Surabaya (beritajatim.com) – Dialog seputar pembangunan berkelanjutan dalam perhelatan United Nations Habitat Assembly di Nairobi, Kenya pada pekan lalu diwarnai beragam pendapat menarik dari para panelis yang mewakili bidang keahliannya masing-masing.
Pembahasan ini mengkaji berbagai faktor pendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDG) di masa krisis sehubungan dengan New Urban Agenda (NUA) yang dideklarasikan pada 2016 lalu. Salah satu panelis yang mendapat sorotan adalah Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Dipercaya mewakili suara pemerintah daerah sedunia, Emil mengungkapkan bagaimana infrastruktur menjadi titik berat bagi pembangunan berkelanjutan. Utamanya, hal ini menyangkut pembangunan infrastruktur yang merata di daerah dan perkotaan melalui kerja sama multilateral.
Sehingga, konsep kota monosentris bergeser menjadi polisentris. Selaku panelis, Emil Dardak menyampaikan lima key enablers atau kunci pendukung bagi pembagunan berkelanjutan. Berkaca dari pengalamannya sebagai Bupati Trenggalek dan Wakil Gubernur, berikut lima faktor penting menurut Emil Dardak.
Tantangan Investasi Swasta pada Infrastruktur
Key enabler pertama berhubungan dengan dana dan investasi. Pendanaan yang terbatas bagi daerah-daerah, menurutnya, dapat disokong oleh investasi dari pihak-pihak swasta.
“Enabler pertama pastilah berhubungan dengan uang. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa uang jumlahnya terbatas,” ujarnya.
Baca Juga:
Wagub Emil Jajaki Kerja Sama Pendidikan dengan Politeknik Temasek Singapura
Di hadapan para panelis, pria asal Trenggalek ini menjelaskan posisi Jawa Timur sebagai provinsi dengan 9 kota dan 29 kabupaten. Dengan 38 pembagian wilayah, Jatim menjadi wilayah terpadat kedua yang dihuni oleh hampir 40 juta jiwa. Ibu kotanya, Kota Surabaya, adalah salah satu wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara.
Mengingat bahwa banyak kabupaten lainnya tersebar di sekitar Kota Surabaya, maka penting adanya untuk membangun daerah berkembang lainnya sesuai dengan New Urban Agenda. Termasuk di dalamnya investasi yang merata bagi kabupaten-kabupaten di Jatim.
“Sebagai pemerintah provinsi yang menaungi wilayah metropolitan seperti Surabaya dan 8 kota lainnya, maka penting bagi kami untuk memastikan agar semua pembangunan berjalan bersamaan,” paparnya.
Terkait investasi ini, Emil mencontohkan salah satu pengalamannya dalam mengurus Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Format-format kerjasama ini diharap dapat menjamin pemenuhan infrastruktur bagi masyarakat di daerah.
“Di Jawa Timur, kami memiliki pengalaman seputar kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang dikenal sebagai Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sekarang saya sedang menyusun ulang suatu proyek senilai kurang lebih 200 juta dollar AS, di mana pemerintah menyubsidi sebagian biayanya sekaligus memastikan agar pendapatan bisa mengalir dari pengguna jasa melalui perusahaan daerah air minum, untuk kemudian dibayarkan kembali kepada pihak konsesi,” ujar Emil.
Perlunya Membangun Kota Pedesaan untuk Menciptakan Off-Farm Jobs
Key enabler kedua masih berhubungan dengan wilayah pedesaan di kabupaten sekitar perkotaan. Pembangunan berkelanjutan tak bisa lepas dari pembahasan seputar lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Di sini, Wagub Jatim itu mengungapkan bahwa hampir sepertiga masyarakat Jawa Timur bekerja di bidang pertanian. Meski demikian, sumbangsih pertanian pada perekonomian hanya 10 persen.
Karenanya, pekerjaan di luar bidang pertanian sangatlah diperlukan. Dari sinim muncul gagasan serta upaya untuk memfungsikan kota kecil dan menengah guna membuka lapangan kerja lebih banyak. Perihal lapangan kerja di kota pedesaan ini juga berkaitan dengan infrastruktur. Kemampuan kota kecil tidak seperti kota besar, tidakseperti Kuala Lumpur, Jakarta, atau Surabaya. Infrastuktur mendasar masih diperlukan agar lapangan pekerjaan diluar sektor pertanian dapat dibuka dan mengatasi batasan-batasan ini. Hal ini sesuai dengan tujuan NUA yang juga menyebutkan tentang pertanian.
Peran Pakar dan Lembaga Global dalam Menjawab Tantangan Disrupsi Terhadap Pola Mobilitas Ekonomi Lapangan kerja kembali dibahas dalam key enabler ketiga ini. Kebutuhan atas lapangan kerja pun tampak di perkotaan mengikuti pandemi Covid-19.
Hal ini merupakan imbas dari berubahnya penggunaan teknologi yang turut menentukan pola mobilitas ekonomi; sebagaimana dapat dilihat dari maraknya e-commerce dan remote working. Bahkan, tingkat penurunan kemiskinan di pedesaan justru jauh lebih pesat dibandingkan perkotaan.
“Kemiskinan perkotaan dan tingkat pengangguran adalah dua hal yang penting. Kami melihat banyak disrupsi-pusat perbelanjaan di kota besar mulai sepi, kantor-kantor kekurangan pegawai, tekonologi dan banyak hal lainnya terus berubah,” ujar Emil.
Perubahan penggunaan tekonologi ini perlahan mempengaruhi pola mobilitas. Konsep kota monosentris di mana hanya ada satu pusat hiruk pikuk pun berubah. Emil berpendapat, bahwa ketika pembangunan terjadi merata, maka tidak akan ada wilayah yang tertinggal. Baik itu daerah, atau bahkan pusat kota seperti beberapa fenomena yang tampak.
“Perubahan ini penting untuk dikaji oleh organisasi seperti UN Habitat. Saya juga mewakili organisasi Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements atau EAROPH, dan penting bagi kita semua untuk melakukan upaya bersama secara global agar pembangunan di kota dan daerah dapat berseiring,” tegasnya.
Emil berharap agar gagasan seputar Transit Oriented Development dan kota-kota polisentris dalam New Urban Agenda ini dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Terutama dengan dukungan para pakar di bidang keahlian tersebut untuk menyusun strategi baru guna mengatasi tantangan ini.
“Kita tidak bisa berharap pemerintah daerah untuk menyusun strategi dalam menghadapi disrupsi masif ini sendirian,” tuturnya.
Perumahan Jangan Semakin ke Pinggir, Harus Ada Upaya Amankan Lahan di Tengah Kota
Mengingat bahwa UN Habitat mengkaji topik permukiman, maka key enabler kali ini adalah upaya pengamanan lahan hunian di lokasi strategis tengah kota. Pemerintah daerah untuk saat ini memberikan subsidi dan izin bagi para pengembang. Namun hunian yang terjangkau menjadi makin jauh dari pusat kota.
Hal ini menjadi masalah karena kelompok masyarakat usia produktif dan masyarakat berpenghasilan rendah makin tergeser ke pinggiran kota. Biaya untuk mencapai pusat kota menjadi kendala terhadap produktivitas.
Mantan Bupati Trenggalek itu optimistis bahwa adanya Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan berorientasi transit dapat menjadi gebrakan untuk menghadapi tantangan ini.
“Biaya untuk menuju pusat kota menjadi makin mahal, dan menyita banyak waktu serta produktivitas. Maka dari itu, harus ada gebrakan yang dilakukan. Salah satu yang disebutkan dalam New Urban Agenda adalah Transit Oriented Development,” katanya.
“Kami pernah berkolaborasi dengan KfW untuk melakukan studi di Surabaya terkait mobilitas, Di sini, hanya 2,4% dari perjalanan sehari-hari ditempuh dengan transportasi public. Lantas bagaimana kita bisa mewujudkan Transit Oriented Development? Penting adanya untuk mengatasi hal ini,” Emil menambahkan.
Multilateralism diperlukan untuk Menciptakan Tolok Ukur Kesuksesan Pemda Mencapai SDG
Yang terakhir, multilateralisme atau hubungan kerja sama internasional antara dua atau lebih negara, menjadi salah satu indikator kesuksesan bagi pemerintah daerah untuk mencapai SDG. Hubungan multilateralisme sendiri dipandang dapat memajukan berbagai sektor pembangunan, pariwisata, dan pemerintahan melalui wadah-wadah seperti UN Habitat.
Emil menyebutkan, multilateralisme dapat menciptakan standar bagi tokoh politisi daerah supaya mereka tidak disetir oleh kebijakan jangka pendek semata.
Baca Juga:
Emil Dardak Masuki Usia 39 Tahun, Arumi Minta Diajak Jika Puber Kedua
“Kita perlu bersama memastikan bahwa politik, terutama politik pragmatis tidak seharusnya menghalangi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Sangat memungkinkan bagi kita untuk keluar jalur dengan adanya politik pragmatis, kebijakan jangka pendek, mencoba menjangkau masyarakat yang sebenarnya tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang. Karenanya penting bagi multilateralisme untuk menentukan tolak ukur, agar kami politisi daerah dapat memiliki referensi lebih luas dan tidak semata disetir oleh kebijakan jangka pendek,” ujar Emil.
Hubungan ini dapat memberikan politisi daerah wawasan untuk tidak terjerumus dalam politik pragmatis yang salah, dan mengutamakan upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi masyarakatnya. Hal ini termasuk tantangan seputar infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan yang merata.
“Kita tidak membahas tentang perubahan iklim, apalagi ketika ingin mendapatkan suara dari para individu. Kita akan membahas soal bagaimana rumah mereka tergenang banjir, kemacetan di jalanan, semua permasalahan nyata yang mereka hadapi. Sehubungan ini, kita memerlukan multilateralisme,” tuturnya.
Karenanya, dari hubungan multilateralisme ini, Emil berharap atas adanya suatu indicator yang menilai keberhasilan para pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya tolok ukur tersebut, Wagub Jatim itu yakin bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak akan diukur hanya dengan unggahan-unggahan di media sosial.
“Karena sekarang ini keberhasilan pemerintah daerah seringkali hanya diukur berdasarkan seberapa baik mereka tampak di media sosial, pada yang mudah dicapai ketimbang perjalanan panjang mencapai SDG. Pada intinya, saya berharap kita semua dapat saling mendukung peran pemerintah daerah,” pungkasnya.
Selain Emil Dardak, beberapa panelis lain turut menyumbang buah pikiran mereka di antaranya Nga Kor Ming selaku Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah Malaysia, dari bidang keuangan Prof. Oyebanji Oyelaran-Oyeyinka selaku kepala penasehat khusus bidang industrialisasi African Development Bank. Berikutnya dari bidang keuangan Diane Hoskins selaku Co-CEO Gensler, dari bidang perencanaan Dyan Currle selaku kepala perencana kota Brisbane, dan dari bidang inovasi dan tranformasi digital Fayaz King selaku penasehat khusus kantor United Nations untuk urusan teknologi. Sedangkan Dialog yang mengangkat topik ‘The Key Enablers Driving the SDGs in Time of Crisis’ ini dipandu Amruta Byatnal, senior editor di kolom ekonomi inklusif. [tok/beq]
