Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dindik Jatim) akan menegerikan lima Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Pacitan, dan Kota Probolinggo.
Penegerian ini dijadwalkan diresmikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada Senin, 29 Desember 2025, di SLB-B Karya Mulia Surabaya.
Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai menyebut seluruh proses penegerian telah rampung dan kini berada pada tahap akhir. Program ini dijalankan melalui Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKPLK) sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan pendidikan bagi peserta didik disabilitas.
“Sudah 100 persen proses penegerian. Tinggal peresmian yang akan dilakukan langsung oleh Bu Gubernur,” ujar Aries, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Aries, penegerian dilakukan melalui tahapan validasi dan asistensi yang ketat. Perubahan status sekolah diharapkan membuat perhatian pemerintah terhadap sarana prasarana dan mutu layanan pendidikan menjadi lebih optimal.
Ia menambahkan, penegerian juga ditujukan untuk menjawab kebutuhan daerah yang belum memiliki SLB negeri, termasuk Surabaya. Sekolah swasta yang memenuhi persyaratan, terutama dari sisi lahan dan operasional, dinilai berpeluang untuk dialihkan statusnya menjadi negeri.
Kepala Bidang PKPLK Dindik Jatim Iva Chandraningtyas menyampaikan seluruh administrasi penegerian telah selesai. Nomenklatur sekolah telah tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub).
“Secara administrasi sudah selesai semua. Pergub sudah turun. Tinggal peresmian pada tanggal 29,” kata Iva.
Iva menjelaskan, pendanaan dan perbaikan sarana prasarana sekolah ditangani Bidang PKPLK. Renovasi telah berjalan meski masih ada beberapa bagian yang akan dilanjutkan pada tahun depan. Keberadaan SLB negeri dinilai strategis, khususnya di Surabaya, karena menjadi satu-satunya SLB negeri di wilayah tersebut.
SLB negeri tersebut juga disiapkan untuk mengembangkan layanan unggulan, salah satunya deteksi dini gangguan pendengaran. Pengembangan layanan lain akan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
Sementara itu, Kepala SMPLB-B Karya Mulia Surabaya Agus Hadi mengatakan sekolahnya diproses menjadi negeri karena status tanah milik Pemerintah Provinsi Jatim. Kesiapan sekolah, termasuk perbaikan sarana prasarana, telah mencapai tahap akhir.
“Secara fisik sudah dilakukan berbagai perbaikan. Namun secara administratif masih ada keterbatasan karena status negeri belum resmi,” ujarnya.
Saat ini, SLB-B Karya Mulia menaungi empat jenjang pendidikan dengan total 131 siswa. Dari sisi tenaga pendidik, terdapat 16 guru ASN dan 21 guru tetap yayasan. Guru non-ASN tersebut tengah diupayakan peralihan statusnya menjadi Guru Tidak Tetap atau PPPK paruh waktu seiring penegerian sekolah. [ipl/ian]
