Ponorogo (beritajatim.com) – Dinamika demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini, telah disorot oleh para alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo. Mereka pun mengeluarkan petisi untuk menegakkan demokrasi sesuai marwahnya. Dalam petisi tersebut, alumni Gontor menuntut netralitas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan penegakan etika dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Petisi yang dikeluarkan oleh alumni Gontor itu isinya, pertama, mendesak Presiden Jokowi untuk netral dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024. Dua, mendesak Bawaslu untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya.
Hal ini penting, sebab Bawaslu sebagai garda terdepan pengawasan pemilu. Jika Bawaslu sewenang-wenang dalam menjalankan tugas, maka rakyat siap bergerak menjadi pengawas dan pengadil jalanan. Kemudian, alumni Gontor juga memperingatkan kepada seluruh aparatur negara untuk menjunjung tinggi etika, moral, dan netralitas dalam pemilu 2024. Dengan begitu, agar menjadi pemilu yang adil.
“Petisi alumni Gontor untuk selamatkan demokrasi. Cita-cita reformasi harus diselamatkan,” kata salah satu Alumni Gontor, Muhammad Afton Lubi, Kamis (08/02/2024).
Desakan ini menambah suara dari berbagai pihak yang meminta Presiden Jokowi untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Mereka berharap agar Presiden Jokowi mendengar petisi yang berisikan desakan dan menghentikan tindakan yang dinilai merugikan demokrasi.
Desakan ini juga untuk memberikan peringatan bahwa, keberlanjutan demokrasi di Indonesia membutuhkan intervensi dan keterlibatan yang jujur dari semua pihak terkait. Seluruh rakyat Indonesia diharapkan bersatu untuk mendukung pemilihan umum yang adil.
“Engkau beri kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Demi NKRI, alumni Gontor bergerak selamatkan NKRI!” pungkasnya. [end/aje]
