Pasuruan (beritajatim.com) – Dukungan terhadap aksi penolakan warga Tretes semakin menguat setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur memberikan pernyataan sikap resmi terkait rencana alih fungsi hutan.
Organisasi lingkungan tersebut menilai pembangunan kawasan wisata terpadu di lereng gunung akan menjadi pemicu kerusakan ekologi yang permanen bagi masyarakat Pasuruan.
Kondisi topografi wilayah lereng Arjuno-Welirang yang sangat curam menjadi alasan utama mengapa kawasan ini tidak boleh disentuh oleh aktivitas pembangunan komersial berskala besar.
Hilangnya vegetasi alami di lahan seluas 22 hektar tersebut diprediksi akan memicu pergerakan tanah yang membahayakan pemukiman warga di bawahnya.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Indra Pradipta, menegaskan bahwa keselamatan ribuan nyawa warga Tretes kini sedang dipertaruhkan demi kepentingan investasi segelintir pihak. “Proyek tersebut akan merusak ekologi; hutan akan hilang, sumber mata air lenyap, dan habitat satwa juga akan musnah,” ujarnya.
Letak geografis lokasi proyek yang memiliki kemiringan tebing lebih dari 40 derajat dikategorikan sebagai zona merah yang sangat rentan terhadap bencana longsor. Jika fungsi resapan air atau catchment area ini hilang, maka potensi banjir bandang akan mengancam keselamatan warga yang tinggal di wilayah lereng bawah.
WALHI juga menyoroti ketergantungan ekonomi masyarakat lokal yang selama ini sangat bergantung pada kelestarian sumber mata air dari hutan lindung tersebut. Alih fungsi lahan menjadi kawasan wisata dikhawatirkan akan memutus akses warga terhadap sumber daya alam yang menjadi urat nadi kehidupan mereka.
Indra Pradipta menambahkan bahwa pemerintah harus meninjau ulang apakah proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan penduduk setempat atau tidak. “Dampaknya, potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, dan longsor akan meningkat; ini mempertaruhkan keselamatan warga Tretes,” tambahnya memperingatkan risiko bencana.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Pansus DPRD didesak untuk segera mengeluarkan kebijakan tegas guna menghentikan seluruh proses perizinan di kawasan “Sabuk Hutan”. Langkah preventif ini dinilai jauh lebih murah dibandingkan biaya pemulihan pascabencana yang mungkin timbul akibat rusaknya ekosistem pegunungan.
Keberlanjutan fungsi ekologis hutan Tretes harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi jangka pendek yang bersifat eksploitatif. Solidaritas antara aktivis lingkungan dan warga diharapkan mampu menekan pemangku kebijakan agar tetap menjaga kelestarian paru-paru dunia di Jawa Timur ini. (ada/ted)
