Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyabet jawara dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Kesuksesan ini menjadi kali kelima beruntun sejak 2020 lalu.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, M.Yanuarto Bramuda yang menerima penghargaan dari Kemenkum HAM menyebut, kunci Banyuwangi merebut juara JDIHN Awards kategori kabupaten ini.”Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 32 indikator,” katanya.
Bramuda menyebut, tujuh aspek dimaksud di antaranya organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dan pengembangan JDIH.
“Nilai Banyuwangi unggul pada keseluruhan aspek penilaian lainnya. Verifikasi penilaian dilakukan langsung oleh tim Kemenkumham RI di Banyuwangi,” urai Bramuda.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bangga atas penghargaan ini. Menurutnya, daerahnya berkomitmen untuk memberikan keterbukaan informasi publik.
“Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses semua produk hukum daerah dengan cepat dan mudah,” pungkas Ipuk. (rin/but)
