Film ‘Yang Tak Pernah Hilang’ mewariskan ingatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) penculikan dua aktivis mahasiswa pada 1998 kepada sejumlah mahasiswa yang hadir di Aula Sutan Takdir Alisjahbana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025) sore.
Galuh Sekar Maharani, mahasiswi Jurusan Sastra Inggris Angkatan 2024, yang menjadi moderator diskusi, mengaku terharu setelah menyaksikan film yang berdurasi hampir dua jam itu. “Maafkan kalau suara saya terdengar parau,” katanya, mengawali diskusi.
Film dokumenter yang diproduseri Dandik Katjasungkana, Koordinator Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) Jawa Timur, itu berkisah tentang dua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugerah, yang menjadi korban penculikan pada 1998.
Film ini merekonstruksi tak hanya kisah hidup Herman dan Bima sejak kecil di mata keluarga, tapi juga kisah perjuangan mereka melawan rezim Orde Baru hingga detik-detik terakhir menjelang hilang. Sebanyak 35 narasumber diwawancarai, mulai dari orang tua, saudara, kerabat, kawan sekolah, teman organisasi, dosen, hingga aktivis partai politik.
Herman dan Bima adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) yang menjadi musuh Soeharto menjelang runtuhnya Rezim Orde Baru pada Mei 1998. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda dan sampai saat ini hilang bersama 11 orang aktivis lainnya.
Selain diniatkan untuk mengenang Herman dan Bimo, Dandik meniatkan film itu bercerita ke generasi selanjutnya. “Film itu sejak awal mula kami niatkan menjadi media untuk berkomunikasi dengan anak-anak muda sekarang yang secara usia dan era berjarak dengan peristiwa itu,” katanya.
Dandik ingin mereka belajar dari peristiwa sejarah kemanusiaan di masa lalu. “Termasuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh negara,” katanya.
Dandik melihat mayoritas anak muda saat ini tidak mengetahui kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu, termasuk kasus penghilangan paksa aktivis prodemokrasi. “Nah, dengan film ini, kami bisa bisa terbantu untuk mewariskan ingatan,” katanya.
Setelah pertama kali diputar di Ruang Adi Sukadana FISIP Unair, Rabu (7/2/2024), film itu praktis telah dipentaskan di sejumlah kota di Indonesia. Sebagian besar di kampus.
“Selain di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, paling jauh diputar di Makassar. Banyak permintaan pemutaran film ini, tapi tidak bisa kami penuhi, karena biaya transportasinya mahal, sementara penyelenggaranya mahasiswa,” kata Puspita Ratna Yanti, aktivus IKOHI. Apalagi sejak awal film ini memang diniatkan non-komersial.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat FIB Unej Muhammad Yusep mengatakan, acara nonton bareng film itu bentuk kontrawacana terhadap penghilangan suara korban dalam penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Berhubung momennya bulan September dan banyak tragedi berdarah di bulan ini, akhirnya kita berinisiatif untuk nobar film itu,” kata Yusep.
Dandik bersyukur respons mahasiswa yang menyaksikan film itu positif. “Sebagian dari mereka bilang, bahwa: kalau tidak menonton film ini kami tidak tahu pernah terjadi satu peristiwa kejahatan kemanusiaan di masa lalu,” katanya.
Anwar, seorang mahasiswa FIB Unej, mengaku merinding saat menyaksikan film tersebut. “Film ini mengajak saya mengimajinasikan bagaimana situasi masa itu, Film seperti inilah yang kita tunggu,” katanya.
Film itu semakin relevan dengan peristiwa penangkapan sejumlah aktivis di berbagai daerah. “Orde Reformasi sudah berganti-ganti pemerintahannya, tapi tak satupun pemerintahan yang membuka tabir kasus penghilangan paksa. Nah, akibatnya terjadi impunitas,” kata Dandik.
“Pemerintahan satu ke lainnya terus melestarikan politik impunitas yang kemudian berdampak pada keberulangan. Sekarang ini terjadi penangkapan aktivis di mana-mana,” kata Dandik.
Muhammad Iqbal, dosen FISIP Unej dan kawan seperjuangan Herman dan Bima, menganggap ‘Yang Tak Pernah Hilang’ punya daya rekat untuk menolak lupa yang tak akan berhenti sampai keadilan dan kebenaran diungkap.
“Film ini bukan sekadar soal Bima dan Herman, tapi nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Jangan biarkan impunitas atau kekebalan terus tumbuh untuk praktik penghilangan paksa,” kata Iqbal. [wir]
