Tidak bisa dipungkiri, partai muda (saya menyebut muda, karena sudah mengikuti Pemilu 2019) yang jadi pembicaraan hari ini adalah PSI (Partai Solidaritas Indonesia). Bergabungnya Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI jelas sangat besar dikarenakan faktor cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam kontestasi pemilu 2024.
Masuknya Kaesang adalah upaya Jokowi mengirim pesan perlawanan ke PDIP yang selama ini “direndahkan” martabat dirinya hanya sebagai petugas partai. Padahal Jokowi adalah Presiden RI. Dalam aspek komunikasi politik, PSI juga menjadi satu-satunya partai yang paling mudah untuk menerima secara utuh apapun political bargaining dari Jokowi.
Betapa tidak, PSI yang gagal loloskan kader di DPR RI dan tidak lolos ambang batas pemilu 2019, malah mentereng punya kursi di kabinet Jokowi. Maka, tak ada alasan politik bagi PSI untuk menolak apapun manuver Jokowi termasuk restunya pada Kaesang gabung ke PSI.
Pada konteks ini, Jokowi sejatinya hendak menegaskan bahwa dirinya adalah sosok politisi ulung dan King Maker yang skenario tidak netral dan cawe-cawenya untuk arahkan koalisi partai politik, harus layak diperhitungkan.
Apalagi termasuk penggunaan semua perangkat negara seperti data intelijen, aparat militer dan penegakan hukum, seluruhnya dengan gamblang eksplisit dikomunikasikan secara terbuka oleh Jokowi. Manuver ini tentu sedikit banyak bisa saja menjadi semacam the politics of fear bagi konstelasi partai politik dan semua politisi tak terkecuali PDIP.
Namun bagaimana peluang elektoral PSI ke depan di bawah komando Kaesang? Alih-alih mendongkrak suara agar lolos ambang batas parlemen, bisa saja PSI makin kedodoran menghadapi arus sentimen negatif warganet di lini masa. Imbasnya itu potensial pengaruhi opini publik di hampir seluruh daerah pemilihan legislatif maupun eksekutif.
Kapasitas Kaesang selama ini oleh publik dinilai belum matang dan tidak punya pengalaman politik. Terlebih lagi di lini masa sosok Kaesang kerap juga dinilai warganet sebagai sosok yang “slengekan atau pecicilan” ketika mengomentari isu-isu sosial politik kerakyatan. Faktor fundamental itu secara teori rational choice, sosok Kaesang yang jadi figur utama PSI akan dinilai mengganggu rasionalitas publik untuk menentukan preferensi sehatnya demokrasi kepartaian.
Memang postur pemilih muda dalam kontestasi pemilu 2024 sangat dominan. Sekurangnya hampir 60 persen postur pemilih adalah kaum muda rentang usia 17-40 tahun. Sosok Kaesang bagaimanapun punya banyak simpati dari anak muda, semata hanya karena anak presiden. Jika bukan, tentu sebatas anak muda saja. Mungkin tak akan seheboh dan sebesar itu dukungan simpatinya. Jika di dunia bisnis, boleh jadi cukup signifikan Kaesang bertumbuh sukseskan lini bisnisnya. Meskipun itu kuat faktor lantaran kans dan fasilitas privelege sebagai anak presiden.
Namun sangat berbeda manakala Kaesang ditarik ke political battle ground. Karakteristik pemilih muda yang cenderung apatis politik, berbudaya instan, tapi sangat menyukai suguhan politik yang rasional.
Pada tataran politik rasional itulah, preferensi politik kaum muda potensial jadi “dinding penghalang” dan alat uji obyektif apakah sosok Kaesang berkorelasi positif atau makin kontraproduktif bagi nasib PSI. Berdasarkan ciri karakter preferensi politik kaum muda itu, kehadiran Kaesang di punggung PSI kemungkinan besar malah besar sentimen negatifnya dan elektoral PSI bakal terdiskon besar.
PSI agaknya bakal tetap menjadi partai menengah ala anak muda yang susah mendapat kursi di DPR RI. Nasibnya bakal seperti PSI pada era Orde Lama. Namun kendati bernasib sama, jangan coba bandingkan PSI Kaesang dengan PSI yang dipimpin Sutan Sjahrir.
Partai Sosialis Indonesia di tahun 1945 itu merupakan hasil fusi atau gabungan dari Partai Sosialis Indonesia (PARSI) yang didirikan dan diketuai oleh Amir Syarifuddin di Yogyakarta pada 12 November 1945 dan Partai Rakyat Sosialis (PARAS) yang didirikan oleh Sutan Syahrir pada 19 November 1945 yang kemudian pada Desember 1945, bergabung (fusi) dengan nama Partai Sosialis.
Perbedaan secara elektoral, Partai Sosialis Indonesia waktu itu di tahun 1945 sukses menempatkan 35 (17,5%) wakilnya di Komite Nasional Indonesia Pusat yang beranggota total 200 kursi. Sedangkan dalam Pemilihan Umum 1955, PSI masih memenangkan 2% suara dengan memperoleh lima kursi (1,9% kursi parlemen) di DPR.
Jelas jauh berbeda dengan Partai Solidaritas Indonesia di arena pemilu 2019. Partai yang didirkan pasca Pemilu 2014 ini waktu Pemilu 2019 gagal lolos tempatkan wakilnya di parlemen karena hanya meraih 1,89% dari ambang batas 2% parlaimentary treshold.
Dari perbedaan secara ideologi, :Partai Sosiais Indonesia berwatak ideologis antikapitalisme dan antiimperialisme.Sangat bertolak belakang dengan Partai Solidaritas Indonesia yang berwatak liberalisme dan sekularisme.
Maka tak heran jika aneka pekik teriakan Partai Solidaritas Indonesia yang membela kepentingan kekuatan pemodal dalam kebijakan industrialisasi dan hilirisasi, semata karena watak ideologinya yang memang sangat liberal dan sekuler. Jika ada teriakannya soal keberpihakan pada kepentingan front rakyat, sangat patut dinilai sebatas jargon retorika belaka. Bisa saja hanya sebatas pencitraan semu untuk memikat preferensi anak muda.
Padahal rasionalitas kaum muda sejatinya sudah sangat cerdas untuk bisa membedakan mana yang antikapitalisme dan antiliberalisme dengan yang malah ditengarai jadi antek-antek kapitalis, liberalis dan sekuleris. (***)
Penulis adalah Doktor Ilmu Komunikasi Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur
