Blitar (beritajatim.com) – Gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo Blitar akan dibangun sesuai dengan standar layanan medis. Pembangunan fasilitas kesehatan yang menelan anggaran Rp27 miliar tersebut pun ditargetkan selesai on time atau tepat waktu.
Kepala Bidang (Kabid) Kehumasan RSUD Ngudi Waluyo, Mustiko pun menyambut baik upaya pengawasan dari Komisi III DPRD Kabupaten Blitar terhadap pembangunan gedung ICU. Diharapkan dengan adanya pengawasan ini, gedung ICU RSUD Ngudi Waluyo bisa dibangun sesuai dengan standar medis yang telah ditentukan.
“Tinjauan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini sangat diharapkan oleh kami. Sebab dengan demikian, kami bisa untuk terus lebih meningkatkan pembangunan dan pelayanan kedepannya. Apalagi gedung tersebut kedepannya untuk memenuhi kebutuhan layanan medis di rumah sakit selama 24 jam. Untuk itu, baik itu kuantitas dan kualitas harus sama-sama kita dikontrol,” kata Mustiko, Jumat (11/08/23).
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi memang sedang mempercepat pembangunan gedung intensive care unit (ICU) untuk menunjang pelayanan medis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menggelontorkan anggaran tidak sedikit, Rp27 miliar. Meski sedang dikebut, pihak RSUD Ngudi Waluyo tetap memperhatikan fasilitas yang akan disediakan.
BACA JUGA:
DPRD Blitar Minta ICU RSUD Ngudi Waluyo Rp27 M Dibongkar
Untuk memastikan progres pembangunan gedung ICU ini, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar bersama anggota yang membidangi pengawasan, meninjau ke lapangan .
Hasil dari kunjungan itu, Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menyarankan kepada pelaksana agar menambah jumlah tenaga kerja agar lebih cepat pengerjaannya.
“Sudah kita sampaikan tadi, bahwa terkait pengerjaannya harus ada penambahan tenaga kerja lagi untuk mengejar progres. Agar supaya di akhir tahun 2023 pengerjaannya ini bisa selesai,” kata salah satu Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Andika, Rabu (9/8/2023).
Lebih lanjut, dia juga berharap akan adanya penambahan kelengkapan safety lingkungan kesehatan dan keselamatan kerja (LK3) bagi para pekerja proyek tersebut.
“Safety itu tidak hanya di helm, tetapi juga ada rompi, sepatu dan lain-lain. Termasuk skrining kalau pembangunan besar. Semua itu untuk menjaga keselamatan para pekerja,” imbuhnya.
BACA JUGA:
DPRD Blitar Desak Pengisian 7 Kepala OPD Masih Kosong
Menurut Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada masalah.
“Tak banyak yang dipermasalahkan dalam tinjauan ini. Yang penting, intinya semua saran-saran yang disampaikan harus segera dilakukan. Baik itu ketepatan waktu, kualitas, dikerjakan sesuai rencana anggaran belanja (RAB) dalam kontrak,” pungkasnya.
Di tempat berbeda, Rudi selaku Site Manager (SM) atau pembantu Project Manager (PM), mengatakan bahwa dia sangat berterima atas saran yang disampaikan dan akan segera ditindaklanjuti.
“Terkait saran-saran dan pengerjaan tersebut, Insyaallah ditindaklanjuti dan pengerjaannya akan tepat waktu. Sebab, habis masa kontrak kita Desember 2024. Sedangkan terkait hal-hal lain akan segera kita koordinasikan dengan kantor pusat,” katanya saat dikonfirmasi. [owi/beq]
