Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 350 ribu jiwa warga Kabupaten Gresik belum tercover pelayanan kesehatan. Jumlah ini sangat berbanding terbalik. Padahal anggaran APBD 2022 sebesar Rp 3 triliun lebih, 15 persennya dialokasikan ke sektor kesehatan.
Ketua Komisi IV Dewan Gresik, Muhammad mengatakan, untuk meminimalisir 350 ribu jiwa dari total penduduk 1,3 juta. Komisinya menambahkan alokasi anggaran di sektor kesehatan. Dari semula mengalokasikan 10 persen dari total APBD dinaikkan menjadi 15 persen.
“Komisi IV sudah merekomendasikan tambahan anggaran. Sebab, urusan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama agar bisa tercover melalui Kartu Indonesia Sehat, atau KIS,” katanya, Selasa (7/06/2022).
[berita-terkait number=”4″ tag=”pemkab-gresik”]
Politisi PKB itu menuturkan, dengan adanya tambahan anggaran itu. Warga yang belum tercover pelayanan kesehatan bisa diupdate lagi. Untuk itu, dirinya meminta Dinas Sosial (Dinsos) Gresik segera melakukan pendataan bagi warga yang tidak mampu.
“Jangan ada lagi ada warga miskin tidak dilayani hanya gara-gara belum terdaftar di didalam kartu KIS,” tuturnya.
Lain halnya dengan anggota Komisi IV Jumanto. Politisi PDIP itu, malah meminta agar pemda mengambil jatah kuota dari Kementrian Sosial (Kemensos). Hal ini dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan di APBD bisa dihemat.
“Ada kuota 85 ribu orang untuk mengcover warga yang tidak mampu. Kami mendorong ini supaya bisa terupdate di KIS,” katanya.
Dirinya menyarankan terkait dengan ini, Dinsos Gresik segera mensosialisasikan ke bawah. Salah satu contohnya di Kecamatan Panceng, Gresik.
“Di daerah tersebut sudah dilakukan sosialisasi, kalau bisa merata di 18 kecamatan yang tersebar di Gresik,” pungkasnya. (dny/ted)
