Ringkasan Berita:
- Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyebut kritik mahasiswa merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara.
- Ia menilai pemerintah perlu menerima kritik sebagai bagian dari pengawalan konstitusional.
- Widarto meminta evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan realokasi anggaran agar tidak mengganggu sektor lain.
- Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi demonstrasi mahasiswa di depan DPRD Jember.
Jember (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat kepada pemerintah merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari upaya mengawal jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai harapan rakyat.
“Karena kita ingin presiden ini sukses, pemerintahan ini sukses, negara ini sukses, maka harus kita kawal bersama,” kata Widarto.
Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Universitas Jember itu menyebut penyampaian kritik merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar, termasuk kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.
Menurut Widarto, sejumlah isu yang menjadi sorotan masyarakat saat ini meliputi revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), realokasi anggaran, hingga pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Widarto mengaku sejak awal mengusulkan agar penerima manfaat tidak diberikan secara merata kepada seluruh siswa.
Menurutnya, keadilan tidak selalu berarti semua pihak menerima bantuan yang sama, terutama ketika kemampuan fiskal negara terbatas.
“Adil tidak harus semua, adil tidak harus sama, dan itu kami sampaikan sejak awal MBG berjalan. Kenapa? Karena Rp335 triliun anggaran untuk MBG akan berdampak pada pengurangan fiskal di sektor-sektor yang lain,” katanya.
Ia menilai pengelolaan fiskal yang kurang tepat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik maupun investor terhadap kondisi ekonomi nasional.
Karena itu, Widarto bersama sejumlah mahasiswa mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap program prioritas serta melakukan realokasi anggaran ke sektor yang dinilai lebih mendesak.
“Maka sejak awal kami bersama kawan-kawan mahasiswa, sepakat bahwa harus ada evaluasi, harus ada realokasi anggaran terhadap program-program prioritas, agar bisa digunakan ke sektor yang lain,” ujarnya.
Widarto juga mengingatkan agar kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap pemerintah.
“Kalau ada yang tidak senang kita mengkritisi MBG, saya justru khawatir orang tersebut sedang menjerumuskan presiden,” katanya.
Selain MBG, Ketua DPC PDI Perjuangan Jember itu juga menyoroti kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai berpotensi mengurangi ruang desa dalam mengelola pembangunan.
Menurutnya, pengurangan alokasi dana desa dapat menghambat semangat desentralisasi yang telah diperkuat sejak era reformasi.
“Ini bukan hanya soal duit. Ini soal kita menolak kembalinya resentralisasi,” tegas Widarto.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim juga menyatakan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kecintaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, DPRD memiliki tugas memperjuangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme yang berlaku.
“Harapan kita semua akan dilalui melalui mekanisme dan aturan perundang-undangan serta apa yang menjadi keluh kesah masyarakat,” kata Ahmad Halim.
Pernyataan para pimpinan DPRD Jember tersebut disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Jember di bundaran Jalan Kalimantan, depan Gedung DPRD Jember, Senin (15/6/2026).
Koordinator aksi, Alfin Maulana, menyampaikan empat tuntutan utama mahasiswa, yakni menghentikan krisis ekonomi dan memperbaiki kebijakan fiskal dengan menurunkan harga bahan pokok serta BBM, melakukan realokasi anggaran dan evaluasi program prioritas pemerintah, merevisi Undang-Undang Polri, serta merevisi Undang-Undang TNI.
Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan praktik militerisme di ruang sipil dan mengakhiri tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
“Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan,” tegas Alfin. [wir/beq]
