Yogyakarta (beritajatim.com)– Harga beras usai Pemilu 2024 kemarin mengalami kenaikan signifikan. Dari pemerintah menyatakan kenaikan harga beras akibat faktor cuaca ekstrem yang menyebabkan gagal panen. Benarkah demikian? Dalam kaitan dengan kenaikan harga beras, salah satu ekonom dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) justru mempertanyakan swasembada beras yang digaungkan beberapa daerah selama ini progresnya bagaimana.
Suguhan awal tahun 2024 lalu, Bulog sudah merilis saat ini sudah mengimport beras sekitar 3 juta ton dari Thailand dan beberapa negara lainnya. Apakah ini akan terus berlanjut ?
Pengamat Ekonomi UMBY Widarta, SE, MM, CDMP, Senin (26/2/2024) menuturkan pada masa pemerintahan orde baru (orba), banyak dikembangkan Lembaga-lembaga yang mendukung Pembangunan pertanian seperti KUD (Koperasi Unit Desa), klopencapir sebagai media mengedukasi dibidang pertanian.
Bulog sebagai penampung hasil pertanian. Institusi-intitusi Pendidikan yang khusus memprioritaskan di bidang pertanian cukup banyak , BPTP misalnya untuk inovasi pengembangan benih pertanian.
“Kala itu Indonesia berhasil dikenal sebagai negara agraris, penghasil beras besar pada tahun 1984, mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, waktu itu produksinya 25,8 juta ton. Kesuksesan tersebut membuat Soeharto di undang di konfrensi 23 organisasi pangan dunia di Roma Italia pada 14 Nopember 1985.
Bagaimana sekarang,” tanya Widarta.
Data terakhir rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2024, produksi beras periode 2023, sentral-sentral produksi turun di seluruh Indonesia.
Tahun 2018 total produksi beras nasional 33,94 juta ton dan tahun 2023 total produksi nasional sebesar 30,90 juta ton, artinya mengalami penuruan sebesar 3 juta Ton dalam 5 tahun.
Sementara luas lahan juga terus mengalami penyusutan, tahun 2018 total luas lahan untuk pertanian 11,38 juts ha, sementara tahun 2023 mengalami penyusutan menjadi 10,20 juta ha, artinya menurun sebesar 1,1 juta ha.
Indonesia memang sangat perlu mewaspadai potensi defisit produksi beras, karena faktor alam seperti El Nino yang menyebabkan cuaca ekstrem, kemunduran musim hujan berefek pada masa tanam, sehingga panen pun mundur.
“Itulah yang menjadi alasan utama untuk import beras pada saat ini, argument untuk stok beras menjadi utama. Sementara pemerintah pun untuk import juga tidak mudah karena beberapa negara pemasok beras juga membatasi eksportnya karena untuk lebih menjaga stok dan kebutuhan dalam negeri mereka,” bebernya.
Menjaga keamanan stok beras Nasional,imbuh Widarta selain faktor keamanan juga menjaga untuk menahan inflasi sebagai akibat dari kenaikan harga pangan.
Widarta kemudian menghitung nilai Import Indonesia selama 5 tahun terakhir pecah rekor pada awal tahun 2024.
“Kalau ditelusuri import beras Indonesia dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut, 2018 (2,25 juta ton), 2019 (444 tibu ton), 2020 (359 ribu ton), 2021 (407 ribu ton), 2022 (429 ribu ton) dan tahun 2023 (3,06 juta ton). Dari tahun 2022 ke 2023 terjadi import 613 %. Info import beras terdiri dari Thailand (1,38 juta ton), Vietnam (1,1 juta ton) Pakistan (309 ribu ton), Yanmar (141 ribu ton) dan negara lainnya (83 ribu ton),” urainya.
Widarta menegaskan jika kebijakan importbdari pemerintah bisa dipahami, namun perlu perhitungan yang cermat untuk menjamin ketahanan pangan dan pengaturan waktu yang tepat.
“Jangan sampai posisi import bersamaan dengan waktu panen sehingga petani tidak terlalu dirugikan. Pengaturan HET (harga eceran tertinggi) perlu dicermati terus untuk menjaga good well petani, maupun konsumen,” bebernya.
Widarta menegaskan pemerintah harusnya tidak malu pada negara tetangga, India misalnya dengan penduduk yang mencapai milyaran tapi mampu memenuhi kebutuhan berasnya. Bahkan saat ini sebagai salah satu pensuplai beras dunia. Juga strategi pada jaman orde baru yang berhasil ber swasembada beras perlu Kembali digaungkan lagi.
“Pemerintah tidak perlu malu untuk memberikan subsidi lebih untuk menjaga keamanan pangan. APBN untuk subsidi pupuk, subsidi benih, perbaikan sarana pengairan dan sebagainya perlu ditingkatkan. Kedepan semoga keamanan pangan bisa tercapai sehingga ketahanan pangan maupun swasembada pangan buka sekedar sebuah impian yang tak pernah terwujud.,” tutupnya. [aje]
