Yogyakarta (beritajatim.com)- Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan dimulainya operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia. Program nasional ini menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat ekonomi desa, mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal, serta membangun ketahanan pangan berbasis komunitas lokal.
Dalam tahap awal, sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih akan diuji coba, dengan 103 unit di antaranya menjadi proyek percontohan. Inisiatif ini lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih.
Gerakan Nasional Ekonomi Kerakyatan
Peluncuran Kopdes Merah Putih dinilai sebagai langkah konkret memperluas ekonomi kerakyatan dan memberdayakan desa dari bawah. Program ini diharapkan tak hanya menjadi penyalur barang kebutuhan pokok, pupuk, dan layanan dasar, tetapi juga menyediakan akses pembiayaan yang sehat—jauh dari jerat pinjol, rentenir, dan tengkulak.
Dr. Amirullah Setya Hardi, pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, menyambut positif langkah ini. Menurutnya, koperasi bisa menjadi kekuatan besar jika benar-benar dijalankan sesuai prinsip universalnya.
“Jangan sekadar mengejar jumlah. Yang paling penting adalah bagaimana koperasi bisa mandiri, melibatkan partisipasi aktif anggota, dan menjamin keberlanjutan usaha,” ujar Amirullah, Senin (4/8).
Ia menegaskan bahwa koperasi berbeda dari badan usaha biasa. Kesejahteraan anggota adalah tujuan utama, bukan sekadar keuntungan.
Saingan Sehat untuk Pinjol dan Rentenir
Tantangan utama yang dihadapi koperasi saat ini adalah bersaing dengan sumber pembiayaan cepat seperti pinjaman online ilegal dan rentenir, yang seringkali lebih mudah diakses oleh masyarakat, meskipun membebani.
“Kopdes harus bisa menjadi alternatif yang lebih baik: cepat, aman, dan benar-benar memberdayakan. Apalagi saat ini ada lebih dari 8 juta anggota koperasi aktif di Indonesia—potensi yang luar biasa,” jelas Amirullah.
Keberhasilan Kopdes Merah Putih juga sangat bergantung pada dukungan pemerintah, terutama dalam hal penyediaan modal usaha, distribusi barang, dan pelatihan manajemen koperasi.
Bukan Sekadar Program, Tapi Gerakan Jangka Panjang
Amirullah berharap gerakan ini tidak berhenti sebagai proyek politik semata, melainkan berkembang menjadi kekuatan ekonomi desa yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat, transparansi, serta dukungan regulasi dan infrastruktur menjadi kunci utama.
“Kalau koperasi benar-benar dikelola serius, dampaknya bukan hanya ke desa, tapi ke perekonomian nasional secara keseluruhan,” pungkasnya. [aje]
