai Marzuqi sangat kental dan tak diragukan siapapun.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah kekuatan politik yang mendorong Kiai Marzuqi terjun di Pilgub Jatim 2024. Partai ini punya paralelisme historis, kultural, sosiologis, dan psiko-politik yang kuat dengan NU. Pendiri dan deklarator PKB adalah tokoh NU, seperti Gus Dur, K. H. Mustofa Bisri, K. H. Iljas Ruhiyat, K. H. Moenasir Ali, dan K. H. Muchit Muzadi.
Latar sosial, kultural, dan historis Kiai Marzuqi dengan PKB sudah klop, linier, dan padu. Dari hitungan dengan parameter tersebut, antara PKB dengan Kiai Marzuqi sudah terbangun chemistry yang kuat.
Tapi, politik tak sekadar melihat persamaan latar historis, sosial, dan kultural. Jauh lebih penting dari itu adalah tingkat penerimaan dan keterpilihan figur oleh konstituen yang berkarakter heterogen. Tak hanya heterogen secara suku, agama, ras, dan antar-golongan.
Konstituen itu punya preferensi dan ideologi politik bersifat heterogen. Ada dari kalangan Nasionalis-Soekarnoisme, Islam Tradisional, Islam Modernis, Karya Kekaryaan, Sosialisme, dan lainnya. Seorang pemimpin itu mesti diterima konstituen dengan beragam preferensi dan ideologi politik yang heterogen tersebut.
Kita belum tahu apakah Kiai Marzuqi pasti maju di Pilgub Jatim 2024. Dari sudut pandang kesiapan kendaraan politik, langkah Kiai Marzuqi itu bakal lempeng masuk ke bursa Pilgub Jatim 2024. Sebab, secara regulasi positif, PKB bisa mengusung cagub-cawagub Jatim tanpa berkoalisi dengan partai lainnya. PKB punya 27 kursi di DPRD Jatim. Itu sudah lebih dari 20 persen. Partai ini bisa mengusung cagub-cawagub secara mandiri.
Masalahnya: Apakah Kiai Marzuqi tertarik masuk ke gelanggang politik? Politik praktis adalah medan baru bagi Kiai Marzuqi. Selama ini, karir keorganisasiannya dihabiskan di jam’iyyah NU. Bukan di partai, seperti PKB, PPP, dan partai lainnya. Politik praktis itu lebih menantang dan berliku. Teman dan lawan beda-beda tipis, layaknya perbedaan antara angka 11 dengan 12. Sangat tipis. Yang abadi di politik adalah interest, kepentingan. Dan kepentingan itu bergerak dinamis mengikuti dinamika politik yang berkembang.
Tantangan lain yang dihadapi Kiai Marzuqi jika terjun di Pilgub Jatim 2024 yaitu kompetitornya adalah sahabatnya sendiri, sesama aktivis NU. Namanya Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP Muslimat dan calon petahana.
Khofifah figur yang matang dan kenyang pengalaman di perhelatan kontestasi politik secara langsung. Pilgub Jatim 2024 menjadi medan pertarungan keempat bagi Khofifah. Dia pernah terjun di Pilgub Jatim 2008, 2013, dan 2018.
Secara psikologi, Khofifah menjadi figur yang pernah merasakan kemenangan sekaligus kekalahan. Realitas politik itu membentuk watak dan karakternya matang, teruji, dan tahan banting. Pernah menghadapi situasi suka dan tidak suka politik secara proporsional dan tak berputus asa, sehingga mendorongnya mampu bangkit kembali untuk merebut kemenangan.
Akankah sesama kader NU bakal berkontestasi vis a vis di Pilgub Jatim 2024. Kita lihat perkembangan politik Jatim yang bergerak dinamis hingga Agustus 2024. Kalau pun Pilgub Jatim tahun ini kembali mempertemukan antar-kader NU di bursa kontestasi, belajar dari pengalaman politik empiris Pilgub Jatim 2018, fenomena tersebut tak berdampak negatif bagi stabilitas dan integrasi politik antar-warga Jatim, khususnya antar-warga NU. Buktinya, nyaris tak ada residu politik yang muncul dari pertarungan Khofifah-Emil versus Gus Ipul-Puti Guntur di Pilgub Jatim 2018.
Kalaupun ada pembelahan dukungan kiai di Pilgub Jatim 2024 nanti, implikasi politik yang muncul adalah lahirnya poros baru yang mendukung satu kandidat tertentu dan poros lain yang merapat kubu kandidat yang lain. Seperti Poros Tebuireng Jombang yang menyokong Khofifah-Emil versus Poros Lirboyo Kediri yang mengusung Gus Ipul-Puti Guntur di Pilgub Jatim 2018.
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
