Bondowoso (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso belum menetapkan secara resmi pemenang Pilbup 2024.
Dari hasil perhitungan real count, kedua kubu sama-sama mengklaim memenangkan kontestasi. Seluruhnya mengklaim data berdasar C1.
Kontestan Pilbup Bondowoso 2024 adalah KH Abdul Hamid Wahid – KH As’ad Yahya Syafi’i di nomor urut 01. Sedangkan Bambang Soekwanto – Mohammad Baqir adalah paslon nomor urut 02.
Namun DPRD Kabupaten Bondowoso cukup yakin bahwa paslon Ra Hamid – Ra As’ad (RAHMAD) bakal keluar sebagai pemenang resmi.
Bahkan, visi misi RAHMAD sudah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso tahun 2025.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir kepada BeritaJatim.com, Sabtu (30/11/2024).
“Saya tidak mendahului keputusan KPU, tapi (DPRD) sudah mengakomodir visi misi RAHMAD,” ungkapnya.
Salah satu visi misi RAHMAD yang terakomodir adalah tentang kenaikan angka penghasilan tetap (siltap) kades dan perangkat desa di Bondowoso.
“Kemarin hanya Rp 2.020.000, sekarang Alhamdulillah DPRD sudah menyetujui sesuai dengan gaji ASN golongan II,” sebut Ahmad Dhafir yang juga Ketua Tim Pemenangan RAHMAD di Pilbup Bondowoso ini.
Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) Kabupaten Bondowoso berterima kasih atas terakomodirnya harapan para kades dan perangkat desa itu.
“Memang (Kenaikan Siltap) itu yang kita harapkan selaku penyelenggara pemerintahan desa. Tentang kesejahteraan kita. Kalau itu dinaikkan, kita terima kasih,” kata Ketua SKAK Bondowoso, Mathari dikonfirmasi terpisah, Minggu (1/12/2024).
Kendati demikian, SKAK Bondowoso meminta lebih. Bukan hanya angkanya yang naik, melainkan juga ketepatan waktu pencairan.
“Saya berharap juga jangan cuma nambah, tapi harus tepat waktu. Karena selama ini (siltap) kita tertunda-tunda terutama di awal tahun,” pinta Kades Bukor tersebut.
Selain itu, Mathari ingin pemerintah juga memfasilitasi kades dan perangkat desa dengan BPJS tunjangan hari tua dan pensiun.
“Dua jenis BPJS itu belum mengcover kami. Kalau BPJS kesehatan dan jenis BPJS ketenagakerjaan lainnya sudah,” akunya.
Selain itu, Mathari juga meminta tambahan bantuan keuangan bagi Pemdes di luar dari DD dan ADD yang teranggarkan saban tahun.
“Kami harap ada semacam bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah yang nanti swakelola. Peruntukkannya untuk fisik juga bisa. Regulasinya bisa diatur oleh Perbup,” pinta Mathari.
Berdasarkan data, ada 209 kepala desa dan 3 ribuan perangkat desa se Kabupaten Bondowoso. Lantas mampukah APBD Bondowoso memfasilitasinya? (awi/ted)
10 Komentar
Kades dan perangkat desa minta kenaikan gaji, sudah sesuai kah dengan kinerjanya???? Minta tambahan dana diluar DD dan ADD, dikemanakan DD dan ADD selama ini sedang pembangunan di desa tidak maksimal. Malah kadesnya semakin kaya 😂😂😂
Kades dan perangkat desa minta kenaikan gaji, sudah sesuai kah dengan kinerjanya???? Minta tambahan dana diluar DD dan ADD, dikemanakan DD dan ADD selama ini sedang pembangunan di desa tidak maksimal. Malah kadesnya semakin kaya 😂😂😂
Enak banget jadi Kades dan perangkat desa, coba pihak BPK dan KPK turun langsung ke Desa.
Semoga dengan bupati baru kita bisa memperhatikan gaji BPD
Seberapa pun gaji yg di berikan pemerintah kepada asn/ aparatur ,kepala desa dan perangkat desa tidak akan pernah cukup..karena semakin besar gaji yg di terima gaya hidup mereka akan ikut berubah..yg tadinya pakai sepeda motor dan berganti mobil…sebesar apapun gaji yg di terima tidak akan pernah cukup..karena gaya hidup mereka…..gaya hidup biayanya lebih besar di banding biaya hidup…
Lahh kades yang di dahulukan, payahhh
Semoga dengan bupati baru kita bisa memperhatikan gaji BPD
Yg memilih rakyat,tapi yg diutamakan kades,rakyat dulu dinomer satukan agar kita memilihnya tidak sia-sia
Saya cuma minta KPK di turunkan ke desa desa
Tolong ya pak.,.,
Nanti kalau sudah jadi bupati , jalan jalan di pelosok desa di perhatikan.
Karna di bondowoso banyak jalan yang belum di perhatikan pemerintah.