Ponorogo (beritajatim.com) – Lebih dari 1.000 guru di Ponorogo hingga kini belum bisa masuk dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik). Bukan karena tak memenuhi syarat, melainkan tersandera membengkaknya belanja pegawai daerah yang sudah menembus 37 persen. Situasi ini membuat akses pendaftaran ditutup, sekaligus mempertegas dampak langsung kebijakan moratorium dari pemerintah pusat.
Tekanan belanja pegawai yang melampaui batas 30 persen menjadi simpul persoalan serius bagi Pemkab Ponorogo. Ketentuan itu membuat ruang penambahan tenaga baru praktis terkunci. Dampaknya tidak hanya administratif, tetapi juga merembet pada kebutuhan riil tenaga pengajar di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Nurhadi Hanuri, mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 guru hingga kini belum tercatat dalam Dapodik. Penutupan akses oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi konsekuensi langsung dari belum terpenuhinya batas belanja pegawai.
“Memang ada masalah pada rekrutmen tenaga baru, dapodik itu jadi salah satu filter. Kalau dibuka, akan ada peluang penambahan tenaga, nanti bermasalah pada belanja pegawai,” kata Nurhadi, ditulis Jumat (1/5/2026).
Di sisi lain, kebutuhan tenaga pengajar di sekolah justru terus meningkat. Gelombang pensiun guru membuat banyak satuan pendidikan mengalami kekosongan tenaga. Situasi ini memaksa kepala sekolah mengambil langkah pragmatis, yakni dengan merekrut guru di luar sistem Dapodik agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Langkah tersebut memang menjadi solusi jangka pendek, namun menyisakan persoalan baru terkait pembiayaan. Tanpa payung sistem yang jelas, beban gaji guru non-Dapodik akhirnya ditanggung masing-masing sekolah. “Pembiayaan itu diserahkan langsung ke sekolah masing-masing,” ungkapnya.
Kondisi ini menempatkan dunia pendidikan Ponorogo dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak menjaga kualitas pembelajaran. Di sisi lain, ada tekanan regulasi fiskal yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Jika tak segera ditemukan jalan keluar, ketimpangan antara kebutuhan guru dan kemampuan anggaran berpotensi semakin melebar. (end/kun)
