Jeddah (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melalui Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah memastikan pelindungan bagi 30.360 jemaah umrah Indonesia yang telah kembali ke Tanah Air hingga 18 Maret 2026.
Langkah pengawalan ketat ini dilakukan guna merespons dinamika situasi di wilayah Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas jadwal penerbangan internasional serta pemenuhan hak-hak jemaah selama di Arab Saudi.
Dalam pemantauan dua hari terakhir, yakni 17–18 Maret 2026, tercatat sebanyak 2.190 jemaah umrah telah difasilitasi kepulangannya melalui Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah dan Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.
Rinciannya, sebanyak 985 jemaah terbang pada 17 Maret, disusul 1.205 jemaah pada 18 Maret dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, melaporkan bahwa sejumlah jemaah sempat mengalami ketidakpastian tiket pulang akibat pembatalan penerbangan oleh beberapa maskapai.
“Kondisi ini memicu peningkatan beban biaya akomodasi dan konsumsi yang harus ditanggung jemaah secara mandiri di lapangan, sehingga memerlukan intervensi cepat dari pemerintah,” terangnya dalam keterangan tertulis.
Menyikapi kendala tersebut, Ilham menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak pelindungan hingga mendarat dengan aman di Indonesia, termasuk bagi jemaah asal Jawa Timur yang tercatat memiliki frekuensi keberangkatan tinggi. Koordinasi intensif terus dijalankan dengan otoritas terkait untuk mempercepat solusi kepulangan bagi jemaah yang terdampak pembatalan.
“Kami terus melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi para jemaah dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengupayakan solusi terbaik bagi percepatan kepulangan mereka di tengah situasi yang dinamis ini,” tegas Ilham di Jeddah, Kamis (19/3/2026).
Secara kumulatif, total jemaah yang telah dipantau kepulangannya sejak periode 28 Februari mencapai 30.360 orang. Angka ini menunjukkan progres signifikan dalam manajemen krisis evakuasi dan pemulangan jemaah di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, sekaligus memastikan standar pelayanan tetap terjaga sesuai prinsip E-E-A-T.
Kemenhaj mengimbau kepada seluruh jemaah umrah yang masih berada di Arab Saudi untuk tetap tenang dan selalu menjalin komunikasi aktif dengan petugas lapangan.
Pemerintah juga memberikan peringatan keras kepada Pihak Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU) agar tetap bertanggung jawab penuh atas penyediaan akomodasi dan tiket kepulangan jemaah sesuai kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
Kehadiran petugas di setiap titik layanan diharapkan dapat meminimalisir kerugian materiil maupun moril bagi jemaah. Kemenhaj berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya proses pemulangan ini hingga jemaah terakhir dapat kembali ke daerah asal masing-masing dengan tertib dan lancar. [ian]
